7 bulan lalu · 47 view · 3 min baca menit baca · Politik 57274_79533.jpg
http://rakyatsulsel.com/mantan-napi-korupsi-dilarang-nyaleg.html

KPU: Berani Pasang Badan, Kurang Strategi

KPU vs Bacaleg Eks Napi Koruptor

Secara konstitusional bacaleg eks napi koruptor telah mengantongi cukup modal untuk tetap melanjutkan langkahnya pada pemilu 2019. UUD 1945 secara tersurat telah menjamin langkah bacaleg eks napi koruptor untuk mengikuti pemilu 2019 atas dasar persamaan hak politik seperti pada pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). 

Diperkuat dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berlandaskan persamaan hak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu, UU nomor 7 tahun 2017, juga tidak menyebut pelarangan untuk eks napi koruptor mengikuti pemilu. Tentu saja dengan modal yang cukup kuat, bacaleg eks koruptor berani mengajukan uji materi ke MA mengenai PKPU terhadap undang-undang pemilu terkait pelarangan untuk mengikuti pemilu 2019.

Masih Pantaskah Eks Napi Koruptor Nyaleg?

Mengedepankan asas persamaan hak politik, eks napi koruptor bersikeras untuk memiliki kesempatan mengikuti pemilu 2019. Bagaimana bisa penyalahguna kepercayaan rakyat menuntut untuk dipenuhi haknya, sedangkan mereka sendiri telah terbukti merampas hak-hak rakyat melalui tindakan korupsi. Masih pantaskah penyalahguna kepercayaan rakyat diberikan kesempatan kedua untuk mengemban amanat rakyat? Rakyat sebagai korban yang dirugikan akibat korupsi, tentu akan ragu untuk memberikan kepercayaannya lagi.


Keprihatinan terhadap krisis tersebut mendorong KPU untuk mengambil tindakan berani untuk memasang badan melawan bacaleg eks napi koruptor dengan senjata PKPU tahun 20 tahun 2018 yang mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan berat dan mejegal langkah bacaleg eks napi koruptor untuk nyaleg.

Penggolongan korupsi dalam kategori kejahatan berat bukanlah tanpa alasan. Tidak hanya merugikan secara material yang mengganggu upaya tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, korupsi juga melukai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang bisa saja menimbulkan oposisi pemerintah. Bisa dikatakan korupsi merusak tatanan kehidupan rakyat dalam berbagai aspek.

KPU Salah Langkah

Tujuan mulia KPU ini seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak yang bersangkutan seperti Mahkamah Agung, DPR, dan partai politik, namun bisa dikatakan KPU mengambil langkah yang kurang tepat dan tidak pula menyiapkan strategi khusus untuk mencapai tujuan mulia tersebut.


Konsistensi MA dalam upaya memberantas korupsi jelas terbukti dalam putusan menjatuhkan putusan kasasi tindak pidana korupsi lebih berat daripada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor). Konsistensi MA ini harusnya sejalan dengan tujuan KPU,namun langkah KPU yang menabrakkan PKPU nomor 20 tahun 2018 terhadap Undang-Undang no 7 tahun 2017 justru menimbulkan ketidakberpihakan MA terhadap KPU. Dapat dibuktikan melalui putusan MA yang menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Apakah PKPU nomor 20 tahun 2018 memang menabrak UU nomor 7 tahun 2017? Meskipun memberikan penyangkalan bahwa larangan untuk mantan terpidana koruptor hanyalah penambahan, bukan bermaksud menabrak, tetap saja secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan. Penyangkalan oleh KPU ini jelas menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara MA dan KPU mengenai batasan kewenangan KPU. Batasan kewenangan KPU sendiri telah diatur dalam undang-undang, namun tetap saja perbedaan pemahaman tetap terjadi.

Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, kewenangan KPU dalam membuat peraturan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dijelaskan pula bahwa peraturan KPU berbatas pada peraturan teknis pemilu, seperti tahapan pelaksanaan pemilu. Penjelasan tersebut bermakna bahwa kewenangan KPU tidak sampai pada norma hukum pada pemilu. Dengan dasar itulah PKPU nomor 20 tahun 2018 dinyatakan bertabrakan dengan undang-undang.

Ketidakberpihakan DPR kepada KPU juga jelas terjadi. Sebagai badan otoritas legislatif yang membuat undang-undang, KPU secara tidak langsung menyatakan ketidakbecusan DPR dalam menyusun undang-undang melalui pembuatan aturan yang bertabrakan dengan undang-undang.


Kesempatan Kedua untuk KPU

Ketidakberpihakan banyak pihak terhadap langkah yang dilakukan KPU dapat menjadi bukti ketidaktepatan dalam pengambilan langkah. Meskipun saat ini KPU belum berhasil, bukan berarti KPU harus menyerah pada keadaan. Justru dari kegagalan tersebut, KPU dapat mengevaluasi dan memperbaiki diri. KPU bisa saja mengangkat kembali kasus ini, dengan cara dan strategi yang cukup matang.

Dalam kesempatan berikutnya, KPU harus menyiapkan rencana dan strategi yang mampu memperbaiki kesalahan kemarin. Misalnya, selain menabrakkan PKPU dengan undang-undang, KPU dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung menambahkan poin-poin integritas pada undang-undang pemilu. Dalam pengajuan judicial review, hendaknya KPU juga memberikan pemahaman kepada DPR selaku pembuat undang-undang bahwa amandemen perlu diperlukan untuk memenuhi tuntutan realita yang ada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahpahaman bahwa KPU melangkahi kewenangan DPR.

Permohonan dengan hormat kepada partai politik agar seluruh partai politik tidak mengajukan bacaleg eks napi koruptor juga dapat dilakukan KPU. Meskipun hal ini telah dilakukan melalui persyaratan pakta integritas untuk partai politik yang diatur dalam PKPU, KPU dapat mencobanya tanpa membawa senjata PKPU. Memang dibutuhkan waktu yang lebih lama dan proses yang tidak sederhana, namun peluang keberhasilannya akan menjadi lebih besar. Apabila berhasil, langkah KPU akan menjadi pencapaian besar dalam tindakan pencegahan korupsi di Indonesia.

Artikel Terkait