Hari-hari esok negeri ini tidak lagi gempar karena koruptor ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari-hari esok para elite politik nasional sampai daerah bebas melakukan korupsi tanpa khawatir dijerat hukum. Karena itu kuncinya, kaki tangan KPK harus diamputasi, jasadnya harus dibuat tak berdaya, lalu mati.

Sementara, bagi kita yang senantiasa concern terhadap isu-isu pemberantasan korupsi, dilemahkannya KPK adalah tantangan terberat untuk masa depan penegakan hukum. Salah satu tantangannya itu misalnya kebijakan uji wawasan kebangsaan bagi semua pegawai KPK untuk memperoleh status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, hakikatnya eksistensi dan peran pegawai KPK adalah jantung dalam pengendalian, pencegahan, pengawasan hingga pada proses penindakan korupsi. Kini mereka telah dibenturkan dengan kebijakan unprocedural dan tidak terlegitimasi di mata publik Indonesia. Akibatnya, sebanyak 75 pegawainya terancam diberhentikan.

Akhirnya KPK Mati

Kebijakan di atas, jelas berefek langsung pada independensi dalam agenda-agenda pemberantasan korupsi akan datang. Saya sepakat dengan pandangan Prof. Matthew Stephenson (2021) dari Harvard Law School, pengintegrasian pegawai KPK secara eksplisit bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena, baik UU KPK sebelumnya maupun yang sekarang, termasuk aturan pelaksanaannya, tidak terdapat klausul yang menegaskan standar uji wawasan kebangsaan tanpa terkecuali bagi semua pegawai KPK. Namun ironinya, kebijakan ini ujug-ujug dibuat dalam bentuk kerja sama dengan TNI dan Intelijen, dengan dalih pencegahan radikalisme dan ketidaknetralan bagi pegawai KPK. Nyambungkah itu?

Karena, uji wawasan kebangsaan justru tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan visi KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun tidak mencerminkan penguatan KPK secara kelembagaan. Jadi kebijakan mengenai perlunya uji wawasan kebangsaan, hanya semacam jebakan untuk menyingkirkan mereka yang dituduh memiliki sikap yang tidak netral dan menentang ideologi negara.

Sementara itu, masih dalam pandangan Stephenson, bahwa Undang-Undang (UU) KPK baru yang menjadi alasan pertimbangan bagi petinggi KPK, sedari awal dirancang hingga disahkan pun tanpa pelibatan dan masukan dari publik. Bagi Stephenson, UU ini pada akhirnya mengakibatkan kelonggaran sistem otonomi KPK, yang berkaitan langsung dengan fungsi investigasi dan pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya.

Akhirnya, kini KPK tidak lagi dapat diselamatkan. Mati! Pemicu lainnya adalah termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019 pada 4 Mei 2021 lalu tentang perkara uji formil Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari awal perubahan UU 30 tahun 2002 sudah menuai polemik, mulai dari para pegawai internal KPK, para pakar, hingga masyarakat sipil. Sebab, proses pembahasan revisinya sangat cepat dan menyimpang dari ketentuan pembentukan perundang-undangan.

Agil Oktaryal, Peneliti PSHK, dalam Webinar Diseminasi Hasil Penelitian yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch (ICW), Fakultas Hukum Unpar, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (2020), menuturkan bahwa dalam revisi UU KPK dari sisi pembentukan sudah memang cacat secara formil. Ada ketentuan-ketentuan yang merusak tatanan hukum dalam pemberantasan korupsi selain persoalan alih status kepegawaian, yakni runtuhnya independensi KPK, adanya kekeliruan dalam penafsiran, kewenangan berlebih Dewan Pengawas KPK, memaknai ulang pemberian SP3, hilangnya status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK, dan tertutup kemungkinan KPK membuka kantor perwakilan.

