Mahasiswi
1 week ago · 30 view · 3 menit baca · Politik 85902_21742.jpg
The New York Times

Krisis Rohingya dan Keseriusan PBB-ASEAN

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Rohingya masih menjadi kasus regional ASEAN yang paling diperbincangkan. Pemberitaan dunia cukup gamblang tentang masalah ini. Beberapa bulan lalu, dokumen berisi hasil misi Dewan HAM PBB menyebut kasus Rohingya sebagai salah satu krisis kemanusiaan dan HAM terburuk di dunia.

Namun, pemberitaan dan kecaman-kecaman yang disampaikan terhadap pemerintah Myanmar terbukti tidak menghasilkan apa-apa. Tragedi pembersihan etnis Rohingya masih terjadi. 

Seberapa banyaknya investigasi yang dilakukan PBB dalam kasus ini, tidak pernah ada tindakan konkret untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kaum Rohingya. Komunitas internasional secara umum juga tidak bertindak melebihi sebatas pengeluaran pernyataan kecaman saja. Padahal, yang dibutuhkan dalam kasus ini adalah tindakan nyata.

Info terbaru terkait kasus ini adalah fasilitas pemulangan 700.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh. Tindakan pemulangan ini berupa memorandum yang ditandatangani oleh instansi PBB di Burma, Myanmar. 

Namun, mayoritas dari para pengungsi tersebut tidak mau kembali ke kampung halaman mereka. Pasalnya, mereka tahu pemerintah Myanmar hanya akan menempatkan mereka di kamp pengungsi setempat. Apalagi, kejadian tersebut sudah pernah terjadi ketika sebelumnya, yang menyebabkan para pengungsi kembali lari mencari suaka di luar negeri. 

Lagi pula, kampung halaman dan rumah mereka juga sudah dihilangkan. Jadi, kemungkinan besar mereka akan kembali lagi ke kamp pengungsi di Myanmar. 

Keputusan memulangkan pengungsi yang disetujui oleh instansi PBB di Myanmar juga terkesan bertolak belakang dengan instansi PBB lain secara internasional misalnya. UNHCR atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi mengeluarkan pernyataan bahwa keputusan untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar itu prematur dan tidak aman.

Tidak adanya integritas antar-instansi PBB ini mungkin bukan masalah besar. Namun, tetap saja berkontribusi dalam belum berhasilnya organisasi yang menjunjung tinggi perdamaian dunia ini dalam menyelamatkan kaum Rohingya. 

Namun, di luar kegagalan PBB ini, sorotan dunia lebih tertuju kepada ASEAN dan integritas organisasi regional ini dalam menghadapi masalah ini. Negara ASEAN cenderung tutup mulut dengan kejadian yang jelas-jelas adalah pelanggaran terhadap HAM ini. Alasan di balik diamnya negara ASEAN adalah karena peraturan non-intervensi terhadap permasalahan domestik masing-masing dalam organisasi regional tersebut. 

Di samping menjadi kasus pelanggaran HAM, sudah jelas kasus Rohingya ini juga merupakan krisis regional di ASEAN. Pengungsi Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dari persekusi dan diskriminasi di Myanmar ini lari ke negara lain di sekitarnya, yang sudah jelas merupakan negara ASEAN. 

Sekitar hampir 1 juta pengungsi Rohingya sekarang berada di Bangladesh dengan kondisi hidup yang cukup memprihatinkan. Namun, ratusan pengungsi juga lari ke negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, untuk menyelamatkan diri.

Para pengungsi ini rela melakukan perjalanan berbahaya lewat laut untuk menyelamatkan diri ke negara tetangga. Namun, ketika sampai di negara-negara ini, mereka tidak memiliki hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak mereka sebagai pengungsi. Intinya, mereka tidak memiliki status resmi dan legal, dan harus hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, tanpa sekolah untuk anak-anak mereka, jaminan kesehatan, dan pekerjaan.

Sudah jelas bahwa masalah Rohingya ini merupakan krisis kemanusiaan dan regional. Kaum Rohingya sudah cukup menderita. Sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab PBB serta komunitas internasional pada umumnya untuk menolong dan membantu mereka memperoleh hak-hak hidup lebih aman dan lebih baik. 

PBB harus serius dalam menolong para pengungsi Rohingya. Hal pertama yang bisa mereka lakukan adalah menyelamatkan para pengungsi yang masih berada di dalam kamp pengungsian di Burma. Bantu mereka keluar dari penjara tersebut dan biarkan mereka kembali ke kampung halamannya. Dalam hal ini, PBB juga harus memantau prosesnya secara dekat, untuk memastikan keselamatan para pengungsi Rohingya. 

Setelah kehidupan mereka di Myanmar sudah terjamin, barulah PBB boleh membantu pemulangan para pengungsi Rohingya di Bangladesh dan negara-negara lain. Toh para pengungsi tersebut sebenarnya mau pulang ke kampung halaman mereka, namun jika kondisinya sudah aman dan mereka bisa hidup di sana dengan bebas tanpa rasa takur.

Dari sisi regional, ASEAN juga harus melakukan peran mereka. Para pemimpin ASEAN harus bekerja bersama dalam mencari solusi untuk pengungsi Rohingya. 

Lagi pula ini sudah bukan menjadi masalah domestik, melainkan sudah menjadi masalah regional. Sudah seharusnya negara-negara ASEAN menekan Myanmar untuk menghentikan diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kaum Rohingya. Di samping itu, negara ASEAN juga harus memberi dukungan kepada Myanmar untuk menciptakan kondisi dan tempat tinggal yang baik untuk kaum Rohingya, serta membangun toleransi dan kepercayaan antara dua belah pihak. 

Intinya, PBB sebagai organisasi perdamaian dunia harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM terhadap kaum Rohingya. dan ASEAN sebagai organisasi regional harus berhenti menganggap masalah ini bukanlah sebuah krisis regional yang perlu diselesaikan secepat mungkin.