Arah kebijakan terkait energi di Indonesia dan beberapa negara mulai menunjukkan adanya dinamika. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya dampak dari konflik Rusia Ukraina, krisis energi, ketidakstabilan harga minyak dunia dan belum pulihnya ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Adanya kebijakan pengelolaan energi di masa depan yang memiliki pedoman pada paradigma baru yang ingin menciptakan lingkungan bersih dan ramah, mendorong peluncuran transisi energi di dunia internasional termasuk Indonesia.

Dalam upaya mengurangi emisi gas karbon,  Indonesia mulai mengatur rancangan undang-undang (RUU) tentang energi yang akan melancarkan proses dari pelaksanaan program pembangunan dengan dasar energi terbarukan dalam kebijakan energi nasional.

Energi dapat didefinisikan sebagai suatu daya atau kekuatan yang dapat menggerakkan benda.  Sedangkan, energi terbarukan merupakan sumber energi yang telah ada di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Sebagai contoh : energi angin, matahari, air, dan bioenergi.

Menjelang pertemuan KTT G20 pada 15 hingga 16 November 2022 yang bertempat di Nusa Dua, Bali, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri  ESDM Arifin Tasrif, meluncurkan transisi energi G20 pada 10 Februari 2022.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia yang telah dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.

Melalui forum G20, Indonesia diharapkan bisa mendorong negara maju dan berkembang yang menjadi anggota G20 untuk dapat mempercepat proses transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan dan memperkuat sistem energi global.

Pada poin transisi energi terdapat tiga isu utama yang harus dibahas yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. Berdasarkan urgensi dari tiga isu utama ini, diharapkan bisa mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi.

Selain itu, Indonesia diharapkan mampu menghimpun komitmen global dalam mencapai target global pada akses energi yang diagendakan tahun 2030 sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Presidensi G20 Indonesia merupakan tindak lanjut dari aksi-aksi pasca-COP 26 dan Presidensi G20 sebelumnya dalam upaya mencapai karbon netral yang ditargetkan oleh Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat lagi dengan dukungan rill dari komunitas internasional.

Untuk mewujudkan transisi energi, maka diperlukan pengembangan teknologi yang inovatif dan terjangkau termasuk kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong investasi kepada negara berkembang sehingga percepatan transisi energi dapat dilakukan.

Terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan untuk mewujudkan proses transisi energi : 

pertama, memperkuat kepercayaan dan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara nasional. 

Kedua, mengamankan pasokan energi, infrastruktur dan sistem yang tangguh berkelanjutan dan andal. 

Ketiga, meningkatkan ketahanan energi, stabilitas pasar dan keterjangkauan. 

Keempat meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi, mendiversifikasi sistem dan bauran energi serta menurunkan emisi dari semua sumber energi.

Kelima, mengkatalisasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar ke arah sistem energi rendah emisi atau net Zero emission.

Keenam, meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, cerdas, rendah emisi, serta membangun dan memperkuat ekosistem inovasi untuk mendorong penelitian pengembangan, demonstrasi, diseminasi dan penerapannya.

Ketujuh, berkolaborasi dalam mobilisasi semua sumber pendanaan untuk mencapai tujuan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Paris Agreement.

Upaya Indonesia dalam peluncuran transisi energi ini mendapatkan dukungan penuh dari organisasi internasional diantaranya : International energy agency (IEA), dan United Nation the economic and social commission for Asia and The Pacific (UN ESCAP).

Dukungan ini menjadi suatu hal yang positif dalam membantu Indonesia secara teknis rencana aksi terhadap implementasi energi terbarukan di negara berkembang yang berfokus pada negara-negara kepulauan.

Posisi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil minyak dan gas bumi terbesar di dunia. 

Pada tahun 2019, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebesar 3,8 miliar barel dengan rasio Reservas to Production (R/P) sebesar 9 tahun dan cadangan gas bumi sebesar 77 TCF atau 14 miliar barel oil ekuivalen dengan rasio (R/P) sebesar 22 tahun.

Terdapatnya kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan selama 20 tahun terakhir menghasilkan penemuan bahwa cadangan gas bumi lebih banyak dibandingkan cadangan minyak. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, adanya produksi migas nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Berdasarkan data rata-rata penurunan produksi migas senilai 2% per tahun. Produksi minyak bumi dan gas tidak lagi dapat dimaksimalkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan nasional karena adanya jumlah sumber daya alam yang terbatas.

Pemenuhan kebutuhan nasional ini tidak dapat dilakukan secara maksimal karena tingkat kebutuhan BBM dan LPG yang terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. 

Peningkatan konsumsi BBM dan LPG setiap tahunnya itu sebesar 3% dan 5% dengan konsumsi tahun 2019 sebesar 75 KL dan 7,8 MT. Sehingga sebelum energi terbarukan diterapkan, pemerintah mengandalkan produksi dalam negeri dan impor BBM. 

Dengan demikian, Indonesia perlu melakukan inovasi lebih lanjut untuk mendorong peluncuran transisi energi lebih cepat. Perwujudan transisi energi memiliki berbagai tantangan terutama pada teknologi dan pendanaan.

Pendanaan terkait transisi energi yang tidak sedikit termasuk untuk mempercepat waktu pensiunnya  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan transfer teknologi ke Indonesia. 

Lamanya waktu pelaksanaan proyek, dan adanya kesiapan industri pendukung baik dari sudut aspek teknis maupun ekonomi juga turut menyumbang hadirnya tantangan bagi Indonesia.

Adanya penyusunan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan (EBET) dinilai menjadi terobosan yang penting untuk memberikan kepastian hukum kekuatan bagi kelembagaan dan tata kelola. 

Perwujudan iklim investasi yang kondusif dan pemanfaatan sumber EBT untuk pengembangan industri ekonomi nasional juga menjadi fungsi dari undang undang energi baru dan energi terbarukan (EBET).