Developmentalism atau “pembangunanisme” yang menjadi landasan atas berjalannya pemerintahan hari ini telah memperlihatkan sifat koersifnya dewasa ini. Kriminalisasi aktivis pro demokrasi, perampasan lahan petani, pembungkaman kebebebasan bersuara (free speech) adalah sebuah rentetan peristiwa yang terjadi akibat logika pembangunan rezim. 

Peristiwa itu merupakan pelecehan terhadap demokrasi dan mejadi anomali dalam negara demokrasi. Tindakan represi itu beralasan karena dianggap mengganggu proses industrialisasi yang menjadi kesepakatan antara oligarki dan elit politik.

Demokrasi yang mengedepankan diskursus rasional dalam ruang publik yang bebas dominasi mengalami regresi akibat ekspansi kolaboratif kepentingan pasar kapitalisme dan kepentingan birokratis negara. 

Ruang publik yang merupakan tempat proses deliberasi berlangsung dan menjadi nafas bagi demokrasi kini telah terkontaminasi dengan budaya konsumerisme dari kapitalisme dan kelompok-kelompok yang “membebek” terhadap kekuasaan. Alhasil ruang publik hanya berisikan massa mengambang (floating mass) yang mudah dimobilisasi dan dipenuhi formasi opini yang syarat akan kepentingan.

Hal ini mengaburkan ruang publik itu sendiri, sehingga menjadi sulit mana yang merupakan suara dari ruang publik yang otentik yang mencerminkan kepentingan publik (res publica) dan mana kepentingan individu (res privata). Bisa dikatakan bahwa “yang privat” mendominasi sehingga mendegradasi “yang publik”.

Dominasi “yang privat” terhadap “yang publik” malahan telah sampai pada sistem politik formal. Legislatif sebagai institusi yang merepresentasikan res publica melakukan hal yang sebaliknya, yaitu merepresentasikan kepentingan partai politik dan memuluskan agenda partai politik atau res privata. Eksekutif sebagai lembaga yang bekerja untuk kemakmuran rakyat nyatanya takluk dalam hegemoni kapitalisme, sehingga berupaya meloloskan regulasi pro modal.

Dominasi kepentingan privat atas kepentingan publik inilah yang coba dicari jawabannya lewat perenungan filosofis Hannah Arend. Dengan menarik pandangan sejak era Yunani kuno yang kemudian dilakukan pendistingsian antara Oikos dan Polis untuk memperjelas tentang konsep ruang publik.

Jika Arendt melihat ruang publik lewat idealisasi Polis Yunani, Jurgen Habermas melihatnya sejak era Aufklarung atau Pencerahan Eropa yang menurutnya adalah awal ruang publik yang rasional. 

Diskursus mengenai ruang publik tidak bisa lepas dari kedua filsuf ini, keduanya berperan dalam menyumbangkan konsep ruang publik. Arendt menyumbangkan konsep ruang publik lewat Human Condition (1958) dan Habermas lewat Strukturwandel der Offentlichkeit atau Perubahan Struktur Ruang Publik (1962).

Ruang Publik Sebagai Ruang Bersama

Arendt mengartikan ruang publik dengan dua arti yaitu sebagai “ruang penampakan” dan “dunia bersama”. Ruang publik sebagai ruang penampakan artinya “segala sesuatu yang tampak di publik dapat dilihat dan didengar oleh siapa pun dan berpeluang terpublikasi seluas-luasnya” (dikutip dalam Riyadi, Kembalinya Politik. Hlm 10).

Ruang publik sebagai ruang penampakan berarti ruang di mana saya sebagai manusia dikenali sebagai manusia oleh yang lain karena saya berada di antara manusia. Sedangkan ruang publik sebagai “dunia bersama” (common world) adalah dunia yang kita pahami bersama, hidup bersama, “yang adalah umum atau sama bagi kita semua, yang berbeda dari tempat kita yang privat di dalamnya”.

Arendt mengawalinya dengan mengidealisasi Polis di Yunani, dimana terjadi pemisahan antara Oikos sebagai asosiasi ekonomis dan Polis sebagai asosiasi politik. Dalam Oikos manusia bertahan lewat logika survival yaitu kegiatan pertukaran produksi dan konsumsi dengan alam yang disebutnya sebagai ‘bekerja’ (labour). Pada tahap ini manusia bertindak untuk pemenuhan kebutuhan alamiahnya dan pada tahap berikut memproduksi alat sebagai sarana instrumental atau disebut ‘karya’ (work).

