Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa genetika (genetic engineering) akhir-akhir ini cukup signifikan dan telah menjadi perhatian serius baik dari pemerintah maupun dari kalangan ilmuwan.

Menurut BPOM RI, rekayasa genetika merupakan salah satu teknik bioteknologi yang dilakukan dengan cara pemindahan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang mempunyai sifat tertentu untuk mendatangkan keuntungan besar bagi manusia.

Lebih jelasnya, salah satu ilmuwan terkenal di dunia yakni Stephen Hawking pernah memaparkan bahwa dengan Rekayasa Genetika bisa meningkatkan kompleksitas DNA dalam tubuh manusia yang tentu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia.

Rekayasa genetika pada dasarnya adalah suatu teknik yang digunakan untuk memanipulasi komponen genetik makhluk hidup yakni DNA genom atau gen yang dapat dilakukan dalam satu sel atau makhluk hidup (organisme), bahkan dari satu makhluk hidup ke mahluk hidup lain yang berbeda jenisnya.

Makhluk hidup yang materi genetiknya telah dimanipulasi secara artifisial melalui penelitian di laboratorium dengan rekayasa genetika sering disebut mahluk hidup transgenic atau rekayasa genetika mahluk hidup (genetically modified organism/GMO) memiliki sifat unggul dibandingkan mahluk hidup sejenisnya.

Tujuan utama pengembangan GMO adalah untuk mengatasi berbagai masalah kekurangan pangan yang dihadapi negara di dunia yang tidak mampu dipecahkan secara konvensional, karena pertumbuhan penduduk di dunia yang begitu cepat dan tidak terkendali.

Kehadiran produk rekayasa genetika tentu diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi berbagai masalah pangan ini.

Namun dalam perkembangan hingga pada saat ini, GMO masih menimbulkan berbagai pro dan kontra (kontroversi) di tengah kehidupan masyarakat dunia, baik yang terjadi di negara yang sedang mengembangkan GMO maupun di negara yang menggunakan produk ini.

Berbagai Kontroversi yang muncul dan meningkat sangat tajam ini justru terjadi di kalangan para ilmuwan.

Kelompok ilmuwan yang pro/mendukung GMO beralasan bahwa ada potensi yang tak terbatas dalam rekayasa genetika yang sangat bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida, mengatasi kekurangan pangan, dan menghasilkan bahan pangan yang lebih bergizi dan berkualitas tinggi.

Kelompok ilmuwan yang kontra/menolak GMO berpendapat bahwa produk hasil GMO belum tentu aman untuk digunakan karena masih berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

Beberapa ilmuwan, salah satunya yakni Profesor John Fagan, pemenang penghargaan genetika, Maharishi University of Management, Iowa, Amerika Serikat memberikan pandangannya mengenai Rekayasa Genetika yang menyimpulkan bahwa produk GMO tidak dapat dikategorikan aman/layak.

“Proses rekayasa genetika selalu melibatkan risiko mengubah genetika dan fungsi seluler dari organisme makanan dengan cara dan perubahan yang tak terduga, dapat menyebabkan GE makanan menjadi alergi, beracun, atau dikurangi nilai gizi”demikian pernyataan dari Profesor John Fagan tersebut.

Kemunculan GMO ke publik juga menjadi kontroversi di kalangan masyarakat seluruh dunia. Kontroversi tersebut terkait dengan kemungkinan resiko terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat sensitif seperti: pangan, kesehatan, lingkungan, agama, budaya, etika, psikologi, dan sebagainya.

Dengan munculnya berbagai seruan penolakan produk GMO di kalangan masyarakat yang belakangan intensitasnya justru semakin meningkat membuat beberapa negara di dunia akhirnya mengambil langkah hukum dalam menangani persoalan GMO ini untuk meminimalisir dampak negatif produk GMO.

