Era pemerintahan Jokowi-JK menjadi titik baru perjalanan bangsa ini menuju pemerintahan yang lebih baik dan ditandai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 silam. 

Jokowi kemudian diwajibkan untuk merealisasikan janji-janji kampanye demi pemenuhan atas antusiasme dan ekspektasi masyarakat terhadap Jokowi. Mengingat, sejak 10 tahun terakhir bangsa ini dipimpin oleh Pemimpin yang berlatar belakang Militer dan baru kali ini (sejak era Demokratisasi) Presiden dipimpin dari kalangan sipil.

Presiden Jokowi di awal-awal masa kepemimpinannya mengalami kenyataan bahwa terbelahnya legislatif yang merupakan imbas dari pertarungan Pilpres (KMP vs KIH). Dominasi KMP yang begitu kuat menggenggam posisi mayoritas dan semestinya disikapi dengan lapang dada, malah dianggap sebagai ancaman keberlangsungan program kerja pemerintah.

Sepanjang sejarah kepemimpinan era demokrasi pasca orde baru, sebenarnya hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi pemerintahan, mengingat sistem check and balance antara pemerintah dan legislatif kemudian dapat berjalan dengan baik. 

Perlu juga diingat bahwa sepanjang 10 tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mekanisme Check and Balance tidak berjalan sesuai dengan semestinya, karena mayoritas kekuatan politik parlemen seakan berada di bawah ketiak Presiden.

Seiring perjalanan, agenda penguasaan terhadap parlemen mulai dijalankan dan diawali masuknya orang-orang pemerintah dalam hajatan pemilihan ketua Parpol. Baik GOLKAR dan PPP yang kala itu berada dalam KMP di pecah menjadi 2 (dua) kubu ada yang ingin bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah sementara ada juga yang ingin tetap menjadi mitra kritis (oposisi).

Memang, yang tampak di permukaan adalah perebutan pucuk kepemimpinan partai. Namun, kisruh di tubuh dua partai ini terjadi karena adanya iming-iming kekuasaan dan jabatan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah menunggangi kisruh PPP dan GOLKAR bahkan ditunjukan dengan terang-terangan. Dalam kasus Partai Golkar misalnya, kecenderungan pemerintah untuk memihak pada salah satu kubu dinyatakan secara terbuka dengan pernyataan resmi.

Namun demikian, sebagaimana yang diperkirakan, dengan berkurangnya jumlah kekuatan yang dimiliki pihak oposisi di parlemen, maka semakin menurun pula sikap kritis legislatif (tapi tidak menurunkan kualitias kritik oposisi) terhadap eksekutif. Kita semua tau, bahwa sampai kapanpun dibanyak kesempatan yang namanya minoritas (oposisi), sekalipun mereka berteriak itu takkan berpengaruh terhadap mayoritas (pendukung pemerintah).

Kalau kemarin sempat viral mengenai tesis "Hoax Menjamur Karena Indonesia Tak Punya Partai Oposisi Yang Kredibel, Yang Gagal Menawarkan Policy Alternatif" maka saya dengan senang hati akan menawarkan AntiTesis "Hoax Menjamur Karena Seiring Bertambahnya Partai Pendukung (Baru) Pemerintah Yang Gagal Menawarkan Gagasan Kritisnya, Membangun Negara".

Anti Tesis utama saya sebenarnya hanya berdasarkan gagasan (mewakili) masyarakat biasa. Partai Politik yang sehaluan atau seirama dengan pemerintah pada dasarnya (sering kali) dengan sendirinya telah menonaktifkan kritis dan objektivitasnya dalam berfikir. Kegagalan pemerintah dalam mengelola isu-isu yang berkembang secara otomatis pula merupakan kegagalan partai pendukung dalam me-management kadernya (baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif). 

Kita telah belajar bersama, ketika runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta yang disalahkan hanya Soeharto, melainkan juga partai pendukung utama yaitu GOLKAR yang saat itu juga sempat diminta untuk dibubarkan.

Srmangat pembubaran Partai Politik ( sebelumnya berafiliasi dengan pemerintah) pada dasarnya, lahir dari matinya sistem kritik dari Parpol pendukung itu sendiri. Pasca Partai Golkar, lahirnya Partai Demokrat sebagai pendukung penuh pemerintahan SBY selama 10tahun terakhir, berimbas pada kacaunya konstalasi Parpol itu sendiri dalam internal.

Imbasnya, pada tahun 2014 kemudian Partai Demokrat dianggap tidak lagi menarik dari sisi kualitas kader dan Partai Politik. Partai pendukung pemerintahan Jokowi seharusnya bisa belajar dari kedua Partai tersebut (Golkar dan Demokrat) yang mengalami stagnanisasi kepemimpinan yang berimbas pada turunnya elektabilitas secara keseluruhan.

Kegaduhan dalam Negeri, maupun inkonsistensi pemerintah dalam mewujudkan janji-janji politiknya, produk-produk hukum yang lahir sering kali menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan seiring melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, jika diakumulasikan menjadi tanggungjawab partai pendukung yang secara policy memiliki hak untuk mengoreksi maupun mengkritisi sebelum di sahkan menjadi lembar kebijakan negara.

Menyalahkan fungsi atau eksistensi partai oposisi yang secara kuantitas, dan akses jauh lebih terbatas, sama halnya dengan menyalahkan fungsi partai pendukung pemerintah yang secara kuantitas dan akses (pencegahan) lebih luas.

Sudahilah permainan kali ini. Setidaknya, menjelang 2019 tahun depan ada hal baru yang kalian (partai pendukung) harus selesaikan bersama, demi menyelamatkan bangsa dan negara ini dari bencana membengkaknya hutang luar negeri, dan yang hingga hari ini, Mahkamah Konstitusi pun harus bolak-balik bersidang meladeni penggugat produk hukum rezim ini.