Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Di mulai dari pernyataan Wamenkumham Prof. Edy. Yang mengatakan bahwa Kuroptor Bansos Eks, Menteri Sosial, Juliari Batubara dan Edy Prabowo Eks Menteri KKP yang korupsi ekspor benih lobster layak dihukum mati. Dengan mengacu pada pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum di ayat 2 bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Tempo.co (7/12/2020).

Korupsi yang masih tumbuh-subur sampai saat ini seharusnya sudah mulai menjadi perhatian utama, tidak hanya sekedar wacana, tetapi sudah harus ada ketegasan dalam menyikapinya, yaitu memberikan efek jera pada para koruptor tersebut. dengan memberlakukan hukuman mati salah satunya. Karena disadari atau tidak, sampai saat ini negara Indonesia masih kewalahan mengatasi korupsi.

Tetapi tulisan ini saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh tentang aspek hukumnya, dan bagaimana seharusnya kedua koruptor diatas diberikan hukuman. dalam tulisan ini lebih mendasar kepada penyebab terdini dari korupsi itu dilakukan, serta bagaimana proses penyelesaiannya.

Upaya pemberantasan korupsi sejatinya telah lama menjadi wacana pemerintah dan DPR, sehingga pada 2005 di bentuklah lembaga Independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi yang salah satu tugasnya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi pertanyaannya adalah seberapa jauh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan-pencegahan untuk pemberantasan korupsi?, apakah sistem yang berjalan sudah efektif untuk pencegahan korupsi? Atau ada satu hal yang terlupakan dari semuanya, sehingga korupsi tetap tumbuh subur dimana-dimana?, lalu apa seharusnya yang mesti dilakukan untuk pencegahan korupsi?.

Korupsi berasal dari kata Latin, yakni Corruptus, artinya adalah tindakan yang merusak, atau menghancurkan. Ketika digunakan sebagai kata benda, korupsi berarti sesuatu yang sudah hancur, sudah patah. (Wattimena, 2016). Secara umum Korupsi dapat kita artikan sebagai upaya penyalahgunaan kekuasaan publik (politik) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Bagi para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa korupsi merupakan tindakan yang paling buruk dan tidak bermartabat ketika dilakukan. Karena melakukan korupsi sejatinya tidak menggunakan akal budinya secara baik, serta kematian dan dekadensi moral atau hedonisme.

Akan tetapi, persoalannya bukan hanya disitu saja, bahwa korupsi ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, dan sudah terkesan membudaya dalam pikiran para penguasa, dalam pikirannya sudah tertanam bahwa ketika ia sudah berkuasa, maka ia akan menggunakan kekuasannya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri.

Kesan membudaya tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, pertama, sifat manusiawi, dalam hal ini bahwa ada gerakan-gerakan yang berangkat dari dalam diri penguasa sendiri sebagai manusia yang kemudian memiliki hasrat berkuasa, gemar berburu kenikmatan, dan memiliki sisi-sisi hewani yang bruntal. Nietzche mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk berkuasa. (Wattimena, 2016). Sehingga korupsi seolah menjadi tindakan wajar yang tak lagi dilihat menjadi suatu tindakan kejahatan.

Oleh karena itu, ketika sudah dianggap sebagai kultur, maka komponen untuk melakukan pencegahan pun jangan hanya diserahkan pada penegak hukum saja, akan tetapi, juga kepada masyarakat untuk bahu-membahu menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan.

Kedua, Pendidikan, terlepas dari hasrat manusiawi, sejatinya perlu melihat dari sisi yang lain, pendidikan menjadi pendongkrak utama bagaimana membentuk pola pikir yang baik, pendidikan juga menjadi sarana utama bagaimana menumbuhkan kesadaran. Dengan berpendidikan maka hasrat manusiawi tersebut bisa di minimalisir untuk tidak dilakukan serta-merta. Pendidikan diharapkan mampu menjadi tolak-ukur kemajuan suatu bangsa yang bebas dari tindakan kejahatan yang termonitor.

Tumbuh suburnya korupsi juga sejatinya disebabkan karena telah terjadi krisis kepercayaan yang signifikan dari  masyarakat kepada penguasa, hal ini berangkat dari kesenjangan ekonomi yang semakin besar, dan akhirnya merusak berbagai dimensi kehidupan bersama.

Kesenjangan ekonomi, tidak adanya kepercayaan, adanya korupsi yang berkelanjutan, dan mulai lagi menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besaar. Inilah yang di sebut lingkaran setan koruptor oleh Uslaner Eric. (Uslaner, 2008).

Oleh karena itu, selain upaya untuk sama-sama melakukan pencegahan-pencegahan korupsi juga diperlukan tindakan hukum, efek jera bagi para pelaku korupsi (koruptor). Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil dan penegak hukum ini harus menjadi satu kesatuan, semangat bersama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi dan tindakan kejahatan sejenisnya.

Pencegahan melalui gerakan-gerakan akar—rumput menjadi penting untuk dilakukan, menumbuhkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat sudah harus mulai dijalankan. Jika ada yang melakukan korupsi segera ditindak dengan tegas, berikan efek jera, dan jangan lupa bahwa edukasi menjadi alternatif utama yang bisa dilakukan dengan cepat untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa betapa berbahayanya tindakan kejahatan demikian, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sejahtera. Semoga!