Penolakan terhadap kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan (marital rape) sebenarnya telah berlangsung sejak rencana pembentukan RUU PKS tahun lalu. Persoalannya, banyak orang yang masih menganggap bahwa marital rape adalah hal yang tidak masuk akal. Interpretasi agama pada umumnya menganggap bahwa istri harus melayani suaminya dengan penuh keyakinan, termasuk dalam hal aktivitas seksual.

Sekian lama tidak terdengar, penolakan itu kembali mencuat beberapa hari terakhir pasca terjadinya aksi penolakan mahasiswa terhadap sejumlah RUU yang hendak disahkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya RUU KUHP dan RUU PKS. Menurut mereka, negara sudah terlalu jauh mengurusi urusan ranjang yang menjadi urusan domestik.

Beberapa poster demo pun beredar dengan redaksi menyindir, seperti: “Selangkangan bukan urusan negara”, “Mau kentu aja kok diatur”, dll. 

Tidak hanya itu, muncul juga sejumlah pertanyaan di beberapa timeline media sosial, seperti: “Kok bisa sih suami yang meniduri istrinya dipidana?”, “Kan sudah halal, ngapain dipidanakan?”, atau “bukannya istri memang wajib melayani suami?”.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya menjadi penanda bahwa memang tingkat literasi masyarakaat Indonesia masih sangat rendah. Hal ini diperparah oleh pemberitaan beberapa media yng secara gegabah mengambil kesimpulan terhadap delik marital rape.

Saya sendiri menduga bahwa penolakan itu lebih dilatarbelakangai oleh kesalahpahaman masyarakat terhadap substansi RUU KUHP daripada dilatarbelakangi oleh alasan ideologis. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, saya hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya duduk perkara kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP.

Bukan Delik Baru

Hal yang mungkin tidak diketahui oleh banyak masyarakat adalah fakta bahwa sebenarnya kriminalisasi marital rape sebenarnya bukan suatu yang baru dalam hukum positif Indonesia. Marital rape sudah hadir dalam beberapa ketentuan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sekalipun dalam rumusan yang masih sangat sederhana. 

Tak pelak, kemudian timbul anggapan seolah-olah kriminalisasi perbuatan marital rape baru muncul di RUU KUHP dan RUU PKS.

Dalam ketentuan Pasal 5 UU PKDRT, misalnya, telah lama disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sorang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; e) penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 8 Jo Pasal 46 UU PKDRT, dijelaskan secara lebih lanjut bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah meliputi; 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 Juta.

Marital rape bukan saja merendahkan harkat martabat perempuan sebagai manusia, akan tetapi juga menyisakan dampak psikologis yang cukup mendalam bagi korban. 

Perbuatan seperti ini tentu sangat bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam tataran implementasi, setidaknya sudah ada dua kasus yang dikenakan pasal tersebut, yaitu; pertama, terjadi di Denpasar pada 2015; Tohari yang memperkosa istrinya yang sedang sakit-sakitan. Beberapa pekan setelah kejadian itu, Siti meninggal dunia. Atas hal itu, PN Denpasar menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Tohari.

Kasus kedua tejadi di Pasuruan, Jawa Timur, pada 2011; Hari Ade Purwanto memaksa istrinya berhubungan badan di sebuah di tengah hutan. Atas perbuatan itu, Hari Ade Purwanto akhirnya harus menerima hukuman 16 bulan penjara dari PN Pasuruan. Kasus ini berlanjut hingga tingkat kasasi, namun putusan itu tetap bergeming hingga akhir.

Dengan begitu, kriminalisasi marital rape dalam RUU KUHP bukanlah barang baru. Malah bisa dikatakan hanya kodifikasi dari beberapa ketentuan pidana kekerasan seksual yang tersebar di beberapa undang-undang. 

Oleh karena itu, agak mengherankan sebenarnya kenapa baru-baru ini banyak masyarakat menolak atau setidak-tidaknya mengkualifikasikannya sebagai pasal yang bermasalah dalam RUU KUHP.

Marital Rape dalam RUU KUHP

Sebenarnya tidak ada satu pun pasal dalam RUU KUHP yang mengatur secara khusus menkriminalisasi marital rape. Yang ada hanya ketentuan delik perkosaan yang diatur secara umum, yaitu dalam Pasal 480 Ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Pasal inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap mengatur hal-hal domestik atau internal rumah tangga seseorang. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya salah, mengingat perumusan delik perkosaan dalam RUU KUHP memang berlaku secara umum. Berbeda halnya dengan pengaturan delik perkosaan dalam Pasal KUHP yang mempersyaratkan terjadinya perbuatan tersebut di luar perkawinan.

Rumusan delik perzinahan ini dalam RUU KUHP ini mengalami beberapa perluasan, baik dalam ruang lingkup dan bentuk-bentuk perbuatan.

Terkait dengan perluasan ruang lingkup, perkosaan sebagaimana Pasal 480 RUU KUHP juga meliputi marital rape atau perkosaan dalam perkawinan, incest (persetubuhan sedarah), persetubuhan dengan tipu daya,  dan persetubuhan dengan pasangan dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan perkosaan juga mengalami perluasan, di antaranya meliputi; a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; dan 3) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Yang sering kali luput dari pemahaman masyarakat adalah bahwa perbuatan perkosaan itu mempersyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Sehingga kemudian menimbulkan pemahaman bahwa seolah-olah setiap persetubuhan dalam perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangannya (suami atau istri) merupakan perkosaan.

Padahal tanpa adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, persetubuhan dalam perkawinan sekalipun dilakukan tanpa persetujuan pasangannya adalah sah.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 16 RUU PKS yang memberikan definisi terhadap perkosaan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Dengan demikian, marital rape atau perkosaan dalam perkawinan yang diakomodasi dalam Pasal 480 RUU KUHP meliputi kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan, yang dapat berupa hubungan seksual lewat vagina, mulut, anus, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau hubungan seksual dengan pasangan yang dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

Adapun yang menjadi persoalan adalah fakta bahwa dalam tataran implementasi kasus marital rape sering kali luput dari pandangan masyarakat. Aparat kepolisian sendiri bahkan kadang kala memperlakukan kasus marital rape sebagai perselisihan domestik belaka yang dapat diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual marital rape sering kali terhambat.

Padahal jika dilihat secara kuantitas, kasus marital rape cukup memperihatinkan. Sebagaimana data yang ditampilkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Akhir Tahun yang diluncurkan bulan Maret 2019 lalu, mengungkapkan bahwa terdapat 9.637 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dari jumlah kasus tersebut, pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) yang dilaporkan menempati angka 195 kasus. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus. 

Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap marital rape memiliki urgensitas tersendiri dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.