Upaya mendorong keterwakilan peran politik perempuan, salah satunya dengan memperbanyak porsi perempuan dalam parlemen terus digalakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, dalam beberapa kali ajang pertarungan pemilu gagal mengangkat partisipasi politik perempuan dalam parlemen.

Kebijakan affirmative action yang selama ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tidak membuahkan hasil yang signifikan. Terbukti  9 persen pada pemilu tahun 1999 menjadi 11,8 persen pada tahun 2004, dan menjadi 18 persen pada tahun 2009. Namun, pada pemilu 2014 jumlah itu mengalami penurunan yakni menjadi 17 persen.

Memaknai Partisipasi Politik Perempuan

Politik merupakan arena untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik untuk kepentingan umum dan kebaikan bersama. Pertarungan kepentingan pun bisa datang dari kelas sosial manapun. Jadi politik bukan sekedar memilih dan dipilih di ruang pemilu saja.

Saat ini kehadiran perempuan dalam ruang politik sangat minim, sehingga perumusan kebijakan masih bias akan gender—laki-laki memegang kendali penuh dalam menentukan kebijakan. Alhasil kebijakan krang menyentuh perempuan—perempuan tetap tertinggal dan miskin.

Minimnya jumlah perempuan dalam parlemen tentu akan mempengaruhi kebijakan yang menyangkut perempuan pula.  Contoh: kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok lainnya, maka perempuanlah yang paling terkena dampaknya karena memegang kendali domestik.

Selain itu masih banyak produk kebijakan politik yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, hingga saat ini masih ada 365 peraturan daerah yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan.

Memang ada beberapa perempuan yang terlibat aktif dalam ruang politik—Menteri, anggota parlemen, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan legislative, namun tidak dibarengi dengan agenda politik yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Faktor Penghambat

Ada sejumlah faktor sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang menghambat partisipasi politik perempuan. Pertama, masih kuatnya anggapan sosial bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga (domestifikasi). Di sisi lain, urusan publik atau politik dianggap sebagai urusan laki-laki. Anggapan sosial ini merupakan cerminan dari masih kuatnya ideologi patriarkhi di dalam masyarakat kita.

Kedua, warisan politik Orde Baru (Orba), yakni penghancuran gerakan politik perempuan. Dengan dalih komunisme, Orba menghancurkan gerakan politik perempuan terbesar di tahun 1960-an, yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Juga melumpuhkan organisasi nasionalis lainnya. Lalu, ketika Orba berkuasa, kendati beberapa ormas perempuan dibiarkan berdiri, tetapi mereka dijauhkan dari gerakan politik. Akibatnya, organisasi perempuan hari ini kurang perspektif politik.

Ketiga, biaya politik yang sangat mahal. Kita tahu, untuk berlaga di Pilkada, biasanya seorang kandidat merogoh kocek hingga milyaran rupiah. Kalaupun si kandidat tidak mau menempuh biaya mahal, tetapi mereka tetap harus menyiapkan uang untuk kebutuhan operasional dan alat peraga.

Di sisi lain, karena domestifikasi yang menjauhkan perempuan dari ruang produksi ekonomi, kaum perempuan kurang berdaya secara ekonomi. Tidak mengherankan, kalaupun ada perempuan yang sanggup berlaga di Pilkada, mereka biasanya berasal dari kalangan atas: pengusaha, keluarga pejabat, artis, dan lain-lain.

Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang mengadopsi model ekonomi neoliberal semakin memperlemah langkah perempuan menuju gelanggang politik. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki ditempatkan sebagai “pencari nafkah utama”. Sedangkan perempuan bertugas sebagai petugas rumah tangga (domestik). Ketika sesuatu hal, taruhlah tekanan ekonomi, memaksa perempuan keluar rumah untuk bekerja, maka posisi mereka hanya sebagai “pencari nafkah tambahan”.

Hal ini membawa ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Jadinya, upah buruh laki-laki lebih banyak dari upah buruh perempuan karena adanya komponen tunjangan keluarga (istri dan anak). Sementara buruh perempuan, sekalipun sudah menikah atau sudah berkeluarga, tetap dianggap buruh lajang.

Jadi, neoliberalisme diuntungkan oleh konstruksi sosial yang menganggap perempuan hanya “pencari nafkah tambahan” ini. Ini nampak pada fakta bahwa buruh perempuan paling rentan terhadap kebijakan upah murah dan penempatan pada pekerjaan tidak tetap.

Dengan posisi sebagai ‘pencari nafkah tambahan’, perempuan paling banyak mengisi pekerjaan tidak tetap. Sebuah data mengungkapkan, hampir 80 persen buruh kontrak, harian lepas, dan borongan adalah buruh perempuan. (Suara Merdeka, 2007).

Selain itu, karena selalu diposisikan sebagai petugas rumah tangga (domestifikasi), maka sebagian besar tenaga kerja perempuan tergolong berketerampilan rendah.

Sebagian besar perempuan yang dipaksa bekerja di luar rumah memilih pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan domestik mereka, yakni sebagai pembantu rumah tangga, pelayan toko, pelayan warung makan, pengurus bayi, dan pengurus lansia. Dan, ironisnya, hingga hari ini pekerjaan-pekerjaan itu belum dipayungi aturan hukum yang menjamin hak-hak normatif mereka, seperti upah layak, hak cuti, jaminan keselamatan kerja, dan lain-lain.

Walhasil, perempuan kurang berdaya secara ekonomi. Kemiskinan melekat pada perempuan. Bahkan ada yang menyebut bahwa kemiskinan di Indonesia lebih banyak berwajah perempuan. Saling sengkarut antara kemiskinan dan patriarki menyebabkan perempuan sulit tampil lebih leluasa di ruang-ruang publik.

Koperasi Perempuan Sebagai Senjata

Menurut saya, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya dengan langkah affirmative action saja. Perlu memadukan  antara pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan politik. Tanpa pemberdayaan ekonomi, yang memungkinkan perempuan lebih mandiri dan berdaulat sebagai manusia, sangat sulit mengharapkan perempuan berdaya di lapangan politik.

Pemberdayaan ekonomi memungkinkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan lain-lain, sebagai prasyarat untuk pengembangan dirinya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Ini juga yang akan menjadi pintu masuk perempuan di ruang-ruang sosial.

Menurut saya, ide pembangunan koperasi perempuan menjadi sangat relevan. Koperasi akan menjadi senjata untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi. Koperasi juga akan menjadi alat mewadahi kaum perempuan dalam berbagai kolektif-kolektif kerja yang produktif.

Koperasi juga akan mengajari perempuan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi, bukan dengan bersaing satu sama lain seperti terjadi di alam kapitalisme, melainkan dengan kerjasama dan solidaritas. Ini merupakan alat yang penting untuk mengorganisasikan kembali rakyat, termasuk perempuan, yang tercerai-berai akibat persaingan bebas ala kapitalisme.

Tetapi koperasi perempuan tidak hanya mengajarkan soal bagaimana berproduksi. Merujuk pada pengalaman perempuan di Venezuela melalui program Banmujer (Bank Perempuan), koperasi perempuan juga bisa menyelenggarakan workshop, seperti pengenalan soal hak-hak perempuan, bagaimana melawan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemeliharaan kesehatan keluarga, pemberantasan buta-huruf, dan kursus-kursus politik.

Jadi, koperasi perempuan ini tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga kemajuan sosial, budaya, dan politik. Akumulasi pengalaman dari berproduksi bersama, belajar bersama, dan menyelesaikan persoalan secara bersama, akan menjadi basis bagi lahirnya kesadaran politik yang bervisi pembebasan.#LombaEsaiPolitik