Sedangkan di dalam Polis adalah sarana dimana orang bebas berpartisipasi secara politis untuk menentukan kehidupan bersama. Di dalam Polis seseorang bertindak di ruang publik untuk berkomunikasi dan bersolidaritas untuk menetapkan capaian-capaian kehidupan yang layak, ini yang disebut Arendt sebagai ‘bertindak’ (action).

Labour, work, dan action adalah rangkaian teori tindakan yang disebut Arendt sebagai Vita Activa (Benyamin Molan. Hannah Arendt: Kekerasan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Resiko. Dalam Jurnal Respons Volume 14, Unika Atma Jaya).

Apa yang disebut di atas yaitu Polis sebagai wahan tindakan, dimana masyarakat berkomunikasi dan bersolidaritas untuk kehidupan bersama adalah apa yang disebuat Arendt sebagai ‘kekuasaan’. 

Konsep kekuasaan disini berasal dari bawah, yakni proses deliberasi lewat forum-forum warga, gerakan sosial, yang peduli terhadap kepentingan publik. Sedangkan dominasi struktural oleh kekuasaan terhadap publik disebut dengan ‘kekerasan’ (dikutip dalam Hardiman, Ruang Publik. Hlm 187).

Idealisasi terhadap Polis Yunani oleh Arendt nampaknya tidak secara cermat melihat adanya eksklusivitas dalam kehidupan politik di dalamnya, khususnya di Athena. Kehidupan politik dalam Polis Yunani eksklusif karena meminggirkan partisipasi warga yang “tidak diakui” oleh otoritas Polis,yaitu budak, perempuan, dan mereka yang dicabut kewarganegaraannya. 

Kehidupan politik hanya dilakukan oleh Demos atau warga negara yang sah dan berhak berpartisipasi. Sedangkan ruang publik mensyaratkan inklusifitas setiap warga untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

Setyo Wibowo dalam tulisannya Kepublikan dan Keprivatan di Dalam Polis Yunani Kuno yang merupakan rangkaian tulisan dalam Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace menyebutkan bahwa apa yang dibedakan Arendt lewat distingsi antara privat dan publik adalah suatu hal yang kontradiktif karena institusi demokratis dalam Polis hanya berlaku untuk “Demos” atau warga negara dan bukan untuk semua orang, “demokrasi Athena bersifat eksklusif, hanya untuk siapa yang menjadi warga negaranya” (Setyo, Ruang Publik. Hlm 53).

Persis ini juga kritik Habermas terhadap Arendt, yakni tidak melihat bahwa demokrasi dan kehidupan politik dalam Polis Yunani itu tidak berlaku untuk yang bukan warga negara, sedangkan demokrasi mensyaratkan partisipasi semua warga negara.

Eksklusivitas kehidupan politik itu membuat Habermas enggan menjadikannya sebagai patokan untuk menganalisa ruang publik. Ia melihat ruang publik pada era Pencerahan Eropa abad 18, yakni orang-orang yang berkumpul di café, Plaza, dan Salon yang pada waktu itu menjamur di Inggris, Jerman dan Prancis, yang berkomunikasi dan membahas soal masalah kepublikan.

Diskursus mengenai kepublikan di zaman Aufklarung itu membedakan diri dengan perkembangannya di era feodal dan Renaisance. Menurutnya, diskursus dalam ruang publik pada saat itu bukan merupakan representasi dari kekuasaan aristokrasi, melainkan partisipasi warga dalam memperbincangkan persoalan publik. 

Habermas mendefenisikan ruang publik sebagai ruang publik borjuis, dimana orang-orang privat yang membentuk publik, dan dimana mereka dilibatkan dalam perdebatan aturan umum yang mengatur pertukaran komoditas.

Hardiman menyebut ada tiga cirri dasar ruang publik borjuis ini. Pertama, para aktornya bukan dari kalangan birokrat dan bisnis, melainkan orang-orang privat, yaitu kelas menengah, dan karena itu bersifat otonom dari otoritas, dan menempatkan otoritas sebagai elemen partisipan dalam komunikasi.

Kedua, terjadi pertimbangan rasional diantara mereka, yaitu proses pertimbangan rasional tanpa rasa takut yang dinyatakan secara publik atas persoalan yang merugikan publik. Ketiga, ruang publik menjadi mediator atas kepentingan privat, yakni urusan keluarga, bisnis, dan kehidupan sosial mereka, maka perdebatan antara yang privat dan publik diatasi lewat pencarian kepentingan publik (Hardiman. Ruang Publik. Hlm 189)

Dalam artian ini, Habermas mau menyampaikan bahwa, aktor-aktor kepentingan dalam ruang publik harus diuji klaim-klaim kepentingannya secara diskursif. Mereka harus siap dengan pertarungan diskursif untuk menguji argumentasi yang dilontarkan, semua perjuangan diskursif harus dilandasi dengan paradigma komunikatif, yaitu pemahaman bersama untuk merumuskan apa kepentingan publik dan dicapai melalui konsensus.

