1 tahun lalu · 244 view · 4 menit baca · Politik 38456_90333.jpg

Korupsi Keluarga Bikin Kita Jadi Lemah Syahwat

Kasus Korupsi DPRD Sulbar

Ada banyak di antara kita yang diam ketika wakil-wakil di DPRD sana ditetapkan jadi tersangka pencuri uang. Kemungkinan besar kita diam dan tampak tak enak hati memberi respons hanya karena salah satu tersangka pencuri itu adalah orangtua sang sahabat karib.

Itu mungkin. Hampir sering kita temui bagaimana konsep kekeluargaan kerap jadi penghambat laju berpikir seseorang terhadap suatu kasus. Sikap seperti ini tampak terutama yang menyangkut hal-hal yang dianggap sebagai aib, yang ketika direspons, justru mempermalukan diri si peresponsnya sendiri maupun orang-orang terdekatnya, karibnya, keluarganya.

Rabu, 4 Oktober 2017, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat (Kejati Sulselbar) akhirnya resmi menetapkan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Mappangara, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Ia diduga melakukan kejahatan berupa penyimpangan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2016.

Yang paling memilukan lagi adalah semua wakil-wakilnya di DPRD, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun, terlibat-serta dan ikut jadi tersangka bersama-sama. Mereka diduga kuat turut melakukan kejahatan massal berupa pemanipulasian dana-dana anggaran yang sepatutnya untuk membiayai ongkos-ongkos pembangunan daerah, tetapi mengarahkannya kepada kepentingan diri pribadi dan golongannya.

Dalam bahasa “tukang tenun kebangsaan” yang kini sudah jadi Gubernur itu, ini namanya PENG...KHI...A...NA...TAN.

Melalui press release-nya, keempat unsur pimpinan DPRD Sulbar ditetapkan Kejati sebagai tersangka setelah sebelumnya dilakukan pendalaman informasi dari sejumlah saksi yang ada. Para saksi terdiri dari anggota DPRD, pimpinan SKPD, pejabat pengadaan, pemilik perusahaan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dari penelurusan secara intensif itulah Kejati Sulselbar akhirnya mendapatkan informasi-informasi awal dan utama sebagai dasar pentersangkaan wakil-wakil rakyat Sulbar. Pihaknya menemukan sejumlah bukti yang itu sedikit mengarahkan kasus ini kepada upaya pencurian uang-uang rakyat.

Selaku unsur pimpinan DPRD, tentu keempatnya bertanggung jawab penuh terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 2016. Dalam kedudukannya selaku pimpinan, merekalah yang menyepakati besaran nilai pokok pikiran Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi, baik kepada pimpinan maupun anggota DPRD, sebanyak 45 orang.

Di tahun 2016, sebagian dana tersebut sudah terealiasi sebesar Rp 80 miliar. Dugaan uang curian ini tersalur pada kegiatan-kegiatan seperti di PUPR, Disnakbud, dan Sekwan. Sisanya, uang-uang itu tersebar di berbagai SPKD, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten se-Sulbar.

Bukti-bukti lain yang juga jadi acuan Kejati melakukan pentersangkaan kepada unsur pimpinan DPRD ini adalah bahwa para tersangka telah secara sengaja memasukkan pokok-pokok pikiran mereka secara sepihak. Mereka memanipulasinya seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Tapi ternyata... Ah, sudahlah.

Selain itu, mereka juga tampak melawan hukum atau ketentuan yang berlaku. Sebab upaya tersebut sama sekali tidak melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mereka mengupayakannya tanpa melalui pembahasan sebelumnya, baik dalam Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna—memanipulasinya secara diam-diam.

Sebagai warga Sulbar, tentu saya (semoga juga Anda dan kita semua) merasa malu jika punya wakil yang tidak bersih dari korupsi. Kita patut kecewa sebab mereka dipilih hanya untuk melayani warga-warga Sulbar, dipilih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, bukan untuk menjadikannya seperti sapi perah: diternak untuk diperas.

Meski demikian, saya tidak terlalu terkejut dengan hadirnya kasus pentersangkaan oleh Kejati untuk unsur pimpinan DPRD ini. Ini kasus lazim. Yang membuat saya sangat terkejut dan kecewa adalah minimnya respons teman-teman mahasiswa, baik yang di daerah maupun yang tengah menempuh pendidikan di tanah rantau seperti di Yogyakarta, terhadap kasus yang sejatinya sangat mendesak diberi respons ini.

Mengapa perlu? Sebab diamnya kita terhadap kasus semacam ini akan ikut mempengaruhi jalannya proses hukum di sana. Jika bukan proses hukumnya yang akan lama, ditunda-tunda, maka besar kemungkinan bahwa proses itu sendirilah yang akan sirna ditelan waktu. Kasusnya hilang, para terduga pencurinya bebas.

Terkesan kecil memang. Tapi jangan salah, imbas desakan itu, terlebih datangnya dari warga daerah sendiri, jelas akan sangat luar biasa. Ya, ini jauh lebih penting ketimbang hanya menyerahkannya saja kepada yang dianggap berwenang, pasif menunggu hasil yang tak pasti.

Tapi kenapa respons kita hampir tak ada? Kenapa yang tampak di antara kita justru sikap diam seribu bahasa?

Memang ada pula yang bersuara. Hanya saja, yang hendak ditegaskan darinya justru penyangkalan dengan berkata: ...seakan-akan kalian tak pernah sekalipun memakan uang rakyat. Oalah... Jadi ingat Sajak Pertemuan Mahasiswa-nya Rendra saya: maksud baik saudara untuk siapa? kita ini dididik untuk memihak yang mana? 

Ini aneh, saudara-saudara. Padahal sebelumnya kita sangat getol menyoal kasus-kasus yang bahkan sepele sekalipun. Urusan selangkangan saja kita respons. Giliran ada yang jauh lebih utama, menyangkut hajat hidup orang banyak, keperkasaan kita justru sirna. Kita seolah jadi impoten, nyaris tanpa daya.

Mungkin kita tak sadar kalau yang berpotensi dicuri oleh orangtua sahabat karib itu adalah uang orangtua kita sendiri. Ataukah kita memang rela membuat orangtua sendiri menderita demi keselamatan orangtua sahabat karib semata.

Iya kalau yang jadi korban hanya orangtua kita saja. Itu tak masalah. Justru mulia sikap seperti itu. Tapi, bagaimana kalau yang dicuri itu adalah uang-uang orangtua-orangtua sahabat kita yang lain?

Lagipula, uang orangtua sahabat atau bukan, uang kita atau uang orang lain, sikap pada (terduga) pencuri harus tetap sama, bukan? Adil sejak dalam berpikir begitu. Pahami dan resapi, wahai para pengagum Pram!

Orangtua, orangtua. Ini semua karena orangtua. Jika bukan korupsi keluarga, korupsi orang-orang terdekat kita, mungkin saja soalnya akan lain. Duh! Konsep kekeluargaan yang dangkal memang seringnya bikin kita jadi lemah syahwat. Saya tak mau begitu.