Krisis ekologis menjadi problem yang terus larut menjadi bahan perbincangan bagi banyak kalangan, hal tersebut tidak lain karena dampak yang dirasakan oleh pelbagai pihak bisa mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini. 

Menyoal krisis ekologi di indonesia sendiri pelbagai krisis ekologi tengah dirasakan. Kemunculan ini tidak lain karena ada bentuk penindasan yang secara sengaja terhadap alam. Alam kerap kali dipandang sebagai komuditas yang secara wajib harus ditundukkan dan diekslpolrasi secara signifikan. 

Tentunya hal ini menjadi suatu pertanyaan bagi benak kita perihal sikap yang begitu serampangannya akan penguasaan terhadap alam. Tidak ubahnya manusia seperti kehilangan akal dalam memandang alam layaknya sebagai satu entitas yang saling berhubungan tanpa melakukan kerusakan. 

Bertolak dari pelbagai kasus dan kondisi, telaah peran koorporasi dalam menguras alam menjadi kepingan pundi-pundi keuntungan ekonomis. sepintas dalam ingatan kita korban atas kehancuran tersebut ialah masyarakat yang mendiami lingkungan tersebut, tentu masyarakat yang mendiami wilayah lingkungan tersebut. 

Pada saat ini, patut menjadi suatu perhatian korban dari krisis ekologi ini menyentuh pelbagai kaum perempuan yang selayaknya korban arus utama dari ancaman tersebut. Kita melihat bagaimana peran-peran perempuan menyikapi persolan krisis ekologi yang menyita dirinya, pembangunan dan kerusakan lingkungan yang tidak memandang aspek kelestarian lingkungan menjadi ancaman krisis berkelanjutan. Pembangunan yang kerap kali memandang sebagai untung yang melimpah bagi para pemilik modal ini secara nyata berdampak pada situasi hari ini dan masa mendatang.

Emil Salim dalam bukunya Pembangunan Berwawasan Lingkungan bahwa kegiatan pembangunan adalah mengolah sumber alam dan lingkungan. Perubahan ini dapat memutuskan rantai dalam berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem, sehingga menggangu keselaran  hubungan manusia dengan lingkungan. 

Jika tujuan pembangunan yang tidak berorientasi terhadap lingkungan, pembangunan yang digagas untuk meningkatkan taraf kehidupan lebih baik nyatanya malah bertolak belakang dengan kesejahteraan publik.

Seyogyanya kehadiran pemerintah dalam mengatasi pelbagai persoalan yang menjadi kewajibannya ikut andil atas krisis ekologi. Krisis ekologi ini bersumber masalahnya yaitu bertitik pusat dari pemberlakuan izin terhadap pendirian pemabngunan yang tidak bersimpati terhadap lingkungan. 

Negara dan koorporasi layaknya memiliki hubungan yang mesra di mana memberikan investor keleluasaan untuk bertindak merusak lingkungan. Krisis ekologi dapat menyentuh pelbagai persoalan hidup masyarakat terjadinya kemiskinan struktural yang tumbuh diakibatkan sumber daya alam yang menjadi potensi sumber kehidupan harus dihancurkan begitu saja.

Belum lagi masalah agraria yang sering kita lihat dalam beberapa kasus alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perkebunan sawit, pembangunan pabrik dan pertambangan. Daerah dengan potensi kekayaan sumber daya alam seperti Pegunungan Kendeng, Desa Wadas Jawa Tengah dan Desa Molo di NTT berubah menjadi komuditi pasar.

Dalam menyikapi persoalan krisis ekologi timbulah suatu geraka-gerakan sosial perlawanan di tiap daerah dalam menyikapi krisis ekologi gerakan perlawanan ini memberikan suatu nafas baru dalam melestarikan lingkungan. Giddens  dalam bukunya Sociology (1993) mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif untuk mengejar suatu kepetingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. 


Apa yang terjadi pada situasi masyarakat dalam menjaga keutuhan alam merupakan satu repsentasi bahwa alam tidak bisa begitu saja diperlakukan serampangan. Namun, yang menjadi keanehan ialah perlakukan terhadap perjuangan masyarakat dalam menjaga kelestaraian alam kerap kali mendapat perlakuan represif oleh para oknum layaknya pencuri yang diperlakukan tidak manusiawi. 

Mereka hidup di wilayah mereka sendiri bukan menjadi pendatang yang mendiami diwilayah asing, sikap-sikap feodal layaknya penjajah nampak sangat jelas. Krisis ekologis ini jika dibiarkan oleh pemerintah merupakan representasi pelanggaran hak asasi manusia di mana warga negara berhak untuk hidup yang layak, mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan dalam hidupnya. satu refleksi yang kian hari memantik kita untuk ikut larut melihat situasi semacam ini.

Pada Masa mendatang kita akan menyaksikan bagaimana kesulitan akan terjadi akibat dampak krisis ekologi ini, kesulitan pangan, kuslitan air bersih, kesulitan mendiami tempat tinggal yang layak, kesulitan menghirup udara yang bersih serta kesulitan kita berhubungan sosial dengan sesama manusia di kemudian hari karena kerusakan lingkungan.  

Salah satu tokoh lingkungan Vandana Shiva dalam bukunya Water Wars (2002) mengatakan bahwa kedepan jika perang-perang abad ini banyak diakibatkan oleh persengketaan minyak, perang di masa depan akan dipicu oleh air.  

Selaras apa yang dikatakan Shiva menyiratkan bahwa keberpihakan dalam pembangunan yang tidak ramah lingkungan menggerus kestabilan ekosistem di muka bumi dan memicu kelangkaan sumber daya alam.

Krisis Ekologi menjadi suatu perenungan bagi umat manusia. Mereflesikan perihal polemik lingkungan hari ini, di mana kepentingan ekonomis menjadi target utama dalam setiap pembangunan yang berpotensi tidak ramah lingkungan. Situasi semacam ini akan menggerus hak asasi manusia, yang semakin kompleks dengan kehadiran kemiskinan struktural akibat degradasi lingkungan.

Alangkah lebih bijaknya adanya situasi tindakan pencegahan oleh pemangku kebijakan publik yaitu pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan dan memberlakukan setiap izin pembangunan  berwawasan terhadap lingkungan tanpa menggerus kehancuran sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.