3 tahun lalu · 299 view · 2 menit baca · Hukum korupsi_0.jpg
Sumber: pedulihukum

Korupsi dan Sanksi Sosial

Seakan memberikan daftar panjang dan sekaligus rasa lega karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya. Membelalakkan mata, begitulah ungkapan yang sekiranya pas pada aksi lembaga anti rasuah tersebut.

Bagaimana tidak, KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) berhasil membongkar suap-menyuap di negeri ini. Dalam satu hari yakni 31 Maret 2016 KPK melakukan OTT terhadap dua kasus. Pertama, menangkap dan menetapkan tersangka Direktur Keuangan dan SDM PT Brantas Abipraya berinisal SWA dan Senior Manager, DPA. Keduanya ditangkap pada Kamis 31 Maret 2016 karena diduga terlibat kasus dugaan suap.

Kedua, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Keduanya tersangkut kasus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Lagi-lagi kejadian di atas menambah daftar panjang individu-invidu yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Tidak salah jika mengatakan penyakit kronis yang menjalar ke berbagai sendi pemerintahan harus segera diminmalisir.

Kata meminimalisir tidak membenarkan bahwa tindakan korupsi tidak dapat diberantas sampai tuntas. Namun hal ini mengacu pada ungkapan seorang tokoh (Baca: Lord Actond : power tand to corrupt, absolute power corrupt absolutely) yang dapat diasumsikan bahwa kekuasaan  memang memiliki kecenderungan disalagunakan.

Tendensi korupsi pada suatu jabatan tertentu seakan tidak dapat dipungkiri. Mungkin yang menjadikan pembeda ialah seberapa besar presentasenya. Secara kasat mata tindak pidana korupsi dapat dikatan merugikan Negara dan rakyat. Hal ini terlihat dari besarnya kekayaan Negara yang masuk pada kantong pribadi. Di samping itu, semakin tingginya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat juga dikarenakan maraknya korupsi di negeri ini.

Langkah Pengobatan

Perlu langkah-langkah kongkrit untuk menyembuhkan Ibu Pertiwi yang sedang sakit sekarat seperti saat ini. Indonesia sebagai Negara hukum, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum, yakni dengan mengoptimalkan penegakan hukum itu sendiri. Tentunya tidak hanyak mengandalkan KPK saja, melainkan juga memaksimalkan kerja kepolisian, kejaksaan, dan bahkan hakim.

Longgarnya suatu hukum akan berdampak pada semakin merebaknya penyakit kronis yang bernama korupsi tersebut. Hukum Seyogyanya harus bisa memberikan efek jera. Hukuman dengan berada di balik jeruji besi seakan tidak memberi efek yang maksimal terhadap seorang koruptor dewasa ini. Atau mungkin karena ketika dipenjara masih dimanja dan ketika keluar tetap bergelimangan harta.

Karena itu, tindakan pemerintah untuk menyita aset-aset atau kekayaan individu yang bersangkutan harus lebih digalakkan lagi. Akan tetapi dengan cacatan hukum tersebut tidak memandang bulu.

Lebih lanjut, kurang tepat juga jika permasalahan yang dihadapi negara bangsa untuk memberantas tindakan korupsi pada level yang paling minim dibebankan kepada pemerintah semata. Sanksi sosial yang ada di masyarakat juga perlu disuburkan.

Kekuatan tersebut juga akan berdampak jera terhadap seorang terdakwa korupsi. Seperti budaya yang lebih mempertimbangkan proses seseorang  dalam menapaki jejak kehidupannya. Tidak hanya melihat hasilnya saja, akan tetapi melihat kesesuaian antara hasil dan proses yang dijalani seseorang.

Selain hukum tertulis (de facto) yang semakin ditegakkan dan prestasi yang diperlihatkan oleh lembaga seperti KPK yang berhasil membongkar tindakan korupsi, perlu juga modal sosial masyarakat atau dengan kata lain hukum sosial sebagai penyempurna. Sehingga, kedua hukum tadi diasumsiakan dapat mempercepat pemebrantasan tindakan korupsi yang sudah mengakar di masyarakat.

Artikel Terkait