Pasca Dewan Perwakilan Rakyat RI menetapkan segenap calon pimpinan KPK, kini kita kembali dikejutkan dengan pengesahan draft Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi ini dipersepsikan publik bahwa perubahan tersebut bisa saja memperkuat dan memperlemah KPK.

Pengesahan RUU oleh DPR tentu usai respons presiden yang menyetujui beberapa poin dari RUU KPK. Oleh karena itu, semata-mata sikap politik hukum presiden tampak membuat komisi negara independen (state auxiliary body) alias KPK pupus harapan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Tampaknya Jokowi optimis dalam membangun penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam jangka 5 tahun ke depan. Hal ini dibuktikan dengan poin-poin revisi yang telah disetujui. Pertama, adanya dewan pengawas. Kedua, kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan (SP3). Ketiga, penyidik berasal status ASN pegawai KPK.

Sedangkan presiden menolak RUU KPK karena empat catatan penting. Pertama, pelaksanaan penyadapan izin eksternal. Kedua, penyidikan dari polisi dan jaksa. Ketiga, KPK koordinasi dengan Kejagung. Keempat, fungsi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) diberikan kementerian atau institusi lain.

Pengesahan RUU KPK ini seolah-olah menghendaki kembali kepada tujuan dan fungsi pokok khitah KPK, yakni menghindari operasi tangkap tangan yang terkesan menindak (represif) koruptor. Dan mengembalikan KPK agar lebih memprioritaskan upaya pencegahan (preventif) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Memang sebenarnya KPK adalah lembaga antikorupsi yang diamanatkah oleh reformasi agar mendayafungsikan dua hal. Pertama, membangun penegakan sistem pencegahan yang efektif (pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK). Kedua, melindungi dan menyelamatkan uang negara dari cengkeraman para koruptor.

Implementasi dua sistem ini tidak kunjung efektif dalam praktiknya, meskipun KPK optimis faktanya masih lebih cenderung terhadap penindakan yang bersifat efisiensi. Haruskah kita berdiam diri tidak mengoreksi dan mengevaluasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang selama ini hanya berdampak negatif.

Penindakan semata-mata bagaikan industri penegakan hukum tindak pidana korupsi yang hanya membuat para koruptor bermuara kepada masuknya penjara atau lembaga pemasyarakatan, sementara kapasitas penjara kini mulai tidak efektif akibat penindakan yang digunakan, sehingga banyak tersangka yang bertatus narapidana.

Dalam konsep hukum Belanda (civil law), lembaga pemasyarakatan bukanlah satu-satunya jalan yang paling efektif, dan membuat koruptor jera. Karena itu, penindakan perlu kita evaluasi melalui agenda RUU KPK yang tujuan awal adalah untuk menguatkan sistem hukum dalam menjaga keseimbangan (checks and balances) antarkelembagaan.

Perubahan atas substansi UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan langkah penting bagaimana agar independensi, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, integritas, kepastian, dan keterbukaan dapat berjalan sesuai tujuan tugas dan fungsi pokoknya, yaitu tujuan luhur penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi.

Idealnya, KPK perlu bersikap demokratis guna untuk membenahi ketidakefektifan hukum. Dalam konteks ini, dalam mengubah dan membentuk peraturan perundang-undangan tentang wewenang KPK harus melibatkan pemerintah dari pihak eksekutif, yaitu presiden (pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).

Efektivitas

DPR RI bersama pemerintah mewacanakan RUU KPK pada tahun 2015, hanya pada bulan Februari tahun 2016. Namun, di tengah pembahasan revisi yang terjadi penundaan, tentunya perubahan suatu peraturan perundang-undangan perlu melibatkan pihak eksekutif untuk mengkaji mulai dari draft RUU hingga perumusan naskah akademik.

Dalam mengubah aturan tentunya kita mengharuskan adanya perumusan naskah akademik yang bertujuan untuk membangun dasar dan perspektif atau sebuah tinjauan sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagaimana termaktub di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 menghendaki publik (rakyat) terlibat dalam persoalan ini.

Menurut hemat penulis, ada beberapa perspektif yang harus kita pahami secara mendalam. Pertama, dari sisi filosofis kita belum melihat bahwa RUU KPK ke depannya akan menjadi fondasi yang kuat untuk memberantas korupsi. 

Kedua, dari sisi sosiologis, RUU ini justru sebagian besar ditolak oleh masyarakat. Ketiga, dari sisi yuridis, memang perubahan ini sangat dimungkinkan terjadi.

Dalam kenyataan ini, perubahan tersebut terjadi hanya perlu kita catat bahwa sebagian besar masyarakat menolak RUU KPK yang disahkan di lembaga legilastif. Pengesahan itu betul-betul harus disaksikan masyarakat, stakeholder KPK, masyarakat, terutama DPR sendiri sebagai tim perancang norma-norma hukumnya.

Terkait efektif atau tidaknya RUU KPK tersebut, kita perlu memahami tahapan-tahapan dalam merevisi peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam teori legislasi (legislation) terdapat beberapa tahapan: pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan.

Dalam konteks ini, pengesahan RUU KPK ini memang terlalu terburu-buru tanpa harus memikirkan kinerja 5 tahun ke depan, sehingga tidak terlihat kemungkinan besar akan efektif dalam pelaksanaannya. Tak terkecuali jika civil society juga menyetujui bersama-sama dengan presiden dan DPR.

Komitmen Penguatan

Melalui tiga perspektif ini, hanya terdapat dua hal yang belum kunjung menunjukkan komitmennya. Dari sisi sosiologis, sebagian besar masyarakat menolak. Dari segi filosofis, bisa saja hal ini dapat memperlemah KPK ke depannya jika dalam upaya memberantas korupsi harus selalu izin kepada dewan pengawasnya. Namun, hal ini perlu kita bersikap optimis ke depannya.

Artinya, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif jika semua elemen itu berkomitmen. Komitmen ini disertai dengan peran dan tindakan tegas serta dukungan presiden, DPR, KPK, Polri, Kejaksaan, Partai Politik, dan terutama masyarakat sebagai civil society yang mau tidak mau harus mendorong dan terlibat aktif dalam membangun bangsa ini.

Sebab korupsi bukan hanya musuh lembaga penegak hukum saja. Baik itu KPK, Polri, dan Kejaksaan, tetapi korupsi adalah musuh kita bersama yang harus kita cegah dan memberantas praktik skandal tersebut. Kita semua tidak hanya membutuhkan komitmen saja, melainkan juga perlu mengasah integritas dan kepatutan atas kesadaran hukum.

Pada akhirnya, dengan DPR mengesahkan RUU KPK kita semua perlu membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berintegritas, serta patuh kepada peraturan perundang-undangan tanpa kemudian kita paksakan sepenuh hati, sehingga hukum akan berjala efektif dengan orang-orang yang memiliki integritas.