Pandemi Covid-19 telah menjadi topik pembahasan serius masyarakat dunia. Koridor Pembahasan tersebut meliputi asal-usul virus corona, persebaran di berbagai tempat, saluran penularan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Tak ketinggalan berbagai teori konspirasi turut mewarnai isu pandemi.

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada Kamis 12 maret 2020. Pandemi merupakan wabah yang terjadi pada skala besar seperti antarbenua sampai seluruh dunia. Wabah yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit yang menular serta memiliki garis infeksi berkelanjutan.

Menengok perjalanan sejarah peradaban manusia, Covid-19 bukan pandemi pertama yang eksis dalam catatan sejarah. Beberapa pandemi yang pernah menghantam peradaban manusia, yakni: Plague of Justinian, Black Death, The Great Plague of London, dan Kolera. Beberapa pandemi tersebut disebabkan oleh bakteri dan virus. 

Lantas bagaimana jika terdapat suatu pandemi yang disebabkan oleh kemerosotan watak etis serta moral seseorang? Pandemi tersebut adalah korupsi.

Korupsi, menurut Jeremy Bentham, merupakan tindak penyelewengan mandat atau kekuasaan yang diberikan rakyat kepada para pemangku kekuasaan serta pejabat publik. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari minimnya transparansi serta lemahnya penegakan hukum.

Korupsi bukan merupakan fenomena baru dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Fenomena korupsi telah masuk ke berbagai tempat serta tidak mengenal perbedaan jenis ras, etnis, suku, agama, maupun golongan. Seperti halnya pandemi Covid-19, masyarakat kota, masyarakat desa, tokoh politik, publik figur, pemuka agama, semua dapat tersandung dalam kasus korupsi. 

Sejarah peradaban klasik Nusantara mencatat, tindak penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno. Hal tersebut termuat dalam prasasti Luitan (tahun 901 M) serta prasasti Palepangan (tahun 906 M) yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Rakai Watukura dyah Balitung.

Prasasti Luitan dan prasasti Palepangan memuat tentang upaya terselubung para petugas pemungut pajak Kerajaan Mataram Kuno. Petugas pajak tersebut berupaya memungut pajak sawah di desa Luitan serta Palepangan melalui pengukuran tanah warga yang tidak sesuai dengan ukuran tanah asli.  Hal tersebut tentu merugikan rakyat.

Korupsi nampaknya memang telah menjadi bagian integral dalam kebudayaan masyarakat kita. Hal tersebut terlihat ketika pasca hegemoni kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Kerajaan Islam, yang selanjutnya memegang pengaruh serta kekuasaan tidak bisa lepas sepenuhnya dari praktik kejahatan korupsi.

Ekspansi pemerintah Belanda di wilayah kepulauan Nusantara pada abad ke-16 tidak banyak merubah pola perilaku koruptif masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan dampak dari budaya patrimonial yang masih tertancap kuat dalam praktik kehidupan bermasyarakat di Nusantara.

Pemerintah Belanda, dalam hal ini melalui kongsi dagang VOC, juga semakin memperburuk kehidupan masyarakat dengan turut serta dalam melanggengkan hegemoni tradisi patrimonialisme di Nusantara. Hal ini dimungkinkan karena terjadi interaksi yang semakin intensif dengan raja-raja Jawa.

Praktik korupsi oleh orang asing, dalam hal ini Belanda, di Nusantara tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak VOC. Sejumlah oknum kepolisian pada masa Hindia Belanda juga sempat terlibat. Pada tanggal 8 September 1923, Van Rossen yang merupakan seorang Komisaris Besar Kepolisian Batavia ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan uang.

Permasalahan korupsi di Indonesia tidak berhenti pada masa penjajahan. Indonesia, pasca diproklamirkan sebagai sebuah negara merdeka, harus dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: kemiskinan masif, kekerasan tribal, pemberontakan di sejumlah daerah, wabah penyakit, hingga korupsi para pejabat. .

Akibat dari sejumlah permasalahan tersebut, negara selanjutnya dinyatakan dalam keadaan darurat. Kekuasaan berpindah dari tangan pemerintahan sipil ke tangan militer yang disebut Penguasa Perang Pusat (Peperpu). Mayor Jenderal A.H. Nasution diberi mandat sebagai ketuanya.

Mayor Jenderal A.H. Nasution selanjutnya mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 (peraturan terkait upaya pemberantasan korupsi). Melalui aturan tersebut, korupsi baru digunakan sebagai sebuah istilah yuridis. Namun dalam perkembangannya, aturan tersebut kurang berhasil memberantas korupsi.

Saat ini negara juga berada dalam situasi darurat, meski tidak merujuk pada situasi darurat militer maupun politik. Negara dan dunia berada dalam situasi darurat Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan konsekuensi perumusan sejumlah kebijakan oleh pemerintah guna menghadapi permasalahan Covid-19. 

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari kebijakan pemerintah adalah proses penyaluran dana bantuan sosial kepada warga. Belum lama ini terjadi pemotongan bantuan warga yang dilakukan oleh oknum RT di Desa Telok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Berkaca dari fenomena tersebut, praktik korupsi telah masuk ke dalam ranah pemerintahan terkecil, yakni tingkat RT.

Sedangkan dalam pemerintahan pusat, saat ini telah dikeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Hal tersebut apabila tidak mendapat perhatian yang serius dari masyarakat dapat memunculkan ruang-ruang baru bagi tindak korupsi.

Situasi negara dan dunia saat ini sedang porak poranda akibat pandem yang tak berkesudahan. Hal tersebut tentunya akan semakin parah apabila ada segelintir oknum yang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Pengawasan yang ketat serta penindakan yang tegas mutlak diperlukan.

Mengacu pada  pasal 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 milliar, (2) Dala hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 bisa dilihat dalam konteks situasi darurat Covid-19 ini.

Kemerosotan moral pejabat publik telah menjadi pandemi yang masih eksis hingga saat ini. Hal tersebut semakin diperparah dengan aturan hukum serta penegakan hukum yang lemah. 

Situasi darurat Covid-19 ini patut menjadikan kita lebih aktif dalam mendorong pemerintah untuk tanggap serta kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang rawan menumbuhkan ruang-ruang baru bagi korupsi.