Inilah konsepsi demokrasi deliberatif yang merupakan filsafat politik dalam pemikiran Habermas, yaitu diskursus rasional dalam ruang publik yang bebas dominasi untuk mencapai konsensus rasional.

Delibarasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu "deliberatio" atau "menimbang-nimbang". Di dalam demokrasi deliberatif semua tipe diskursus praktis beroperasi di dalam formasi opini dan aspirasi secara demokratis untuk secara publik menguji alasan-alasan bagi peraturan politis yang diusulkan itu. Penemuan legitimitas melalui diskursivitas merupakan gagasan inti demokrasi deliberatif (Hardiman. Demokrasi Deliberatif. Hlm 129).

Teori diskursus Habermas mensyaratkan bahwa alsan-alasan yang bagus akan sebuah keputusan politis harus diuji sedemikian rupa di dalam publik sehingga alasan-alasan itu dapat diterima secara intersubjektif oleh warga negara dan tidak menutup diri terhadap kritik dan revisi yang diperlukan. Artinya tidak ada suatu ketetapan yang mutlak dalam ruang publik, ia terbuka untuk dikritisi dan direvisi kembali.

Deliberasi politik ini tidak dapat ditanamkan dari luar ke dalam masyarakat, atau dengan bahasa lain, proses demokratisasi tidak dapat dipaksakan dari luar ke dalam masyarakat, melainkan ia bertumbuh secara rasional dalam masyarakat dan didukung oleh sistem politik yang ada dalam masyarakat. 

Habermas percaya bahwa demokratisasi dalam masyarakat di ruang publik akan bertumbuh dengan rasio komunikatif masyarakat, dan rasio komunikatif itu dapat menggerakan diskursus rasional didalam sistem politik demokratis dan institusi kepublikan yang sudah ada.

Antara Hannah Arendt dan Jurgen Habermas sama-sama meyakini ruang publik sebagai ruang bersama. Jika Arendt menariknya dari Polis Yunani, Habermas menariknya dari abad 18 yaitu Pencerahan Eropa. Pendasaran ‘tarikannya’ itu mempengaruhi sensitivitas kedua filsuf ini dalam melihat ruang publik.

Pada tahap selanjutnya kita akan melihat perubahan struktur dalam ruang publik akibat dari transisi kapitalisme liberal ke kapitalisme monopolis, yaitu kolaborasi apik antara negara dan kapitalis. Perubahan itu akan banyak mempengaruhi ruang publik dan menghancurkan sifat diskursif rasional di dalamnya, sehingga mempengaruhi kualitas demokrasi. Ini disebut Habermas sebagai Refeodalisasi Ruang Publik.

Perubahan-Perubahan Dalam Ruang Publik

Seperti sudah disinggung pada awal tulisan ini, bahwa ruang publik dewasa ini mengalami ‘pembusukan’ akibat terkontaminasi oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Ruang publik yang harusnya otonom menjadi arena dominasi oleh kekuatan-kekuatan besar. Formasi opini yang terbangun secara diskursif dalam ruang publik tidak dapat dimungkinkan karena hegemoni yang mengakar dalam ruang publik.

Kekuatan besar yang menginvansi ruang publik ini tentu merubah kesadaran massa. Kesadaran kritis dan politis di dalam ruang publik tidak dapat lagi melawan hegemoni kekuasaan modal dan negara. Mereka yang lemah secara kesadaran dan politis berubah menjadi massa yang bebas dimobilisasi sana sini oleh berbagai kepentingan. 

Kapitalisme mengubah aktor dalam ruang publik berubah menjadi konsumen atas produk-produknya, dan mereka yang lemah akan kesadaran politis dibuat menjadi massa yang mendukung kepentingannya. Mereka secara sukarela mendukung agenda-agenda negara yang bahkan merugikannya.

Habermas mencatat perubahan struktur ruang publik ini akibat kooptasi kekuasaan. Yang pertama adalah ruang publik yang tidak terkooptasi dengan kekuasaan, yakni ruang publik yang tumbuh dari Lebenswelt atau dunia kehidupan. Sedangkan yang terakhir adalah ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan akibat orientasi ekonomi dan birokratis. Seperti institusi-institusi sosial lainnya, ruang publik juga dapat dialienasi dan diduduki kekuatan asing (Hardiman. Demokrasi Deliberatif. Hlm 142).

