Situasi pemberantasan korupsi di Indonesia saat berada di ujung tanduk. Hal tersebut bukan metafor yang sengaja disampaikan tanpa alasan

Mengingat situasi pemberantasan korupsi saat ini dimana masyarakat Indonesia sangat berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-korupsi yang jalankan mandat pemberantasan korupsi yang independen justru jauh dari harapan dan cita-cita dalam awal pembentukannya pada saat reformasi. 

Kasus yang sangat mencoreng lembaga anti-rasuah tersebut seolah terjadi berurutan dan tidak ada mekanisme pencegahan, bahkan penanggulangannya.

Setelah hilangnya sebuah truk yang diyakini berisi barang bukti kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) yang ditangani KPK pada saat kegiatan penggeledahan yang terhadap PT JB (Jhonlin Baratama) (Liputan6.com, 13/04/21).

Terbaru, penyidik kepolisian di KPK diduga menerima suap hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan janji akan menghentikan kasusnya. KPK tengah menelusuri dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial (Tempo.co, 21/04/21).

Dua kasus tersebut menjadi puncak krisis ketidak-percayaan masyarakat atas kinerja pemberantasan korupsi di tubuh KPK. Bahkan mengamini hasil survey Transparansi Internasional yang menunjukkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terburuk selama tiga tahun terakhir, berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100 (TII, 28/01/21).

Tentunya, kita perlu menguraikan apa yang menjadi problem mendasar KPK serta bagaimana seharusnya lembaga anti-korupsi independen tersebut dibentuk sehingga masyarakat masih bisa berharap terhadap masa depan lembaga anti-korupsi independen tersebut.

Problem Mendasar KPK

Lahirnya KPK pasca-reformasi 1998 adalah mengatasi problem pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang tidak mampu dibereskan oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan. 

Lahirnya KPK merupakan implikasi hukum dari diterbitkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPRS Nomor VIII/MPR/2001. Dan kemudian melahirkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dimana selama era orde baru, akuntabilitas dan komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian RI maupun Kejaksaan RI cukup lemah (Butt S. , 2012).

Misi berat diemban oleh KPK sebagai lembaga anti-korupsi independen, mulai dari pencegahan, supervisi , hingga penindakan kasus korupsi. Namun, banyak yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran KPK tersebut sehingga ada upaya untuk melucuti kewenangan dan integritas KPK. 

Lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2019 menjadi anti-klimaks agenda pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK. Pembatasan kewenangan penyadapan untuk mendapatkan izin dari Dewan Pengawas yang sangat berimplikasi pada performa penyidikan dan penyelidikan KPK. 

Termasuk independensi anggota KPK yang saat ini menjadi PNS. Terkikisnya budaya zero tolerance terhadap integritas baik pimpinan KPK maupun penyidik, penyelidik, hingga penuntut umum KPK, serta persoalan-persoalan lainnya yang terjadi pasca disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut  menjadi problem mendasar.

Pengabaian atas kritik, masukkan, bahkan harus menelan korban nyawa pada saat aksi #reformasidikorupsi tentu tidak boleh dilupakan, Pemerintah dan DPR wajib bertanggungjawab atas kondisi dan situasi KPK saat ini. 

Jadi jangan pernah percaya bahwa KPK semakin dikuatkan dan memperkuat investasi di Indonesia. karena setelah 2 tahun revisi UU KPK tersebut berjalan, faktanya justru terjadi anomali dan bertolak belakang dari janji manis politikus !

Redesain Lembaga Anti-Korupsi Independen

Jika merujuk Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) Indonesia telah meratifikasinya dalam UU Nomor 7 Tahun 2006,  serta The Jakarta Statement

Ada Sembilan (9) indikator yang disajikan diatas terkait independensi KPK sebagai lembaga anti-korupsi di Indonesia yang menjadi focal point dalam menjalankan dapat mempermudah untuk meunjukkan apakah terjadi pelemehan atau penguatan KPK sebagai lembaga anti-korupsi independen,

Mulai dari Kewenangan Komprehensif dalam Pemberantasan Korupsi (Penyidikan/ penyelidikan, Penuntutan, dan kewenangan kerjasama internasional).  Kerjasama KPK dengan CSO dan entitas masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi

selanjutnya terkait dengan Lembaga Anti-Korupsi harus independen dan bebas dari kepentingan politik,  Model pengangkatan dan seleksi Pimpinan KPK serta staff/pegawai KPK, Pegawai KPK bebas dari serangan baik fisik, psikis, dan perlindungan atas keamanannya, dan Membangun sistem dan kode etik bagi Pimpinan dan Pegawai KPK yang bersifat mutlak dan imparsial

Serta Pegawai KPK bebas dari upaya kriminalisir dan peradilan sesat, Membuat standar eksternal dan internal bagi KPK yang kuat untuk dipatuhi, dan yang terkahir ialah Memperkuat lembaga KPK untuk kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudisial, termasuk perkuat kerjasama internasional dengan PBB (UNDP dan UNDOC) (Satria, 2021).

Redesain lembaga anti-korupsi independen tersebut sangat penting dibuat dalam konteks sistem hukum Indonesia, karena daruratnya situasi saat ini, maka perlunya redesain itu dilakukan sehingga dampak destruktif yang dihasilkan dari terbentuknya UU No.19 Tahun 2019 dapat ditanggulangi

Harapan Masyarakat Terhadap Agenda Pemberantasan Korupsi Kedepan

Apabila hal tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh dan komprehensif, serta dibarengi dengan komitmen politik hukum pemerintah, maka bukan tidak mungkin harapan dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap agenda pemberantasan korupsi kedepan akan semakin baik. 

Bahkan, ekonomi dan investasi Indonesia semakin bertumbuh, apabila KPK semakin berintegritas dan independen, ditengah situasi resesi yang sedang bangsa hadapi saat ini.