Pegawai Negeri
2 tahun lalu · 558 view · 4 min baca menit baca · Politik icw-menilai-penindakan-kasus-korupsi-menurun-di-indonesia-ookoc06obl_0.jpg

Korupsi di Lingkaran Parpol

Persepsi masyarakat terhadap partai politik (parpol) cenderung negatif. Salah satu penyebab negatifnya persepsi masyarat tersebut adalah maraknya perilaku korupsi yang dilakukan oleh anggota (kader) partai politik. Perilaku korupsi yang dilakukan anggota (kader) parpol sangat mengecawakan masyarakat .

Kepercayaan masyarakat terhadap parpol pada saat ini sangat menurun. Hal ini, diakibatkan oleh ulah dan tindakan anggota (kader) parpol itu sendiri khususnya anggota legislator (DPRD/DPR RI), yang sudah mengabaikan kepentingan rakyat dan mengutamakan kepentingan dirinya dan parpolnya.

Anggota (kader) parpol menjadi aktor utama korupsi yang merupakan malapetaka bagi bangsa Indonesia. Hanya hasrat kekuasaan dan kekayaan yang ingin dicapai, tanpa mengedepankan unsur kemanusiaan, kejujuran, dan kesejahteraan bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Ramlan Surbakti (dalam Cholisin, dkk. 2007. Dasar –Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press), mendefinisikan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapid dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan umum yang mereka susun.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan simpati rakyat. Artinya, kekuasaan yang diperoleh partai politik karena adanya legitimasi rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Jadi, partai politik seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongannya.

Korupsi sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Koruptor berasal dari kata Corruptio dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Webster Student Dictionary).

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, di mana organisasi kemasyarakatan yang rumit seperti parpol mulai muncul. Disinyalir ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di lingkaran parpol.

Faktor-Faktor tersebut ialah :

Pertama, tingginya biaya politik. Banyaknya pejabat dan legislator yang merupakan anggota (kader) parpol ditangkap karena korupsi ditengarai karena mahalnya biaya politik di Indonesia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, mengungkap politik uang berperan dalam banyaknya jumlah pejabat publik yang dipilih melalui pilkada terjerat pidana korupsi. Perlunya dilakukan upaya menghentikan politik uang belum menyentuk akar persoalan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai biaya politik tinggi terjadi karena besarnya mahar politik dalam proses kandidasi kepala daerah. Mahar politik inilah yang mendorong kepala daerah berupaya mengembalikan biaya politik pasca pemilihan.

Donald Fariz mencontohkan, seorang petahana di daerah Sumatera, memberikan mahar kepada partai politik kepada hingga Rp 15 miliar. Masalah mahar untuk jual beli pencalonan ini membuat biaya politik tinggi.

Biaya politik tinggi, menurut riset ICW, memunculkan relasi patronase bisnis dan politik. Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan memaparkan, diperlukan sistem pengaturan dana politik untuk mendorong terbentuknya sistem politik yang terbuka, memunculkan partisipasi politik, serta persaingan yang seimbang. Sistem yang terbuka akan menghindarkan pemilih dari politik uang.

Kedua, banyaknya pengajuan proposal permintaan dana. Anggota parpol yang telah duduk di eksekutif terutama legislator pasti dibanjiri permintaan konstituen mereka. Sistem ini membuat mereka mencari sumber lain untuk menutupi biaya politik yang dikeluarkan untuk menjamu konstituen.

Ketiga, gaya hidup hedonis.  Busyro Muqodas, mantan pimpinan KPK pernah mengkritisi gaya hidup sebagian legislator yang lebih suka menonjolkan kemewahan. Gaya hidup mewah itulah  yang menjadi sumber perilaku korupsi, perilaku bermewah-mewah merupakan indikasi awal tumbuhnya tindak korupsi. Bermewah-mewah dapat mendorong sifat tak puas dan berusaha memenuhi kebutuhan dengan segala cara.

Keempat, segala bentuk iuran/setoran. Achmad Vananza, anggota Komisi I DRPRD Samarinda, membeberkan fakta, jika diperinci gaji yang diterima anggota DPRD sebesar 21 juta rupiah, gaji tersebut dipotong fraksi dan partai, sehingga yang diterima hanya sebesar 5 juta rupiah.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Damayanti, salah satu anggota legislator yang terlilit kasus korupsi saat ini,  secara blak-blakan menjelaskan jika gaji pokok sebagai anggota DPR RI banyak potongan untuk dibagi- bagi. Dari gaji pokoknya yang sebesar 15 juta rupiah per bulan, sebanyak 12 juta rupiah harus disetor ke fraksi partainya, serta untuk dewan pimpinan cabang partai sebesar 5 juta rupiah.

Kelima, dana operasional parpol. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Suding, pernah menyebut salah satu penyebab adanya aggota DPR yang terlibat korupsi adalah sibuk mencari dana operasional parpol.

Agus Rahardjo dalam acara yang bertajuk "Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara", memaparkan, 151 orang dari 487 pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah politisi.  Itu berarti 31,01 persen dari total kasus. Modusnya yang paling banyak adalah suap. Jika kita berpikir secara proporsional, pasti ada sesuatu yg salah dalam manajemen pendanaan partai.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon mengungkapkan salah satu kesulitan terbesar yang dialami partai politik adalah  mencari sumber pendanaan. Hampir tidak ada partai politik yang hidup dari iuran atau sumbangan sukarela anggotanya. Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana partai politik bisa mengumpulkan sumber dana ke depannya

Sebagai akhir tulisan ini, mengutip pernyataan dari Syamsuddin Haris, Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Semoga angota (kader) maupun petinggi parpol lebih membuka mata hati mereka bahwa berbagai kasus korupsi yang dilakukan politisi tak hanya mempermalukan diri sendiri, keluarga, dan partai, tetapi juga sangat melukai hati rakyat”.

#LombaEsaiPolitik

Artikel Terkait