Pada kesempatan yang sama, Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW, dalam materinya tentang Menelisik Pengesahan Revisi UU KPK: Titik Nadir Lembaga Pemberantasan Korupsi, mengatakan bahwa sejak awal negara memang tidak menghendaki kinerja-kinerja terkait pemberantasan korupsi berjalan optimal. Terbukti, strategi elite politik selalu sukses menggembosi independensi KPK. Misalnya, perbandingan Pasal 3 UU 30 tahun 2002 dan Pasal 3 UU 19 tahun 2019. Dalam Pasal 3 UU 30 tahun 2002, menyebutkan KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, sedangkan Pasal 3 UU 19 tahun 2019 ditambahkan frasa KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Di samping itu, jika dicermati lebih jauh dalam UU tersebut, hampir semua norma terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak saling beriringan satu sama lain. Jadi semua yang telah terjabarkan di sini adalah fakta, di mana KPK sebagai lembaga negara yang mestinya tidak dilucuti oleh kepentingan-kepentingan elite politik, akhirnya juga terjebak dalam jurang kematian. Nasibnya mengenaskan.

Oleh karena itu, memang patut dicurigai, pengambil keputusan tingkat atas memiliki kewenangan untuk memformulasikan regulasi dengan segala intrik dan manipulasi politik sehingga bisa mendistorsi bahkan mematikan lembaga-lembaga independen demi menyelamatkan kekuasaannya. Mereka adalah dewa perusak hukum dan keadilan. Di mata publik berpura-pura memberantas korupsi, sedangkan di belakang mereka tidak serius dan membiarkan praktik korupsi terus mengakar. Pencegahan hanya jadi slogan semu.

Secara utilitarianisme, mereka yang berkuasa sejatinya harus membuat suatu kebijakan dengan mempertimbangkan prinsip moralitas sehingga bisa menghasilkan suatu konsekuensi terbaik. Pertimbangan moralitas ini patutnya bisa menghasilkan suatu regulasi yang dapat mencegah tindakan korupsi, bukan sebaliknya dari sisi aturan saja sudah menuai kontroversi. Meskipun masalah moralitas lebih cenderung pada soal pribadi, tapi kaitannya dengan korupsi jelas merugikan kepentingan rakyat secara komunal. Dari moralitaslah, wujud kepribadian pengambil kebijakan bisa diukur, baik dari sisi kegunaannya maupun dampak negatifnya ketika suatu kebijakan telah dibuat.

Apalagi yang Diharapkan?

Semua yang berintegritas telah tersingkir. Suara dan pendapat mereka tidak akan lagi menggema. Agenda pemberantasan korupsi tidak lagi berjalan normal. Kematiannya adalah prahara besar yang menyeramkan. KPK akhirnya beristirahat dengan kekalahan. Ia dilabrak habis oleh agenda-agenda terselubung yang busuk dari orang-orang yang bersekutu dalam lingkaran kekuasaan.

Sebagai warga negara kita pantang kelintasan untuk menghidupkan kembali marwah KPK. Di tengah kesedihan atas matinya lembaga anti rasuah ini, kita masih punya harapan bahwa akan tiba waktunya Indonesia menjadi negara tanpa korupsi, tanpa Jokowi, tanpa Firli Bahuri, tanpa kelompok-kelompok oligarki lainnya, dan tanpa sekian banyak anggota DPR yang hanya datang bermukim di Gedung Rakyat di Senayan.

Mereka tidak berpikir melampaui korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), justru berbuat jahat dengan cara melakukan pembunuhan terhadap lembaga independen yang kelak akan menjerat mereka. Karena itu, lembaga negara yang dibentuk sudah puluhan tahun ini adalah momok yang sangat menakutkan, harus segera dimatikan, dimulai dengan menyingkirkan orang-orang yang selama ini menguatkannya. Misi mereka sudah tercapai. Tapi kecintaan kita terhadap KPK tidak akan pernah mati.

Akhir kata, mengutip Amos Bronson Alcott, seorang Filsuf asal Amerika Serikat, ‘’Sebuah kekuasaan yang hanya melindungi kelompoknya saja, tak lebih dari sekadar cangkang, dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusukan.’’