Lihat foto ini? Ya, ini adalah Situ buleud yang telah berevolusi menjadi wisata air mancur yang begitu megah. Bahkan lebih megah dari air mancur manapun yang ada dibumi pertiwi. Kemegahan yang memanjakan mata ini ternyata tidak melulu membahagiakan masyarakat. Lalu, bagaimana yang seharusnya bisa membahagiakan?

Sekitar 2 tahun terakhir ini Purwakarta semakin dikenal secara nasional karena Dedi Mulyadi gencar mempromosikan Purwakarta sebagai tujuan wisata. Selain untuk menjadikan Purwakarta sebagai destinasi wisata, Dedi melakukan renovasi kantor-kantor pemda, alun-alun, situ buleud, memasang hiasan kota dengan hiasan tradisional budaya sunda.

Dari sekian banyak pembangunan tersebut saya ingin mencurahkan isi gagasan saya mengenai evolusi situ buleud dan juga sedikit membahas alun-alun kota yang tampak tidak terukur manfaatnya. Sebelumnya, situ buleud merupakan tempat masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dengan jalur di dalam lingkaran. Sedangkan Alun-alun merupakan ruang terbuka untuk kumpul masyarakat maupun komunitas berinteraksi sosial.

Saya kecewa, terjadi perubahan yang keliru dari situ buleud, hanya dioleskan kosmetik agar enak dipandang. Pembaruan dari dua ruang publik itu, Dedi tidak mempertimbangkan asas manfaat. Selain itu tidak berusaha untuk memenuhi salah satu indikator indeks kebahagiaan manusia (Index of happiness), yaitu perekat sosial. Saya yakin konsep yang ia gagas keliru.

Ruang publik secara tipologi, mengutip definisi Matthew Carmona melalui bukunya Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design (2003) yaitu “Ruang publik sebagai externel public space biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (public) seperti taman kota, taman bermain, alun-alun, jalur pejalan kaki (trotoar).”

Apabila melihat hasil renovasi dari situ buleud dan (juga) alun-alun, pembangunan tersebut sia-sia (negative space) tidak memenuhi konsep external public space tadi, Mengapa?

Situ buleud yang kini memiliki nama baru menjadi Taman Sri Baduga lebih cocok dengan konsep external and internal “quasi” public space. Begitu pun dengan alun-alun, dengan membangun pagar yang begitu tinggi dan selalu dikunci, warga tidak bisa menikmatinya dengan leluasa. Alun-alun menjelma seperti milik pribadi. Dalam bukunya (2003) Carmona menjelaskan ruang publik dengan konsep tadi berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor swasta dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti Mall, Diskotik, Restoran (2003).

Sehingga ketika lahan negara melenceng dari konsep external public space, akan menghasilkan output yang negatif (2003, Hal: 111),  Carmona melanjutkan bahwa “ruang publik yang tidak dikelola dengan baik tentu akan menyebabkan ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat secara optimal, karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan keamanan aktifitas sosial yang ditinggalkan akibat kurang baiknya proses perencanaan.”

Mengacu pada konsep Carmona, situ buleud saat ini menjadi ruang publik milik pemerintah yang ketersediaannya dibatasi oleh peraturan pemda. Diluar event pertunjukan air mancur, masyarakat tidak bisa leluasa menikmati dan menghabiskan waktu di dalam lingkaran situ buleud dan hanya bisa menikmati di luar lingkaran tersebut.

Kosmetik situ buleud tidak memberikan fasilitas yang memenuhi standar, yang jauh lebih kacau lintasan joging yang menyatu dengan jalur kendaraan. Hal tersebut terjadi karena buruknya penyediaan trotoar. Pertanyaannya, Mengapa Bupati Dedi merancang ruang publik dengan berperan seperti pihak swasta? 

Sejujurnya, memanfaatkan keindahan air mancur sebagai destinasi wisata akhir pekan merupakan keputusan salah kaprah dari Dedi. Situ buleud tidak bisa menjadi lokasi wisata, situ buleud adalah ruang publik untuk berkumpul dan berolahraga. Bupati Dedi seperti menelanjangi masyarakat Purwakarta menjadi primitif dengan air mancur.

