Gempa di Lombok yang sudah terjadi sejak bulan lalu, mengakibatkan seluruh warga Lombok panik serta mengungsi. Serta mengakibatkan merosotnya perekonomian, susahnya memperoleh bahan makanan serta minuman, kebutuhan akan air bersih berkurang serta banyaknya rumah-rumah warga yang rusak yang mengakibatkan warga harus mengungsi.

Tidak hanya gempa saja, namun timbul masalah baru, anggota DPRD Kota Mataram melakukan tindakan korupsi. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina meminta Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat memberi sanksi pelaku dengan hukuman maksimal meski barang bukti yang ditemukan hanya Rp 30 juta.

Diketahui tiga orang yang diamankan adalah anggota DPRD kota Mataram berinisial HM, Kepala Dinas Pendidikan berinisial SD dan seorang kontraktor, CT. Mereka ditangkap di sebuah warung di kawasan Cakranegara pada hari Jumat (14/09/2018). 

Dana bantuan perbaikan rumah warga juga belum cair. Khususnya untuk rehabilitasi Gedung SD dan SMP. Dana yang dikorupsi tersebut sebesar Rp 4,2 miliar. Saat dugaan korupsi terjadi, sejumlah warga Lombok masih berada di posko pengungsian. Salah satu penyebabnya rumah mereka hancur dan rehabilitasi belum tuntas. Karena warga Lombok yang bertahan di pengungsian tidak sedikit, bantuan kemanusiaan dari publik yang masih sangat dibutuhkan.

Penyebab terjadinya korupsi yaitu sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Sifat tamak manusia adalah sifat yang banyak dimiliki manusia, hal ini terjadi karena pemikiran manusia yang ingin terus mendapatkan lebih dan lebih sehingga tidak pernah merasa puas dan menyebabkan korupsi yang tentu merugikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif tentunya menuntut manusia untuk selalu bergaya hidup yang mewah. Apabila gaya hidup ini tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh oleh seseorang, maka ia akan kesulitan untuk melanjutkan hidup sehari-hari apabila pendapatannya mengalami penurunan karena kebiasaan hidup yang serba mewah.

Faktor politik, individu pada jaman sekarang memiliki individualitas yang sangat tinggi dan daya saing antar individu menjadi sangat ketat. Orang yang tidak punya kepribadian baik pasti menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan korupsi agar dapat merasakan kekuasaan yang tinggi. Suap menyuap untuk mendapatkan kekuasaan yang tinggi sangatlah umum terjadi.

Faktor hukum, penyebabnya adalah lemahnya lembaga hukum di Indonesia. Mengapa bisa dikatakan lemah? Karena lembaga hukum di Indonesia masih ada yang tidak tegas dalam menegakkan hukum. Selain itu ada juga anggota dari suatu lembaga terlibat dalam tindak korupsi ini. Lalu mengapa aparat hukum tidak tegas? Salah satu penyebabnya karena ada beberapa orang yang memang sengaja menyuap seseorang agar orang yang menyuap itu terhindar dari masalah.

Faktor ekonomi, seseorang pasti punya kebutuhan masing-masing yang berbeda. Ada beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya diri, mungkin karena gaji mereka tidak seperti yang mereka ekspetasikan atau faktor lain yang mendesak seseorang untuk melakukan hal tersebut.

Faktor organisasi,, di sisi lain, di antara anggota belum ada kejujuran (mawas diri) dan kesadaran diri sehingga masih memungkinkan apabila diadakan suatu korupsi. Tidak adanya persatuan  atau kerja sama, tidak ada pemimpin yang mengatur serta adanya persaingan yang timbul untuk merebut kekuasaan .

Terpilihnya seorang calon pejabat yang kemudian melakukan korupsi atau bentuk penyalahgunaan kekuasaan lain menjadi tanggung jawab rakyat. Karena rakyatlah yang memilih, jadi masyarakat harus benar-benar memahami siapa yang mereka pilih, apakah ia seorang yang baik,jahat,jujur,pembohong dan sebagainya.

Terpilihnya seorang pejabat yang akhirnya menjadi koruptor karena masyarakat tidak memiliki pemahaman terhadap siapa yang ia pilih. Saat pemilu masyarakat tidak boleh salah pilih dan mempertimbangkan banyak sisi sebelumnya. Harus menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih pejabat negara.

Akan tetapi, jangan dibebankan semuanya kepada masyarakat. Karena rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin dengan latar belakang yang baik, memiliki pengalaman yang beragam serta mempunyai etika yang dapat membangun daerah-daerah mereka. Indonesia milik rakyat Indonesia, bukan hanya milik partai politik apalagi koruptor.

Sebaiknya para koruptor tersebut di beri hukuman yang pantas agar ada efek jera, Jangan hukuman yang terlalu ringan apalagi penjara dengan fasilitas yang mewah seperti rumah sendiri. Harus adil dan bijaksana dalam memberi sanski yang pas. Jangan seperti si pencuri sandal yang di hukum sampai 5 tahun. Di pikir-pikir mengenaskan sekali sistem hukum di Indonesia ini.

 Kita sebagai orang yang berpendidikan harus bisa memilah mana yang benar mana yang salah, serta selalu membela keadilan. Namun, balik lagi ke diri sendiri yang harus mawas diri dan mengakui kesalahan. Nilai-Nilai kejujuran harus ditanamkan sejak dini agar kelak jika dewasa nanti bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan Negara.