Dalam konfrensi SKKN di Jakarta, Prof. Dr. Soffian Effendi mengungkapkan tiga syarat penting jika Indonesia ingin memanfaatkan momentum 2050 menjadi negara dengan perekonomian bernilai $ 2 trilliun, yaitu infrastuktur, sumber daya manusia, dan kualitas aparat sipil negara (ASN).

Kualitas aparatur sipil negara berkaitan erat dengan kemampuan mereka memproduksi kebijakan publik berkualitas dinilai dari efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Bahkan secara filosofis, rumusan kebijakan publik harusnya mampu melakukan rekayasa sosial dan mengubah perilaku “menyimpang” di tengah masyarakat.

Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik yang muncul karena adanya perilaku menyimpang. Korupsi, buang sampah sembarang, penyalahgunaan obat-obatan adalah contoh dari sekian banyak perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Jika tidak diatasi, perilaku tersebut akan menganggu relasi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebijakan publik seyogianya dapat mengarahkan masyarakat untuk berhenti melakukan perilaku menyimpang atau paling tidak berperilaku sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Memproduksi kebijakan publik berkualitas sangat ditentukan, salah satunya, oleh kemampuan ASN untuk mengurai kompleksitas dan merumuskan secara sistematis permasalahan publik. Hal ini sangat penting sebab 90% kualitas kebijakan publik ditentukan oleh ketepatan pembuat kebijakan dalam mendefinisikan masalah kebijakan secara terukur dan menerjemahkanya menjadi sebuah kebijakan publik. 

Tanpa kapasitas tersebut, kita akan lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat (Ackoff, 1974). Kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran merupakan sekelumit permasalahan publik yang selama ini didefinisikan secara keliru oleh pemerintah karena dianalisis secara terburu-buru, tanpa memperhatikan kompleksitas bukti (evidence).

Pemahaman yang baik terhadap bukti kebijakan akan menghasilkan kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy). Pengalaman Australia dalam menerapkan kebijakan publik berbasis bukti menuntun kita pada sebuah kesimpulan awal bahwa kualitas kebijakan ditentukan dari seberapa banyak bukti yang mampu dikumpulkan dan dianalisis oleh pembuat kebijakan. Bukti/data diolah menjadi informasi kebijakan, diterjemahkan menjadi pengetahuan, dan ditransfer menjadi kebijakan.

Program sertifikasi guru merupakan satu contoh kasus kekeliruan pemerintah dalam memahami permasalahan kebijakan karena tidak melalui rumusan masalah yang tepat. Pemerintah menyederhanakan masalah kualitas pendidikan dengan menyimpulkan bahwa kesejahteraan guru menjadi penyebab mengapa kualitas peserta didik di Indonesia relatif rendah. 

Setelah program dievaluasi, ditemukan tidak ada pengaruh signifikan program sertifikasi guru terhadap kualitas peserta didik. Padahal tahun 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 79,6 triliun untuk tunjangan guru (termasuk didalamnya sertifikasi), naik 6% dari tahun sebelumnya.

Kebijakan berbasis bukti tidak hanya menuntut kemampuan intelektual para ASN, tapi membutuhkan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk mengumpulkan bukti/data dalam jumlah besar (big data). Big data adalah istilah yang menggambarkan ketersediaan data dalam volume besar - baik terstruktur dan tidak terstruktur - yang saat ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk meningkatkan kinerja pelayanan. 

Di Indonesia, praktik pemanfaatan big data terbaik salah satunya ada pada bisnis transportasi online seperti Go-Jek dan Grab. Mereka mengumpulkan berbagai macam variabel seperti perilaku belanja dan mobilitas konsumen, melakukan analisis, dan mengambil kebutusan dengan tujuan akhir pada kepuasan pelanggan. 

Tak heran jika setiap keputusan dari pemanfaatan big data menjawab permasalahan konsumen. Ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan big data dalam setiap pengambilan keputusan organisasi  bukan hal yang mustahil dilakukan

Kebijakan publik berbasis bukti merupakan salah satu kebutuhan mendesak Indonesia saat ini jika ingin merebut momentum untuk masuk dalam lima perekonomian terbesar di dunia tahun 2050. Para ASN dituntut melakukan analisis yang ketat terhadap setiap isu kebijakan berdasarkan rangkaian bukti, bukan justru melakukan penyederhanaan masalah. 

Kebijakan berbasis bukti sangat mungkin dilakukan sebab perkembangan teknologi, khususnya dalam hal pembangunan basis data dalam jumlah besar sudah berkembang sangat pesat di Indonesia. Sayangnya, praktik cerdas pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan masih lebih banyak dilakukan oleh sektor swasta daripada sektor publik. 

Untuk mewujudkan kebijakan publik berbasis data, dibutuhkan prasyarat fundamental, sehingga bisa dipahami internalisasi big data dalam kebijakan publik dianggap bagian dalam reformasi sektor publik.

Kebijakan publik berbasis bukti mensyaratkan negara memiliki ASN yang berkompeten dalam analisis kebijakan. Salah satu kompetensi penting dari seorang analis kebijakan, yaitu mampu melakukan analisis mendalam terkait permasalahan publik dan mentrasformasinya menjadi sebuah kebijakan.

Ini menjadi tantangan maha berat di Indonesia sebab fakta menunjukkan kualitas ASN, terutama ditingkat daerah, masih jauh dari harapan. Hal itu juga diakui oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Perbaikan kualitas ASN, utamanya dalam kompetensi analis kebijakan harus diikuti dengan penyediaan data yang berkualitas dan bebas dari kepentingan politik. Pengalaman Australia dan Inggris menerapkan kebijakan publik berbasis bukti mengharuskan mereka mendirikan satu lembaga independen untuk menjamin bahwa bukti/data yang terkumpul merupakan gambaran dari realitas sosial masyarakat dan bukan hasil rekaan pihak tertentu. Kualitas data/bukti merupakan hal mendasar untuk menghasilkan analisis dan kebijakan publik yang berkualitas.