Pada 25 Juni lalu, ICW, TII, dan PPPI Paramadina merilis kajian evaluasi kinerja KPK di bawah kepemimpinan baru Komjen Pol Firli Bahuri. Salah satu yang menarik: soal penanganan perkara terkait suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang diduga melibatkan Wahyu Setiawan (komisioner KPU) dan Harun Masiku (mantan caleg PDI-P).

Status Wahyu terjaring OTT KPK, sedang Harun masih buron bahkan sampai hari ini. Penyidikan kasus tersebut memang masih berlanjut, kendati publik menangkap kesan adanya pengabaian.

Tetapi, bukan soal itu yang ingin penulis paparkan, melainkan fakta tersebut kian menunjukkan pasca diamputasinya KPK lewat revisi UU KPK, komisi antirasuah itu tampak pincang.

Upaya pemberantasan korupsi yang terhambat ikut menyumbang ketidakjelasan penegakan hukum. Padahal, kepastian penegakan hukum ialah faktor pendorong untuk investasi masuk. Dan investasi, seperti yang diinginkan pemerintah, bukannya berbondong-bondong tiba, justru tak kunjung.

Artinya, jalan pikiran dibalik UU No. 19/2019 tentang Perubahan UU KPK jelas keliru. Sebab tersirat harapan darinya: dengan meredanya ingar bingar kasus korupsi yang diungkap KPK, investasi akan datang dengan segera. Faktanya justru sebaliknya –dan berakibat fatal.

Investasi dan KPK

Sebelum berinvestasi, investor asing tentu berhitung dalam kerangka yang disebut Return of Investment (RoI). RoI adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutupi investasi yang telah dikeluarkan (Sutrisno, 2001). Apabila persentase RoI tinggi, artinya keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih besar dari biaya yang mesti dikeluarkan untuk investasi.

Sehingga, RoI kerap digunakan untuk mengukur potensi keberhasilan dari sebuah investasi. Pengukuran itu dipengaruhi oleh, antara lain, faktor keamanan dan kemudahan dalam berbisnis, stabilitas sosial-politik, serta pelbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk kepastian dalam penegakan hukum.

Ketika faktor-faktor tersebut rusak karena korupsi, semisal keharusan menyediakan uang pelicin, dana pengamanan, serta pungutan-pungutan liar sejenisnya untuk oknum birokrat atau mereka yang memegang kekuasaan mengakibatkan biaya yang mesti dikeluarkan investor jadi bertambah, bahkan membengkak. Tidak efisien. Efeknya: persentase RoI menjadi rendah.

Sehingga, tentu investor asing tersebut akan memilih negara yang mampu menjamin ekosistem bisnis yang bersih dari praktik korupsi.

Keterbutuhan akan ekosistem seperti itulah yang menjadikan keberadaan KPK demikian penting. Ia hadir justru untuk memperlancar investasi. Bukan menghambatnya. Seperti dulu yang sempat diucapkan beberapa pejabat negara dalam rangka mendukung revisi UU KPK.

Sebab tugas KPK ikut mendukung terciptanya ekosistem yang baik melalui pemberantasan korupsi, baik melakukan koordinasi, monitoring, dan supervisi, maupun laku pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Pasal 6 UU No. 19/2019).

Sederhananya, bukan cuma oknum penyelenggara negara yang meminta uang pelicin, yang memberi juga akan diburu KPK. Bukan hanya didapati RoI yang rendah, sang pebisnis pun jadi target KPK. Dalam kacamata seorang pebisnis, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga penjara. 

Singapura dan Indonesia

Sebelum pandemi Covid-19, Presiden Jokowi kembali mengundang para pebisnis untuk berinvestasi di Indonesia. Kali ini pada agenda Indonesia-Australia Bussiness Round Table Februari lalu. Ajakan tersebut mesti juga dibarengi perbaikan ekosistem bisnis yang membuat nyaman para investor. Seperti menghadirkan lembaga pemerintah yang berintegritas dan punya kredibilitas, baik dalam proses administrasi maupun saat transaksi.

Penelitian di lima negara ASEAN, di antaranya, Indonesia dan Singapura mengamini hal tersebut, bahkan keniscayaan itu dapat mendatangkan investasi asing langsung (FDI) yang besar (Azam dan Ahmad, 2013; Karim dkk, 2018).

Adanya jaminan kepastian hukum, transparansi dan integritas institusi pemerintah, serta regulasi bisnis, tenaga kerja, dan moneter yang efisien adalah pelbagai langkah strategis yang diambil pemerintah Singapura untuk menarik masuk investasi.

Terbukti, Singapura memiliki aliran modal asing terbesar kelima di dunia (USD 77,6 miliar). Bahkan termasuk negara dalam top ten investor economies dengan nilai penanaman modal sebesar USD 312 miliar (Astuti, 2019).

Hal tersebut sebenarnya segendang sepenarian dengan capaian Singapura dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada 2019, Singapura mendapatkan skor 85/100 dan menempati posisi keempat negara yang bersih dari praktik korupsi di sektor publik.

Hubungan kausalitas antara korupsi dan investasi menjadi kian riil. Sebab keharusan menyiapkan uang pelicin, dana pengamanan, dan praktik suap-menyuap yang mengakibatkan ketidakefisienan layanan birokrasi pemerintah disertai kebijakan ekonomi yang tidak stabil akan meningkatkan risiko dan ketidakpastian ekosistem bisnis, sehingga aliran modal asing yang masuk berkurang (Drabek dan Payne, 2001).

Investor asing tentu akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya ke suatu negara yang tingkat korupsinya tinggi.

Indonesia masih tertatih sembari menatap punggung Singapura. IPK kita skornya 40/100, di bawah skor rata-rata global 43 dan ASEAN 46, apalagi Singapura. Aliran modalnya pun sebesar USD 22 miliar –sepertiga dari aliran modal Singapura.

Sehingga mestinya menerjemahkan keterdesakan perlunya ekosistem bisnis yang sehat adalah bukan dengan mengebiri KPK, justru dengan membangun institusi pemerintah yang profesional dalam bekerja dan patuh benar terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Sebab dalam Why Nations Fail (2012), watak institusi yang dibangun akan memengaruhi meroket atau tidaknya pertumbuhan ekonomi, termasuk masuk atau tidaknya sebuah investasi asing ke suatu negara. Itulah jalan pikiran yang mestinya ditempuh pemerintah.