Aktivis
2 bulan lalu · 923 view · 4 min baca menit baca · Politik 86158_57756.jpg
TimDetik-DetikNews

Kubu 02, Paradoks, dan Kegaduhan Ruang Publik

Sebuah ironis atau bahkan tragic comedy bagaimana seorang Prabowo Subianto melakukan sujud syukur karena klaim kemenangannya. Padahal kita tahu, di semua lembaga-lembaga survei yang sudah mempunyai nama besar, yang juga ditayangkan oleh media-media televisi nasional (salah satunya TVOne yang sering dipuji kubu Prabowo sebagai media paling netral), menyatakan kekalahan telak Prabowo Subianto.

Lebih menggemaskan lagi ketika kubu 02 membangun narasi jika lembaga survei dan media televisi nasional tersebut sudah dipolitisasi; artinya, bekerja untuk kepentingan satu kelompok politik tertentu. Bahkan, sampai muncul wacana untuk mematikan televisi.

Saya tak menutup kemungkinan jika ada lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan kelompok politik tertentu. Tetapi ungkapan dan tuduhan jika semua data yang dikeluarkan lembaga survei kemarin sebagai bentuk politisasi adalah tindakan yang sangat gegabah dan tidak menghargai sebuah riset ilmiah.

Bagaimanapun juga, rilis data dari lembaga survei tersebut mendasarkan pada sebuah metodologi ilmiah. Terlebih lagi, bagi lembaga-lembaga survei yang sudah mempunyai nama besar, jelas ada kredibilitas yang dipertaruhkan.

Menjadi pertanyaan menarik juga, ketidakpercayaan orang pada hasil quick count tersebut sampai menimbulkan kegaduhan dalam ruang publik karena ada tuduhan-tuduhan yang berkeliaran. Memang, karena mereka memahami secara metodologi keilmuan banyak kekeliruan di dalamnya, atau hanya karena hasil yang dirilis tak sesuai harapan mereka?

Menjadi sebuah paradoks yang nyata, misalnya saja, lembaga-lembaga survei yang memenangkan Anies dan Sandiaga pada Pilkada DKI adalah lembaga-lembaga yang hampir sama dengan yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres kali ini. Lalu mengapa saat itu tak bermunculan bola liar jika lembaga-lembaga survei tersebut telah dipolitisasi dan melakukan kecurangan?

Tak hanya itu, kita bisa ambil contoh lain, orang-orang pun memercayai hasil survei ataupun quick count ketika data yang dirilis dari lembaga-lembaga survei tersebut memenangkan paslon yang didukung koalisi Gerindra, seperti yang terjadi pada Pilkada Sumatra Utara.


Jadi pertanyaan saya sekali lagi, ketidakpercayaan pada lembaga survei yang sampai memunculkan tuduhan tersebut, karena secara metodologi memang orang-orang memahami terdapat banyak kekeliruan, atau hanya karena sentimen, mengingat data yang dirilis lembaga-lembaga survei tersebut tak sesuai harapan?

Padahal, selama ini, akurasi quick count yang dilakukan lembaga-lembaga survei di Indonesia, secara umum, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan hasilnya tak berbeda jauh dengan real count. Untuk itu, tuduhan-tuduhan politisasi terhadap lembaga survei hanya makin menambah kegaduhan dalam ruang publik kita. 

Akhir-akhir ini, saya pun merasakan bagaimana ruang publik ini makin panas, bahkan terasa makin gaduh saja. Mirisnya, ketika para elite politik turut bermain. Kita tentu masih ingat cuitan yang menyatakan jika terdapat kecurangan, maka akan ada people power, bukan ke MK.

Suatu pernyataan yang bisa berakibat fatal karena dapat makin membenturkan rakyat. Ya, rakyat yang menerima hasil pemilu dengan rakyat yang tidak menerima hasil pemilu. Padahal, Indonesia adalah negara hukum. Negara sudah menyediakan mekanisme dan proseduralnya.

Jika ada kecurangan dan itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil suara dengan skala angka kuantitatif tertentu, tentu hasil pemilu itu bisa digugat. Sekali lagi! Semua sudah ada mekanisme dan proseduralnya, seharusnya yang ditunjukkan para elite adalah bagaimana menjadi negarawan yang baik, bukan nafsu berkuasa.

Bagi saya, politik kita memang jauh dari kata idea. Sebelumnya, saya pernah menulis tentang “Kontestasi Politik yang Tak Menarik”, yang juga dipublish oleh Qureta. Tetapi ketika mendapati pertanyaan “siapa yang akan memenangkan Pilpres?”, saya selalu mengatakan Joko Widodo.

Untuk itu, saya tak kaget ketika mendapati hasil quick count dari semua lembaga survei yang ditayangkan oleh media nasional, yang menunjukkan hasil kemenangan Jokowi. Mengapa demikian?


Pertama, sudah sejak awal, elektabilitas Jokowi memang lebih unggul dibandingkan Prabowo. Tentu saya mendasarkan ini dari berbagai riset yang dilakukan oleh banyak lembaga, di mana terdapat koherensi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, terlepas dari perbedaan angka.

Tentu masih menjadi pertanyaan besar siapa yang akan memenangkan ketika ada pertentangan besar terkait hasil riset dari lembaga satu dengan lembaga yang lain, misalnya sebagian lembaga memenangkan Jokowi tapi sebagian lainnya memenangkan Prabowo. Tetapi yang jadi soal, hampir semua lembaga memenangkan Jokowi, terlebih lagi yang merilis itu adalah lembaga-lembaga besar. Ya, meski tentu saja sebuah studi pasti ada kekurangan-kekurangannya.

Alasan keduanya, koalisi parpol yang mendukung Jokowi lebih kuat. Bila berkaca pada parlemen 2014-2019, sudah barang tentu secara kuantitatif threshold Jokowi lebih besar, dan kemungkinan besar lebih banyak mempunyai massa pendukung, terlebih lagi basis massa yang berasal dari parpol-parpol pendukung tersebut.

Dua alasan itu saja sudah bisa membuat saya berspekulasi sejak awal jika Jokowi memang akan menang dan masih terlalu tangguh buat Prabowo. Apalagi dengan status Jokowi sebagai petahana yang jelas lebih menguntungkan, di mana sorotan publik selama lebih dari 4 tahun tertuju kepadanya.


Di tambah lagi, akhir-akhir ini tampak sekali koalisi Prabowo kurang solid. Itu bisa terlihat bagaimana ketika SBY mengkritik kampanye Prabowo, hingga AHY yang mengkritik pengumuman menteri yang hanya akan melukai rakyat; hingga di debat capres terakhir, ada sedikit kegaduhan karena ketidaksukaan salah satu kader Demokrat terhadap pernyataan Prabowo. Tentu itu makin menguatkan asumsi saya sejak awal jika Jokowi akan menang.

Sebagai penutup, memang benar, yang bijak adalah menunggu perhitungan resmi dari KPU. Tapi tentu kita berharap, baik para elite maupun pendukungnya, bisa menjadi negarawan yang baik, tidak melakukan kegaduhan dalam ruang publik, dan bisa menghormati mekanisme yang ada. Tentunya, masih banyak persoalan-persoalan mendasar negara yang mesti kita pikirkan dan pecahkan.

Artikel Terkait