Presiden Jokowi akhirnya menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara (bukan kepala pemerintahan) untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Belum diumumkan lokasi persisnya di Kalimantan Timur, masih dirahasiakan, sebelum lokasi yang dituju benar-benar dibebaskan lahannya." 

Setidaknya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengucapkan itu secara verbatim. Pun tanpa debat, ucapan Safyan Jalil itu tentu sudah mewakili ucapan Presiden Jokowi karena posisinya sebagai pembantu presiden.

Banyak perdebatan ihwal urgensi pemindahan ibu kota tersebut. Logika Washington DC sebagai ibu kota di Amerika Serikat yang berpisah dari New York sebagai pusat bisnis paling menyorot perhatian dalam logika yang mendukung pemindahan ibu kota ke depan, DKI Jakarta sebagai pusat bisnis dengan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan.

Pada posisi yang lain, memang diakui sudah banyak literatur soal alasan pelbagai negara di dunia dalam memindahkan ibu kotanya. Negara Kazakhstan misalnya, memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana karena alasan yang sangat privat. Utamanya karena alasan keamanan, Almanty dianggap terlalu dekat dengan Cina.

Sementara, Negara Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw karena alasan yang hampir sama dengan Kazakhstan, yaitu keamanan, diakibatkan rasa skeptis akan potensi invasi Amerika Serikat ke Myanmar.

Mungkin yang paling dekat dengan argumen pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang sedang dirancang oleh Indonesia adalah Brazil. Kala Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janerio ke Brasilia. Saat itu, Kota Rio de Janerio dianggap terlalu padat penduduknya yang juga berdampak pada tingkat kemacetan yang tinggi pula, sama dengan DKI Jakarta saat ini.

****

Pun pada banyak pemberitaan disebutkan bahwa pembangunan fisik Ibu Kota baru Indonesia akan selesai pada tahun 2023. Pertanyaan paling penting adalah berapa lama sebenarnya waktu yang diperlukan untuk memindahkan Ibu Kota pada sebuah negara?  

Secara fisik, memang waktu 4-5 tahun sudah selesai jika target yang dibangun hanyalah terkait infrastruktur. Berdasarkan pengalaman 5 tahun terakhir, tanpa ragu pemerintahan Jokowi bisa dibilang sangat agresif dalam soal pembangunan fisik.

Namun, jika berkaca pada negara Brazil dan Kazakhstan yang pernah memindahkan Ibu Kota membutuhkan belasan tahun agar situasi bisa berjalan normal. Karena, selain pembangunan fisik, yang menjadi tolok ukur lain adalah pemindahan penduduk ke Kalimantan Timur hingga ia layak disebut ibu kota.

Jangan sampai Ibu kota baru kelak sepi penduduk. Sebab, di era modern saat ini, Ibu Kota sebuah negara melekat secara bersamaan dengan kota tersebut sebagai kota bisnis layaknya Tokyo di Jepang dan Paris di Prancis.

Namun, tetap saja, hingga saat ini, Pemerintahan Jokowi tidak punya argumen yang kuat terkait pemindahan Ibu Kota selain alasan: potensi bencana, kepadatan penduduk, dan potensi bencana di DKI Jakarta. 

Sebab, situasi ini sangat kontradiktif dengan relevansi antara pusat pemerintahan dan tingkat kemacetan yang tinggi di DKI Jakarta, sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 bahwa kegiatan aktivitas di DKI Jakarta hanya membebani 9% untuk aktivitas pemerintah.

***

Kemudian terkait poin potensi bencana di Kalimantan Timur pun sama dengan DKI Jakarta. Pada bacaan saya, berdasarkan data kualitatif dan data kuantitaif di Kalimantan Timur, ada 2 (dua) hal yang menjadi penting diperhatikan. Pertama, posisi geogfrafis Kalimantan Timur yang memiliki hutan luas dan banyak dilalui sungai dan anak-anak sungai.

Pembangunan Ibu Kota baru harus diakui akan memakan korban lingkungan karena pasti berdampak pada deforestasi akibat pengrusakan hutan di Pulau Kalimantan untuk keperluan pembangunan. Pun di masa depan, terkait banjir akibat kerusakan DAS berpotensi terjadi.

Kedua, terkait Kalimantan Timur yang masih defisit terhadap ketersediaan air bersih yang masih dilema dalam kesiapannya sebagai ibu kota.

Masih soal air bersih, menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Apalagi baru-baru ini, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor secara verbatim menyebutkan bahwa penanganan Air Bersih ke depannya akan melibatkan perusahaan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, rival Jokowi di Pilpres 2019. Situasi ini berdampak pada opini liar di masyarakat terkait distribusi sumber daya dan kekuasaan pasca pilpres.

****

Poin paling penting bagi presiden adalah bahwa Jokowi tidak boleh lupa selain kepala negara, dirinya juga adalah kepala pemerintahan di Indonesia yang terikat pula dalam relasi eksektutif, legislatif, dan yudikatif.

Poin ini menjadi dilematis tentunya, karena kekuasaan presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur rinci terkait kewenangannya dalam memindahkan ibu kota negara. Pun pada UUD 1945 hanya mencatat terkait kekuasaan membuat perjanjian internasional, kekuasaan atas militer, hingga kekuasaan memberikan grasi, amnesti, dan abolisi.

Lebih lagi, pada posisi lain, agar tidak cacat hukum, tentu status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Negara harus diubah juga, pun regulasi tersebut tercatat dalam UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kesimpulannya, Anda, saya, dan kita tentunya tidak ingin cita-cita Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur terhambat karena kegagalan mengambil keputusan saat ini karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan pasca pindahnya ibu kota. Pun sebagai warga negera, pemindahan ibu kota negara tidak cacat secara hukum.