87942_93771.jpg
Politik · 5 menit baca

Kotak Kosong yang Ada, tapi Tiada
Refleksi Pilkada 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil-hasil Pilkada 2018. Ada yang sesuai ekspektasi publik, ada yang tidak. Ada hasil yang sangat membahagiakan warga, ada yang tidak.

Dari sekian banyak Pilkada, Pilkada 2018 adalah yang cukup menarik bagi saya pribadi. Sebab ada 16 daerah yang memiliki calon tunggal dan harus melawan kotak kosong. Dari gejala ini saja sudah membuat kita bertanya-tanya, khususnya kepada para partai politik yang ikut gelaran Pilkada 2018. Kok bisa ya mereka yang sering terlihat berlawanan sangat hebat di pentas nasional kompak mendukung satu calon di 16 daerah itu?

Tetapi, kita tak akan membahas alasan mengapa partai politik di 16 daerah itu bisa mendukung satu pasangan calon yang sama. Secara pribadi, saya tak terlalu tertarik mengenai ‘isi dapur’ para partai politik itu. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa adalam politik tak ada makan siang yang gratis.

Dari 16 daerah yang calon tunggalnya melawan kotak kosong, hanya di kota Makassar kotak kosong menang. Kemenangan yang juga membuat sang petahana marah dan merasa tercoreng wajahnya karena kalah oleh kotak yang isinya kosong, yang bahkan nyaris tak ada spanduk dan iklannya di televisi. Sedangkan beliau yang sudah keluar ongkos pasang iklan, malah harus mengalami kekalahan.

Di tempat saya tinggal sendiri, ada tiga daerah yang calon tunggalnya melawan kotak kosong. Dua di tingkat Kabupaten dan satu di tingkat Kota Madya. Hebatnya, seluruh calon tunggal di tiga tempat itu meraih kemenangan.

Saya tinggal di wilayah Kabupaten—demi sopan santun silahkan anda cari sendiri tempat pastinya, calon tunggal menang dengan meyakinkan. Bahkan di tempat saya mencoblos, kotak kosong suaranya tak sampai 2 digit.

Saya yang sebelumnya punya pendapat bahwa sang petahana sebagai calon tunggal telah gagal membangun Kabupaten, menjadi bertanya-tanya; apa ia sang calon tunggal ini begitu hebatnya sampai menang telak?

Setelah perhitungan suara dilakukan, saya pun ngopi-ngopi dan ngobrol dengan beberapa orang. Karena tertanam di pikiran mereka bahwa calon yang dipilihnya adala rahasia dan tak boleh diberitahukan kepada orang lain, tak ada yang mau memberi tahu siapa calon yang dipilihnya. Tetapi, karena kotak suara sudah dibawa ke tempat yang seharusnya dan sudah ngopi-ngopi, beberapa orang akhirnya mau terbuka.

Yang membuat saya terkejut bukan karena pilihan mereka, melainkan kepolosan mereka yang bertanya, “memang kalau kotak kosong nanti jadinya gimana?”. Bahkan ada yang lebih ‘kacau’ lagi, seorang kawan dengan polos berkata, “Bukannya setuju sama pembangunan yang sudah ada, tapi kalau sampai sebuah kota tak punya pemimpin itu bisa gawat.”

Di kampung lain, seseorang sebut saja Dempul dengan asik berkata, “Ya mau bagaimana lagi, orang calonnya cuman satu kok.”. Dan dari jejak pendapat berbungkus ngopi-ngopi, ternyata tak sedikit warga yang tak tahu tujuan dan arti dari kotak kosong.

Warga tak tahu mengenai kotak kosong itu fakta. Alasan kenapa mereka tak sampai tahu mengenai kotak kosong itulah yang jadi soal.

KPU dan KPUD punya tugas utama bukan hanya sebagai penyedia kertas dan kotak suara, melainkan juga menyampaikan informasi mengenai calon yang ikut kontestasi dan mekanisme pemilihan di setiap daerah. Dalam kasus Pilkada, KPUD punya sumber daya, ongkos dan juga akses untuk itu.

Kalau sumber daya tak memadai, mereka bisa bekerja sama dengan para pemuda-pemudi seperti mahasiswa atau LSM. Sebab pengetahuan warga mengenai siapa saja calon yang akan dipilihnya dan mekanismenya adalah hal mendasar dalam kontestasi pemilihan baik di tingkat daerah maupun pilpres.