Wisata air mancur yang digagas menyebabkan kemacetan parah di tengah kota, kemacetan tersebut hingga berjam-jam di sekitar lokasi Situ buleud. Dengan lokasi di tengah kota, kehadiran wisata air mancur menghambat perlintasan jalan Provinsi yang menuju ke pintu tol Jatiluhur.

Ketersediaan ruang di lokasi tersebut tidak memadai untuk menampung pengunjung yang datang menggunakan mobil. Cukuplah air mancur sederhana sebagai perhiasan fasilitas kota yang bisa dinikmati keindahannya oleh masyarakat setiap hari sambil olahraga dan berkomunitas. Air mancur semewah itu sangat percuma karena substansinya warga tidak dapat menikmati setiap hari karena situ buleud diubah menjadi lokasi wisata akhir pekan.

Jadi tidak perlu air mancur megah yang banyak menghamburkan uang. Bupati Dedi melakukan pemborosan anggaran ketimbang memberikan manfaat. Ambisi yang sia-sia saja dengan menjadikan situ buleud sebagai objek wisata.

Menggugat Konsep External Public Space

Seharusnya Dedi menggunakan kedua ruang publik itu khususnya situ buleud menjadi area Interaksi sosial warga secara inklusif. Keliru apabila dijadikan tempat seremonial acara pemda dan memicu kemacetan hanya untuk melihat air mancur.

Saya percaya, pemenuhan interaksi sosial yang subversif bisa menjadi obat penawar luka bagi masyarakat menengah kebawah diluar pemenuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup di negara berkembang seperti Indonesia. Carr and Seligman (2004) dalam perspektif index of happiness, mengatakan “salah satu faktor eksternal dalam memenuhi kebahagiaan manusia yaitu dengan membangun interaksi sosial sebagai perekat tatanan sosial.

Individu yang memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi umumnya memiliki kehidupan sosial yang memuaskan dan menghabiskan banyak waktu bersosialisasi.” Penulis setuju dengan teori tersebut, dengan fungsi situ buleud dan alun-alun yang digunakan untuk kepentingan seremonial tidak optimal untuk memberikan interaksi sosial secara intens.

Fungsi dua tempat itu saat ini hanya memfokuskan manusia untuk fokus terhadap objek yang hadir di dua tempat itu: Pertunjukan air mancur dan acara yang diselenggarakan pemda seperti pagelaran Mojang Jajaka. Ada contoh konkrit dari tidak optimalnya Dedi memberikan ruang publik untuk warga.

Ketika itu, saya iseng melakukan pembicaraan ke sekelompok anak SMP dengan menanyakan alasan mereka yang sering kumpul di pinggir jalan. Miris mendengar jawaban mereka, anak-anak itu menjawab “bosan, tidak bisa bermain sepakbola kecuali di sekolah, daerah tempat tinggalnya tidak ada lapangan. Bermain futsal tidak memiliki uang, main layangan (juga) tidak ada lahan kosong”.

Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jawaban mereka, mereka seperti mencari pelarian untuk aktifitas bermain ketika sesuatu yang mereka sukai tidak tersalurkan. Fenomena sosial seperti itu sebenarnya bisa beliau lakukan dengan menyediakan ruang publik terbuka di tiap kelurahan, atau membahagiakan masyarakat dengan mengembalikan situ buleud dan alun-alun ke fungsi sebenarnya sebagai ruang publik.

Selain itu, korelasi antara infrastruktur dengan hubungan sosial adalah untuk menjawab peran negara dalam memfasilitasi kebahagiaan sipil dalam bentuk non-properti. Ruang publik ini memiliki fungsi yang sama-sama krusial seperti tempat ibadah atau bangunan sekolah.

Dengan memiliki ruang publik akan memenuhi hasrat manusia di luar kebutuhan rohani dan intelektual, melebihi hal itu untuk berkumpul di masyarakat, beristirahat, menikmati udara segar, berkomunitas, olahraga dengan aman dan gratis bahkan membaca buku dengan menyediakan perpustakaan.

Filosofi kebudayaan yang sering Dedi utarakan di media harus ditopang dengan ruang publik yang lebih manusiawi. Atau minimal mulai bangun ruang publik di tiap kelurahan apabila ia tak sudi menjadikan situ buleud dan alun-alun jadi ruang publik yang lebih ramah.