Duka kembali datang dari negeri syariat Islam, Aceh. Seorang kepala desa ditangkap polda setelah dilaporkan pihak dinas pertanian dan perkebunan. Katanya, penahanan terkait dugaan memproduksi dan mengedarkan (memperdagangkan) secara komersil benih padi jenis IF8 yang belum dilepas varietasnya dan belum disertifikasi (berlabel).

Padahal tahun 2018, Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara yang beliau pimpin terpilih menjadi juara II Nasional Inovasi Desa. Penghargaannya diserahkan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo.

Keberhasilan desa tersebut dalam mengelola dana desa mengurangi angka kemiskinan hingga 25 persen. Selain itu, mereka berhasil mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan bibit padi IF8. Pantas diganjar dengan penghargaan memang.

Namun sayangnya, penghargaan itu ternyata berujung pada penangkapan kepala desanya. Penangkapan itu kejam. Pasalnya, mereka berhasil mengembangkan varietas tersebut hingga membantu PAD hingga 1,5 miliar. Bibit tersebut juga bantuan dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dan sekarang yang lapor pemerintah Aceh melalui dinas pertanian dan perkebunan.

Peristiwa ini sekaligus menjadi bukti birokrasi kita anti pada orang-orang yang kreatif. Harusnya mereka membina dan mengembangkan keberhasilan itu. Apa yang dilakukan Keuchik Meunasah (kepala desa) harusnya dijadikan contoh bagi desa lainnya. 

Pemerintah Aceh, dalam hal ini dinas pertanian dan perkebunan, harusnya malu karena tidak mampu berkreasi sehingga panen petani tidak melimpah. Bagi saya, pelaporan itu merupakan bentuk pembunuhan terhadap orang-orang kreatif dan inovatif. 

Dinas pertanian dan perkebunan harusnya bersyukur para petani Aceh mau berinovasi. Melalui inovasi itu, kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. Bukankah itu salah satu tujuan pertanian kita dan bangsa ini?

Bagaimana kita bicara swasembada pangan, tidak impor beras, sementara hal-hal yang membantu usaha itu malah dipidanakan? Padahal mereka bukan hanya membantu PAD, akan tetapi dengan sendirinya membuka lapangan kerja baru yang tidak mampu dilakukan pemerintah Aceh.

Kita berharap, apa yang dilakukan dinas pertanian dan perkebunan bukan karena desakan mafia pertanian, para mafia pertanian yang merasa terganggu bisnisnya dengan kehadiran inovasi bibit padi. Padahal kedaulatan pangan bergantung pada kedaulatan petani.

Data dari lembaga Global Harvest Initiative memprediksi, kebutuhan pangan dunia pada 2050 meningkat dua kali lipat dari saat ini seiring meningkatnya jumlah penduduk. Ini peluang yang harus diambil bangsa ini.

Salah satunya dengan inovasi. Inovasi yang dilakukan Geuchik (kepala desa) bersama warga petani di Aceh Utara itu mampu meningkatkan panen padi. Jika dikembangkan ke seluruh nusantara, tentu akan menopang pertanian kita. Okelah, hal itu terlalu muluk, setidaknya Aceh tidak perlu impor beras lagi.

Pada Oktober 2018, Aceh mengimpor beras sebanyak 15.000 ton. Pada saat itu, Bulog Aceh beralasan bahwa harga jual beras yang tinggi sehingga harus impor, selain untuk memenuhi stok pangan Aceh. Fakta itu harusnya menyadarkan dinas terkait, termasuk pemerintahan Aceh.

Persoalan pertanian Aceh masih begitu banyak. Bukan hanya soal ketersediaan beras, akan tetapi bibit berkualitas yang diinginkan petani masih langka. Belum lagi pupuk serta kendala lain yang menyebabkan petani masih jauh dari kata berdaulat.

Kasus hukum yang menjerat Geuchik (Kepala desa) Meunasah Rayeuk menjadi antitesis dari visi pertanian kita. Menyejahterakan petani sekaligus meningkatkan panen hanya omong kosong belaka. Bukannya membantu petani, kasus ini malah menakuti para petani.

Saya heran dengan pola pikir pelapor apabila dasar pelaporan hanya karena sertifikasi. Kecuali para pengguna yang merasa dirugikan dengan bibit tersebut. Ini perlu pelurusan lebih lanjut, jangan sampai hukum tajam ke bawah saja.

Saya kira pihak kementerian tidak main-main menetapkan desa itu sebagai yang terbaik kedua secara nasional. Mereka pastilah menilai bagaimana usaha desa tersebut dalam mengembangkan bibit padi.

Harapan saya, kasus ini bukan karena pemberi bibit (Irwandi Yusuf) dianggap lawan politik penguasa Aceh hari ini. Sehingga elite yang 'berperang', rakyat yang terimbas. Tentu saja tak elok apabila kasus ini bernuansa politis.

Penduduk kampung Meunasah Rayeuk hanya berusaha menyejahterakan diri dan penduduk sekitar. Bagi mereka, inovasi dibutuhkan demi hasil yang lebih baik. Mereka hanya ingin mengubah dirinya bersama-sama. 

Kreativitas berujung pidana sekaligus membuktikan kebebasan sipil terancam di Aceh. Jangan-jangan semua yang kreatif dianggap melanggar karena tidak sesuai keinginan penguasa? Rakyat Aceh tak boleh diam atas kejadian ini.

Pembiaran akan mengakibatkan penguasa cenderung otoriter. Karenanya, pemerintah pusat harus mencegah kriminalisasi Geuchik Meunasah Rayeuk apabila memang ia tak merugikan orang lain, terutama petani

Keadilan harus ditegakkan, hukum tak boleh memihak penguasa. Jangan tangkap orang-orang kreatif karena itu berarti 'membunuh' kemajuan. Pada akhirnya akan menjadikan Aceh sebagai daerah terbelakang. Padahal Aceh harusnya menjadi daerah dengan peradaban tertinggi di Indonesia.