Selain KPU dan KPUD ada partai-partai politik yang punya kewajiban untuk itu. Partai politik—kita sudah sering dengar, adalah jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan dan negara. Tugas utama partai politik adalah memberikan edukasi baik politik, budaya, agama, sosial, pendidikan kepada masyarakat.

Ironisnya, seluruh partai politik di Indonesia tak akan mau melakukan apa yang tak sesuai kepentingannya. Kalau memberikan informasi mengenai kotak kosong akan membuat jago mereka kalah, maka sebisa mungkin fakta itu disembunyikan supaya rakyat hanya memilih calon mereka.

Kalau dengan menyampaikan kebenaran esensi Pancasila membuat mereka kehilangan simpati, maka sebisa mungkin mereka menafsirkan Pancasila berdasarkan perilaku dan kepentingan mereka sendiri. Harusnya, kebenaran rakyat adalah kebenaran partai politik. Tetapi di negeri tercinta ini, justru kebenaran rakyat adalah ancaman bagi partai politik.

Posisi partai politik di negeri ini sudah tak lagi sebagai jembatan penguhubung antara masyarakat dan perpolitikan nasional, melainkan partai-partai politik di negeri ini justru membangun daerah sendiri dan membiarkan masyarakat terpontang-panting di tempat tinggalnya sendiri. Partai politik lebih dari sebuah lembaga, partai-partai politik di sini menjelma Kerajaan-kerajaan yang saling berebut wilayah NKRI.

KPU, KPUD dan partai-partai politik adalah pihak yang paling bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pilpres, pilkada, pilkades, dan sebagainya. Sebab secara struktural bernegara, mereka diberikan kewengan dan ongkos untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Maka jika tidak terjadi itu edukasi, yang paling layak dikritik dan disalahkan adalah lembaga-lembaga itu.

Lalu, apakah rakyat sebagai pemilih juga berhak disalahkan?

Dalam skala 0-100%, kalau pun rakyat menyumbang kesalahan nilainya tak sampai 10% bahkan mungkin tak sampai 5%. Sebab rakyat telah memilih orang-orang untuk membuatkannya sumur, tugas mereka sekadar menimba air dari sumur.

Yang terjadi, justru orang-orang yang diberikan tugas dan dibayar untuk tugas-tugasnya tak membuat sumur buat masyarakat. Akhirnya, masyarakat harus membuat sumur sendiri kalau mau mendapatkan air.

Betul bahwa ini zaman modern di mana informasi tersedia di televisi sampai di ponsel. Tetapi, tidak seluruh warga nonton tv, punya tv, dan mau mencari informasi bukan?

Rakyat sudah gerah dipersulit dan dipermainkan. Makanya mereka tak mau nonton acara berita atau acara yang membahas mengenai politik. Rakyat lebih suka nonton kontes dangdut dan kegiatan sehari-hari para artis.

Hampir tak ada kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi dewasa dan berdaulat atas dirinya sendiri. Sebab mereka dikepung oleh pembodohan dari setiap arah. Hampir tak ada yang memberikan mereka edukasi. Yang ada justru orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka demi keuntungan mereka sendiri baik itu secara ekonomi maupun politik.

***

Pilkada 2018 sudah selesai. Kotak kosong menjadi fenomena dan opsi yang menarik. Kotak kosong itu ada, tetapi tak dalam pikiran para pemilih. Sebab kotak kosong diadakan secara fisik tapi ditiadakan secara ilmu dan pengetahuan leh mereka yang punya akses dan kemampuan untuk itu.

Kalau mau agak lebih berani, kotak kosong mestinya selalu ada di setiap pemilihan baik daerah maupun pilpres. Mau calonnya tunggal atau tidak, kotak kosong harus tetap ada. Sebab kotak kosong adalah opsi bagi masyarakat untuk berontak walau hanya sementara.

Akan tetapi, kalau itu sampai terjadi berapa kerugian yang akan didapatkan para partai politik? Sudah keluar ongkos mahal-mahal, moso’ tak berkuasa. Sudah silaturahmi sana-sini, moso’ tak kepilih.

Kalau kotak kosong selalu ada di setiap pemilihan, KPU bukan hanya dikritik tapi juga bisa diguyur oleh hujan batu. Bahkan KPU bisa ditiadakan dalam penentuan undang-undang pemilihan.