Peneliti
2 tahun lalu · 186 view · 3 menit baca · Pendidikan 24693.jpg
Foto: https://i.ytimg.com/

Kuantitas Perguruan Tinggi Tak Berkorelasi dengan Kualitas

Pada awal tahun 90-an, lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah capaian luar biasa. Melalui seleksi yang bernama UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri), kala mesin ketik Brother masih dipakai bergilir untuk mengetik makalah, akses internet belum menyentuh mahasiswa kampung.

Kondisi ini membuat pengumuman lulus menjadi momen yang paling menyita perhatian, dan tentu saja hanya bisa diakses lewat surat kabar harian. Lulus di PTN praktis menjadi bahan perbincangan sekampung, mengingat kuatnya persaingan dan tentu saja label negeri yang selalu mendapat prioritas.

Kualitas sistem dan reliabilitas biaya yang relatif terjangkau terutama jadi patokan saat memutuskan target perguruan tinggi untuk dimasuki. Persaingan masuk amat ketat, untuk satu program studi saja yang hanya menyediakan satu kelas, dengan jumlah maksimal 40 kursi, peminatnya bisa mencapai ribuan peminat.

Untuk di Kota Makassar saja, yang berstatus negeri saat itu hanya IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) Ujung Pandang (kini bernama Universitas Negeri Makassar), Universitas Hasanuddin, dan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Alauddin yang kini berubah jadi UIN (Universitas Islam Negeri) Makassar, dan Poltek Ujung Pandang.

Pilihan PTN sebenarnya bukan hanya soal biaya yang terjangkau, standar kompetensi kampus dan kualitas luaran memang teruji dan berkelas. Asumsi dasar yang menghuni kepala warga kampung adalah: sarjana PTN lebih cepat dapat kerja. Meskipun saat itu belum ada sistem akreditasi yang mengukur tingkat pelayanan dan kualitas manajemen penyelenggara perkuliahan.

Kuota yang terbatas menciptakan konsekuensi yang tak terelakkan, membuat (mungkin pula jadi tolok ukur) kampus swasta memasang tarif tinggi, demi menampung mereka yang gagal tes masuk PTN. Peluang meraup untung besar melihat kuota perbandingan 1:25, kira-kira. Perkiraan ini tentu akan terus bertambah per tahun.

Kampus abal-abal bak bunga di musim semi

Banyaknya peminat dan terbatasnya kursi di perguruan tinggi, memantik naluri bisnis menyala di kepala para pengejar keuntungan. Walhasil, demi peluang mengeruk keuntungan, perguruan tinggi tumbuh bermekaran bak bunga taman di musim semi. Mulai dari kampus sekelas akademi, yang menyelenggarakan pendidikan dua tahun laiknya kursus, atau sekolah tinggi yang fokus membina sebuah jurusan setara universitas.

Tak heran, beberapa tahun terakhir kita disuguhi dengan fenomena kampus ‘abal-abal’ yang kepergok oleh tim akreditasi, sedang menyelenggarakan praktek jual-beli ijazah tanpa proses kuliah.

Temuan itu sebenarnya akumulasi dari membludaknya animo masyarakat untuk memperoleh pengakuan ijazah perguruan tinggi, di sisi lain, para mafia berkedok penyelenggara perguruan tinggi menjemputnya dengan cara-cara yang sama sekali bertentangan dengan prinsip akademik. Bahkan, tanpa proses perkuliahan seorang dapat menenteng gelar sarjana hingga magister yang diperolehnya dengan cara menukar dengan sejumlah bayaran yang fantastis.

Persoalan memang bukan hanya ada pada penyelenggara pendidikan, kampus abal-abal lahir dari situasi masyarakat yang gamang dengan ketersediaan lapangan kerja, rendahnya skill, dan legitimasi tingkat pendidikan, yang dibuktikan dengan ijazah.

Kuantitas tak berkorelasi dengan kualitas

Persoalan pelik ini, yang justru terjadi di bawah permukaan adalah pertanggungjawaban nilai akademik. Bagaimana seorang bisa dengan enteng mendapatkan ijazah untuk digunakannya melamar kerja, namun nilai yang tertera di lembaran ijazah itu sama sekali tak layak diperolehnya.

Meskipun, perusahaan yang membuat pra-syarat pendaftar dengan kualifikasi nilai IPK 3,00 tak memiliki korelasi langsung dengan kasus jual-beli ijazah.   

Saat ini, di Indonesia tercatat setidaknya terdapat 4043 PTS dan 370 PTN, jumlah yang lumayan mencengangkan jika dibandingkan dengan RRT (China) yang hanya punya 2824 unit, dengan jumlah penduduk empat kali lebih besar dari Indonesia. Kenyataannya lain adalah RRT punya 50 perguruan tinggi yang masuk dalam daftar terbaik Internasional.  

Sekolah tidak, ijazah ada

Taufik Ismail pernah meramu sebuah sajak “Alma Mater” yang ditulis tahun 1960an, menyebut kampus dengan gelar ‘Republik Berpikir Bebas’. Sebuah pesan berharga yang dititip oleh sang penyair, bahwa di kampus ditemukan kebebasan, setelah ditempa dengan proses belajar yang tak mudah.  

Saya menukil dua bait dari potongan sajak yang dahsyat itu:

Ya, kita sesekali butuh juga konser yang baik
Drama Sophocles, Chekov atau ‘Jas Panjang Pesanan’
Memperdebatkan politik, Tuhan dan para negarawan
Tentang filsafat, perempuat serta peperangan
Bayang benua abad dahulu lewat abad yang kini

Di manakah kau sekarang berdiri? Di abad ini
Dan bersyukurlah karena lewat gerbangmu tua
Kau telah dilantik jadi warga Republik Berpikir Bebas
Selelah bertahun diuji kesetiaan dan keberanianmu
Dalam berpikir dan menyatakan kebebasan suara hati
Berpijak di tanah air nusantara
Dan menggarap tahun-tahun kemerdekaan
Dengan penuh kecintaan

Apa yang diceritakan oleh Taufik Ismail, tentu hanya bisa dipahami oleh mahasiswa atau mereka yang pernah merasakan nikmat dan tersiksanya menjadi mahasiswa. Penekanan proses dalam lakon harian di kampus almamater adalah adalah tempaan untuk kepala-kepala yang berpikir bebas yang akan menjadi jiwa merdeka.

Jika dulu ada istilah populer “susah masuk lebih susah keluar”, lalu premis itu berubah menjadi “mahal masuk, lebih mahal keluar”. Bahkan, untuk menyebut beberapa kasus pemalsuan ijazah dan jalur kuliah jarak jauh, memunculkan istilah baru STIA, “Sekolah Tidak Ijazah Ada”. #Hardiknas

Artikel Terkait