Salah satu contohnya adalah Pemerintah Amerika Serikat yang membuat peraturan perundangan khusus untuk menjamin tingkat keamanan pangan GMO untuk dikonsumsi semua orang.

Hal yang sama juga terjadi di berbagai negara anggota Uni Eropa yang mengharuskan produk GMO harus memberikan deskripsi detail tentang penggunaannya sesuai dengan UU mereka.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang paling banyak menggunakan produk GMO khususnya di bidang pangan dan farmasi juga telah membuat perangkat hukum yang dapat melindungi konsumen dari resiko yang tidak diinginkan.

Tuntutan global terkait penggunaan GMO ini mengharuskan pemerintah Indonesia merevisi UU No. 7 Tahun 1996 yang diganti menjadi UU No. 18 Tahun 2012. Dalam UU baru tersebut ditambahkan pasal yang mengatur tentang produk rekayasa genetika pada pasal 1 ayat 33, dan 34 junto pasal 69 sampai pasal 77.

Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh adanya produk rekayasa genetika terhadap lingkungan diatur dalam UU No. 21 tahun 2004 tentang ratifikasi protokol Cartagena dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika.

Protokol Cartagena merupakan pelaksanaan konvensi tentang keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam perpindahan, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari perpindahan lintas batas organisme hasil modifikasi genetik, termasuk dalam pengolahannya.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 mengatur tentang sistem pengawasan, keamanan serta regulasi dari berbagai produk rekayasa genetika.

Terdapat beberapa institusi di Indonesia yang berwenang dalam mengatur tentang regulasi tanaman GMO ini di antaranya yaitu TTKH (Tim Teknis Keamanan Hayati), KKH (Komisi Keamanan Hayati), BCH (Biosafety Clearing House), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian.

Produsen GMO harus terlebih dahulu mengajukan produk tersebut melalui Kementerian Pertanian yang kemudian akan dilanjutkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu diteruskan ke Komisi Keamanan Hayati.

Komisi Keamanan Hayati (KKH) memiliki wewenang dalam merekomendasikan keamanan hayati produk GMO kepada menteri serta melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan produk rekayasa genetika, serta pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan adanya dampak negatif produk ini.

Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) bertugas melakukan berbagai kajian teknis keamanan hayati. TTKH memiliki wewenang untuk menjalankan FUT (Fasilitas Uji Terbatas) serta LUT (Lapangan Uji Terbatas) terhadap produk GMO tersebut.

Ketika produk transgenik tersebut telah dinyatakan aman/layak, maka Komisi Keamanan Hayati akan memberikan hasil tes tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk diteruskan kepada Menteri Pertanian yang akan mengumumkan bahwa produk tersebut aman terhadap lingkungan.

Kemudian pemerintah bertanggung jawab dalam membuat pedoman untuk pengujian keselamatan biologis serta mengatur pembentukan Biosafety Clearing House (BCH).

Fungsi dari BCH yaitu mengatur dan mengeluarkan informasi terkait produk GMO  ke publik dan menghadiri respons publik yang menyangkut tentang produk GMO tersebut.

Selain beberapa peraturan di atas, ada juga Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; SKB 4 Menteri Tahun 1999 dan Peraturan Kepala Badan POM RI No : HK.00.05.23.3541 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika.

Sesungguhnya perangkat hukum yang mengatur peredaran dan penggunaan GMO di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia sudah banyak dan memadai namun dalam pelaksaannya saja yang hingga sekarang belum dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan banyaknya faktor nonteknis yang menyertainya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak perangkat hukum dengan institusi yang terkait dengan produk GMO baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia untuk mengatur penggunaan produk-produk GMO agar bisa memberikan produk yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Jika sudah seperti itu, maka segala bentuk kontroversi yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang manapun bisa perlahan dikurangi dan produk GMO dapat bermanfaat sebagaimana fungsi aslinya yaitu adalah untuk mengatasi berbagai masalah kekurangan pangan yang dihadapi berbagai negara di dunia.