Taman Hutan Raya (Tahura) Abdul Latief yang terletak di Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi salah satu kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Sinjai.

Selain hutan tersebut merupakan hutan hujan tropis, juga keanekaragaman flora dan fauna endemik Sulawesi yang masih terjaga seperti Anoa, Rusa, Pelatuk Sulawesi dan Jamur Mahkota. Karena itulah Visi Pengelolaan Tahura Abdul Latief Sinjai yaitu “Sebagai Pusat Konservasi Anoa, Media Edukasi dan Ekowisata Bersama Masyarakat”


Tahura Abdul Latief Sinjai juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang dimiliki Kabupaten Sinjai. Letaknya yang berada pada ketinggian 1.200-2.200 meter diatas permukaan laut, membuat wisatawan akan menikmati keindahan “Negeri Diatas Awan” yang begitu memanjakan mata.

Jika melirik kebelakang, sebelumnya Tahura Abdul Latief Sinjai merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang Kelompok Hutan Lompobattang yang terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Aparang yang membentang luas dari Hulu Jeppara sampai Dusun Kalimbu.  

1 Agustus 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, ±720 Ha dari ±3.299.005 Ha Hutan Lindung Bulu Pattiroang Kelompok Hutan Lompobattang diubah menjadi Taman Hutan Raya dengan tujuan konservasi kawasan, pelestarian potensi sumberdaya alam, penangkaran satwa, koleksi berbagai jenis tumbuhan dan pengembangan ekowisata dengan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi perlindungan tata air di wilayah tersebut

Namun, saat ini pengembangan Tahura Abdul Latief Sinjai menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan.  Perlu diketahui, saat ini di Tahura Abdul Latief Sinjai sedang dibangun Bumi Perkemahan seluas ±1,2 Ha yang dilengkapi dengan jalan rintisan menuju lokasi sepanjang ±400 m dengan luas ±3 m dan Track Mountain Bike sepanjang ±2 km dengan lebar ±2 m dengan dalih pengembangan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.


Aliansi Tahura Menggugat yang terdiri dari organisasi pencinta alam, organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, individu merdeka serta jaringan, masih terus menggemakan suara-suara penolakan terkait dengan Pembangunan tersebut


Pembangunan yang lebih mengedepankan aspek keinginan daripada kebutuhan ini jelas mengancam habitat anoa, sumber air, vegetasi alam dan memperbesar resiko terjadinya bencana tanah longsor.

Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin juga sempat angkat suara “Pembangunan Tahura tidak harus merusak hutan hanya untuk menjadikannya tempat wisata” Ujarnya (15/10/2020) saat Diskusi dengan tema “Kontroversi Pembangunan Bumi Perkemahan di TAHURA Abdul Latief Kabupaten Sinjai” yang dilaksanakan oleh Mongabay Indonesia via online.

Watchdoc Documentary dengan program Watchdoc Kolaborasi pun mengangkat polemik ini kedalam Video Dokumenter dengan Judul “KABUT DI TAHURA”

Tidak sampai disitu, Petisi Aliansi Tahura Menggugat “Selamatkan Rimba Terakhir Lompobattang-Bawakaraeng” yang ditujukan kepada Bupati Sinjai, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Sulawesi Selatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimuat change.org sampai saat ini (29 April 2021, 22:00 WITA) telah mencapai 28.240 orang yang telah menandatangani

Setidaknya, ada beberapa alasan kenapa api perlawanan penolakan Pembangunan Bumi Perkemahan dan Track Mountain Bike tersebut masih terus berkobar.

Pertama, Tahura Abdul Latief Sinjai merupakan rumah bagi Anoa yang merupakan hewan endemik Sulawesi. Pembangunan Bumi Perkemahan dan Track Mountain Bike jelas akan mengancam habitat Anoa serta berkontradiksi dengan visi Pembangunan Tahura Abdul Latief Sinjai yakni “Sebagai Pusat Konservasi Anoa, Media Edukasi dan Ekowisata Bersama Masyarakat”

Kedua, Pembangunan Bumi Perkemahan dan Track Mountain Bike berada pada kemiringan kurang lebih 30-40 derajat  dengan kondisi lahan tidak stabil, mengingat jenis tanah pada areal tersebut adalah Latosol yang mudah longsor

Muhlis Salfat yang merupakan Peneliti Bencana mengungkapkan bahwa Tahura Abdul Latief Sinjai yang terletak di Desa Batu Belerang merupakan kawasan rawan dan berpotensi terjadi tanah longsor. Hal ini dilihat dari Kemiringan wilaya      yang berada pada kisaran >40% serta Curah Hujan 2500-3000 mm/tahun

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak berhati-hati dalam menafsirkan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Agar, Suaka Margasatwa,Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam Pasal 13 Poin B Angka 3 “merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam”. Jika melihat apa yang telah di paparkan diatas, jelas lokasi pembangunan tersebut sangat tidak memungkinkan karena merupakan daerah yang rawan dan berpotensi terjadi tanah longsor. Disis lain habitat Anoa yang menjadi ikon Tahura Abdul Latief Sinjai jelas akan terusik.

Keempat, Pembangunan tersebut terkesan dipaksakan dengan dasar wisata lalu mengorbankan hutan. Pembangunan yang lebih mengutamakan aspek keinginan daripada kebutuhan terlihat jelas dengan adanya Pembukaan jalur untuk Track Mountain Bike yang lokasinya semakin jauh kedalam areal vegetasi alam yang tersisa dan notabenenya hanya diperuntukkan bagi segelintir kalangan. Hal itu, jelas akan semakin mendesak habitat Anoa mengingat Anoa merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap aktivitas manusia.

Atas beberapa dasar dan pertimbangan itulah, sampai saat ini Aliansi Tahura Menggugat masih terus menyuarakan suara-suara perlawanan dan mendesak Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk segera menghentikan pembangunan tersebut dan melakukan rehabilitasi terhadap bentang alam yang telah mengalami kerusakan.

“Ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakir telah ditangkap dan sungai terakhir telah kering, saat itulah manusia baru sadar bahwa uang tidak bisa dimakan” - Pepatah Suku Indian

-ooo-

Referensi