Aktor-aktor dalam ruang publik yang berasal dari Lebenswelt-nya adalah mereka yang mengambil bagian dari pemberdayaan dan perbanyakan struktur-struktur ruang publik. Mereka itu memiliki akar-akar yang bersifat khusus, misalnya kelompok keagamaan, minoritas, masyarakat adat dll, yang mempunyai orientasi atas apa yang akan mereka perjuangkan. Gerakan-gerakan kelompok ini dalam memperjuangkan hak-haknya adalah subjek dari ruang publik itu sendiri yang tidak terkooptasi kekuasaan (Hardiman. Demokrasi Deliberatif. Hlm 142).

Habermas mencoba membedakan aktor ruang publik yang tumbuh dari Lebenswelt mereka dengan aktor yang tampil dalam ruang publik dengan menggunakan kekuasaan politik atau pun modal mereka. Habermas menyebutnya sebagai ‘aktor pemakai’ ruang publik itu sendiri yang sebelumnya sudah terbentuk. Dalam arti, mereka memperalat ruang publik yang sudah ada untuk kepentingan mereka.

Mereka mempunyai status sosial yang diakui dan secara kedudukan sudah mapan. Mereka inilah aktor ruang publik yang telah dikooptasi kekuasaan. Akibatnya ruang publik menjadi ruang yang kabur dan syarat akan kepentingan privatnya. Mereka menginvasi ruang publik dengan kepentingan-kepentingan privat sehingga ruang publik ‘menciut’ akibat dominasi atas ‘yang privat’. Kita bisa melihatnya dalam partai politik, oraganisasi masyarakat, hubungan bisnis, dan asosiasi lainnya.

Aktor-aktor kekuasaan yang masuk dalam ruang publik ini pada akhirnya mendestruksi ruang publik. Kehancuran ruang publik bukan pada fisik eksistensialnya, tetapi kehancurannya nampak pada kontaminasi kekuasaan pada ruang publik, atau invansi kekuasaan pada ruang publik.

Seiring munculnya kekuasaan totaliter pada awal abad 20 diberbagai negara, dengan itu pula ruang publik mengalami kematiannya. Katakanlah rezim fasis Nazi di Jerman kemudian Komunisme di Soviet, dimana kekuatan totaliter itu sama sekali tidak memberi tempat untuk berkembangnnya ruang publik.

Runtuhnya kekuatan politik totaliter yaitu Uni Soviet membuka jalan pada keberlangsungan demokrasi di negara-negara dunia. Demokrasi membuka akses terhadap kebebasan politik, tetapi sekaligus terhadap kebebasan ekonomi yang ugal-ugalan. Ini lah kemudian menjadi faktor mengapa ruang publik collaps disaat kondisi yang demokratis dewasa ini.

Kekuatan ekonomi menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi demokratis dan otonomi ruang publik. Negara justru dewasa ini, berada pada kekuasaan dan hegemoni pasar, sehingga agenda-agenda ekonomi yang dijalankan cenderung mengabaikan prinsip demokrasi, dan mungkin penghinaan terhadap demokrasi.

Negara yang sedang menjalani deepening of industrialization and economic development cenderung secara brutal menciderai demokrasi, menerabas aturan main demokratis, dan pada tahap paling parah melancarkan tindak kekerasan. Semua dilakukan demi terselenggaranya agenda ekonomi. Sehingga membayangkan masa depan demokrasi pun menjadi mengerikan karena pada kenyataannya terjadi regresi demokrasi, khususnya dalam konteks Indonesia.

Realitas seperti yang di uraikan di atas mendukung judul tulisan ini: kekuasaan birokratis negara dan kekuasaan modal kapitalisme berimplikasi pada terjadinya krisis ruang publik dan regresi demokrasi.

Referensi

Eddie Sius Riyadi: Politik Sebagai Kebebasan: Menilik Teori Tindakan dan Konsep Kebebasan Politik Hannah Arendt. Diambil dalam rangkaian tulisan dalam buku: Kembalinya Politik. Editor: Ronny Agustinus. Marjin Kiri. 2008.

Editor: F. Budi Hardiman. Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace. Kanisius. Yogyakarta, 2010.

F. Budi Hardiman. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas. Kanisius 2009. Yogyakarta

Benyamin Molan: Hannah Arendt: Kekerasan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Resiko. Jurnal Respons volume 14 no. 1 (2009): 45 – 64 (c) 2009 PPE – UNIKA ATMA JAYA, Jakarta.