Di Rohingya, yang terjadi adalah pembantaian. Begitulah kacamata dunia—seharusnya—melihatnya. Sebagaimana penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina; teror ISIS terhadap Suriah, Irak dan Marawi; juga serangan sporadis Arab Saudi terhadap Yaman, dan sejumlah kekerasan di belahan dunia lainnya. Semuanya berstatus tragedi kemanusiaan.

Seruan aksi solidaritas terkait krisis Rohingya bermunculan menghiasi timeline medsos, yang diikuti dengan kecaman dan imbauan bernodasi demi menyalurkan empati bagi korban kekerasan.

Framing Agama dan Minoritas 

Rasanya tak mungkin mengabaikan begitu saja rangkaian berita, sebaran foto-foto kekerasan yang mempertontonkan adegan sadis tak berperikemanusiaan. Gambar-gambar itu terlihat nyata, bahkan tanpa perlu analisis.

Tapi, apakah itu benar-benar terjadi di Rohingya? Pertanyaan ini tidak sekadar ingin melakukan verifikasi untuk menemukan data valid. Membaca sumber terverifikasi sangat penting untuk membantu kita bersikap proporsional, sehingga emosi dan reaksi tak tersalurkan secara serampangan, yang akhirnya justru merugikan pihak lain, bahkan boleh jadi membuat praktik kekerasan makin meluas.

Menurut Dina Y. Sulaeman, analis isu-isu sosial dan geopolitik Timur Tengah, bahwa pola ini (mengekspos secara berlebihan tragedi kemanusiaan) juga dilakukan kelompok tertentu pada krisis Suriah lalu, demi mengharap empati dan donasi.

Memang, konflik Rohingya sangat berpotensi untuk dijadikan framing. Jika dicermati seksama, beberapa gambar kekerasan kembali didaur ulang dan menjadi viral, yang jika dikroscek secara teliti, tidak disadur dari sumber yang valid. Yang paling kasar dan jadi langganan adalah foto korban ledakan tangki minyak di Kongo, Afrika yang terjadi pada 2010 silam.

Lantas, untuk apa mengaitkan ragam foto naas dengan Rohingya? Hanya satu alasan paling masuk akal adalah demi menciptakan ‘dramatisasi’. Demi mengetuk sisi emosi pembaca, gambar-gambar sadis diumbar dengan menyertakan keterangan bahwa di Rohingya telah terjadi pembantaian.

Jika kalimat itu berhenti pada kata pembantaian, maka itu sebenarnya sudah cukup menjelaskan situasi di sana. Tetapi, akan menimbulkan cerita lain ketika kalimat itu diteruskan dengan kata ‘agama’ dan ‘minoritas’.

Generalisasi yang Keliru

Hal dasar pertama yang seringkali terabaikan ketika menyikapi sebuah kekerasan adalah nilai kemanusiaan. Dalam pandangan kemanusiaan, tak ada ukuran mayoritas atau minoritas. Sebab, untuk segala jenis kekerasan, tak melulu dipraktikkan oleh mayoritas (kuantitas), kekerasan seorang elite (politik atau ekonomi) bisa menciptakan tragedi kemanusiaan yang tak kenal jenis ras dan etnik, juga agama.

Identitas etnis adalah kodrat, karenanya tak seorang pun dapat dihukum hanya karena identitas etnisnya. Begitu juga dengan agama yang sejatinya tak mengajarkan kekerasan. Jadi, ketika ada orang atau sekelompok orang mengumbar kekerasan, maka dia layak dihukum, tanpa perlu melakukan verifikasi terhadap otentitas agamanya.

Karenanya, menggeneralisir umat Budha sebagai pihak yang bersalah, sama halnya menimpakan kesalahan kepada umat Islam atas terror sadis yang dilakukan ISIS.

Efek Label Minoritas 

Agama dan minoritas adalah kata kunci yang dapat dengan mudah ditemukan dalam setiap konflik horizontal yang mendera sebuah kawasan.

Agama bagi sebagian besar penganutnya, masih saja menempati ruang-ruang ego yang eksklusif. Agama masih lebih banyak dimaknai sebagai alat ‘pemukul keluar’, ketimbang dijadikan sebagai wahana pengasah nurani, membangun jiwa, atau yang lebih sakral adalah jalan menuju Tuhan.

Akhirnya, penganut agama ‘pemukul keluar’, lebih mudah terhasut dan gampang didera kebencian akut. Mereka bahkan merasa sedang menjalankan amanah agama, wahyu Tuhan.

Kenyataannya, mereka justru membuat garis demarkasi yang mengerikan antara wilayah kemanusiaan dengan ketuhanan. Mereka menyangka, status agama sudah cukup memberi mereka kewenangan untuk meminggirkan yang lain.

Yang kedua isu minoritas. Justru di era digital kini, kenyataannya isu minoritas masih laku.

Padahal, kategori identitas kelompok itu amat potensial membawa seseorang atau sekelompok manusia menjadi halal untuk dibunuh. Identitas etnis, suku, agama, dan ras disemat secara membabi buta tanpa merasa perlu mendalami nilai kemanusiaan yang mutlak ada di dalam semua manusia.

Minoritas masih dianggap sebagai kelompok ‘yang lain’, dengan konsekuensi mayoritas memiliki hak privilege, karena ia berjumlah lebih banyak dan mendominasi. Jadi, pemakaian kata ‘mayoritas-minoritas’ dalam praktik demokrasi menunjukkan situasi masyarakat yang masih dibayangi oleh hukum rimba, yang kuat yang menang, yang banyak yang mendominasi, yang pintar menghegemoni.

Hoax dan Implikasinya 

Banyak kawan-kawan yang mengabaikan gambar-gambar hoax yang di-frame sebagai kekerasan di Rohingya. Mereka berdalih bahwa daripada mengurusi hoax, lebih berguna untuk melakukan tindakan nyata atau minimal doa.

Mereka lupa bahwa terdapat peringatan dini dari ajaran agama kita mengenai bahaya hoax, “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.” Hoax disebut lebih berbahaya dari pembunuhan karena ia akan menggiring orang-orang untuk bergerak memicu konflik dalam eskalasi yang lebih besar lagi.

Jadi, kesalahan terbesar dari menyebarkan hoax adalah membiarkan konflik makin meluas. Padahal, hanya satu yang benar tentang Rohingya—sebagaimana kekerasan lainnya—adalah hancurnya nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, semua umat dari segala agama, setiap ras di muka bumi, seluruh etnis di dunia, wajib mengecam setiap bentuk kekerasan. Sikap ini penting agar persoalan politik dan ekonomi tidak di-framing lewat pembenturan identitas primordial (etnis dan ras) maupun identitas keagamaan.

Karena, pada akhirnya konflik horizontal tujuannya selalu bermuara pada kepentingan kekuasaan politik maupun ekonomi. Sementara, agama dan etnis yang kerap dituding sebagai akar masalah, malah dijadikan sebagai blaming the victim (menyalahkan korban). Mereka yang didera amarah dan dihasut rasa benci, terkadang melupakan kalau identitas primordial itu adalah kodrat.