Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 Association of South East Asia Nation (ASEAN) memang telah berakhir pada 14 November lalu. Namun demikian, pertemuan tahunan satu-satunya organisasi regional di Asia Tenggara itu tetap menarik untuk diamati, khususnya dalam menyikapi isu Rohingya di Myanmar. 

Hasil KTT itu tidak memberikan kejelasan sikap dan dukungan ASEAN pada isu itu. Seperti telah diketahui bersama, hasil KTT ASEAN tidak menyebutkan secara langsung tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di daerah Rakhine, Myanmar. Ke-10 negara anggota ASEAN telah  bersepakat tidak mencantumkan kata “Rohingya” sebagai sebutan untuk etnis Muslim korban kekerasan militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Kata "etnis Rohingya" bahkan hanya disebutkan sebagai "komunitas terdampak" di bagian Utara Rakhine. 

Akibatnya, KTT ASEAN dikritik sebagai sekedar pertemuan regional yang formalistik, berjarak dan 'bebas nilai'. Pemakaian istilah itu menunjukkan bahwa ASEAN secara tak langsung tidak ingin menegaskan adanya krisis Rohingya sebagai etnis yang termarginalkan dan tertindas di Myanmar. ASEAN seolah-olah melupakan insiden pembakaran desa warga muslim Rohingya di Rakhine. Kenyataannya, insiden itu telah menyebabkan lebih dari 500 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, selain korban tewas termasuk perempuan dan anak. 

Padahal sejak September 2017 lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa situasi di Rakhine sudah menunjukkan adanya pembersihan etnis. Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya yang meminta rezim militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya.

Sensitifitas isu Rohingya di dalam negeri Myanmar, termasuk posisi politik Aung San Sung Kyi, tampaknya menjadi penyebab dari ketidakmampuan ASEAN bersikap tegas dan kongkrit. Apalagi pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, secara tegas meminta para pemimpin negara yang hadir dalam rapat KTT  itu menghindari penyebutan nama Rohingya. Konsekuensinya, itu, tidak ada diskusi tentang Rohingya di KTT ASEAN sebagai upaya menghormati kebijakan pemerintah Myanmar.

Sikap dan perilaku mereka sebenarnya sudah terbaca jauh sebelum KTT itu diadakan di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, 11-14 November 2017. Bahkan ketidakmampuan diplomasi ASEAN secara tidak langsung telah 'dimanfaatkan' Indonesia untuk menegaskan peran regionalnya di kawasan Asia Tenggara.

Indonesian way

Ketidakmampuan ASEAN itu sebenarnya juga menegaskan bahwa negara-negara masih memegang kuat prinsip dasar ASEAN, yaitu non-interference. Charter ASEAN memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. 

Di satu sisi, negara-negara ASEAN secara individual cenderung enggan mengangkat isu Rohingya ke tingkat regional di ASEAN. Salah satu alasannya adalah kekawatiran bahwa simpati kepada etnis Rohingya akan menimbulkan resiko pada prinsip non-interference ASEAN. 

Di sisi lain, negara-negara ASEAN cenderung lebih menerima pada upaya-upaya kemanusiaan Indonesia untuk menggalang dukungan pada etnis Rohingya. Bagi Myanmar, kecenderungan perilaku negara-negara ASEAN itu lebih bisa diterima mengingat kompleksitas isu itu di tingkat domestik negara itu, termasuk kontroversi posisi Aung San Suu Kyi sebagai penerima hadiah Nobel.

Bagi Indonesia, dukungan terhadap etnis Rohingya dapat dilakukan dengan menggalang kekuatan negara-negara  ASEAN atau multilateral lainnya untuk bisa memberikan pressure (tekanan) individual dan regional terhadap Myanmar. Bahkan, jika diperlukan, Indonesia bisa menyuarakan kepada Sekjen PBB untuk menerjunkan pasukan perdamaian di Myanmar. 

Walaupun upaya-upaya ini tetap perlu memperhitungkan kompleksitas faktor domestik dan dinamika pengaruh negara-negara besar (seperti AS dan TIongkok) di Myanmar. Pemerintah Myanmar menolak keras berbagai bantuan asing (termasuk dari ASEAN), kecuali bantuan Indonesia.

Cara Indonesia (Indonesian way) ini memang tidak secara formal diakui ASEAN. Namun, ASEAN telah menempuh cara Indonesia itu dalam menangani beberapa persoalan domestik sebuah negara anggota atau persoalan di antara negara-negara anggotanya. Yang menarik adalah cara Indonesia ini lebih berhasil dan bermanfaat nyata bagi ASEAN, negara-negara anggotanya, khususnya Myanmar.

Diplomasi Indonesia di ASEAN seringkali menekankan pada penerapan prinsip constructive engagement. Walaupun Myanmar cenderung menutup diri dalam beberapa krisis domestiknya, Indonesia dan ASEAN berusaha mendorong Myanmar berpartisipasi pada berbagai kegiatan rwgional. 

Sebaliknya, Indonesia berusaha membangun kepercayaan dan berinterasi secara positif dengan pemerintah Myanmar untuk mendapatkan informasi tentang etnis Rohingya. Kesediaan pemerintah Myanmar tetap berbagi informasi dan memberikan akses kepada Indonesia untuk memberikan bantuan dan kunjungan ke daerah Rakhine (site visits) menjadi wujud nyata keberhasilan constructive engagement itu. Bahkan Indonesia diberi ijin untuk membangun rumah sakit dan sekolah di daerah Rakhine.

Pengalaman Indonesia menerapkan prinsip itu telah berlangsung sejak 2012. Pada saat itu, ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, menjadi orang asing pertama yang diijinkan ke Rakhine, Myanmar. Hal yang sama berulang pada 2017 ini pada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Pada pertemuannya dengan State Counsellor Aung San Suu Kyi, Menlu menyampaikan Skema Empat Plus Satu untuk membantu penyelesaian krisis Rohingya.

Jalan penyelesaian atas isu kemanusiaan etnis Rohingya tentu saja masih panjang dan tidak mudah. Walaupun upaya-upaya formal di tingkat regional mengenai isu Rohingya kurang berhasil, ASEAN dapat menggunakan diplomasi Indonesian way terhadap pemerintah Myanmar. Oleh karena itu, keberlangsungan Indonesian way ini akan selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan ASEAN dalam menghentikan penderitaan etnis Rohingya di Myanmar.