13380_49114.jpg
www.koran-jakarta.com
Politik · 4 menit baca

Kontestasi Politik di Era Post-Industri

Kontestasi politik di negeri ini tampaknya sedang menggebu-gebu. Hampir setiap hari, arus pemberitaan di berbagai media belakangan ini adalah seputar pertarungan politik. Baik itu pertarungan di tingkat Pilpres, pun demikian di ranah Parlemen. Pemberitaan tentang calon DPR, DPD dan DPRD masif bertebaran di berbagai media. Baik dari media mainstream cetak, televisi, radio, bahkan hingga media sosial juga menjadi wadah persaingan politik yang lazim ditemui.

Pertarungan politik saat ini, erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Hampir semua kandidat yang bertarung, merepresentasikan dirinya sebagai pihak yang paling bersih, merakyat, berintegritas dan doyan kerja. Lagi-lagi penulis sampaikan, bahwa alam politik saat ini memang sedang berkobar-kobar. 

Pertarungan tidak hanya sekadar memanas di dunia maya (media), namun setiap kandidat yang sedang bertarung untuk agenda politik 2019 tengah berupaya untuk berdialektika, membangun diskursus dalam bentuk interaksi dengan masyarakat. Dan biasanya, janji-janji manis akan menjadi ‘sajian’ utama yang akan disampaikan para elite/politisi, kala bertemu dengan calon-calon pemilihnya.

Dengan begitu, dapat digeneralisasikan bahwa alam politik saat ini, tengah menghadirkan berbagai manuver untuk mendapatkan kekuasaan. Mungkin saja situasi saat ini, juga menghadirkan intrik politik dengan mengandalkan strategi yang lazim ditemui dalam Pemilihan Umum, seperti halnya; money politic, black campain dan negatif campain. Hal itu tentu memunculkan pertanyaan bagi kita, dalam menyikapi kontestasi 2019 (Pilpres dan Pileg). 

Sudah sejauh mana publik dapat dengan antusias memberikan hak suaranya dan memilih kandidat yang tepat? Karena, akan menjadi ironi jika pesta demokrasi (Pemilu) tidak disertai dengan tingkat partisipasi politik yang memadai. Dan akan sangat disayangkan pula, jika pada akhirnya hak suara juga dipergunakan untuk memilih kontestan Pemilu hanya dikarenakan faktor politik praktis. Pengaruh dari money politic dan black campain.

Era post industri

Daniel Bell dalam karyanya yang berjudul The Coming of Post Industrial (1976) telah lama meramalkan adanya masyarakat Post Industri seperti saat ini. Dalam karyanya itu, Bell menyatakan perbedaan antara masyarakat Post Industri dengan dua fase perkembangan masyarakat sebelumnya, yaitu masyarakat Pra-Industri dan masyarakat Industri. 

Bila kekuatan utama masyarakat Pra-Industri terletak pada sumber daya alam, terutama lahan, dan masyarakat Industri pada mesin. Maka, pada masyarakat Post Industri, informasi serta teknologi informasilah sebetulnya yang menjadi kekuatan utama pergerakan dinamika masyarakat dan perubahan sosial. Tanpa adanya kemampuan untuk menggunakan teknologi, maka masyarakat tidak akan dapat bertahan dalam menjalani kehidupan, serta terjebak dalam tipu daya pihak-pihak tertentu ketika diperhadapkan dengan derasnya perkembangan informasi  saat ini.

Bila menelaah pendapat yang disampaikan Amir Piliang (2004), bahwa di era revolusi informasi, masyarakat masih berinteraksi satu dengan yang lain, tetapi kini tidak lagi dengan komunitas yang nyata, melainkan didalam komunitas virtual (Piliang, 2004:64). Untuk itu, era Post Industri sebagi era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang, masif ditemui  penggunaan gawai, media sosial, internet dan lain sebagainya. Hal itu telah menawarkan bentuk-bentuk komunitas sendiri (virtual comunity), bentuk realitasnya sendiri (virtual reality) dan bentuk ruangnya sendiri (cyberspace).

Dalam kaitannya terhadap alam politik nasional, perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat disatu sisi memberikan dampak positif, namun juga dampak negatif. Media (virtual), mungkin saja menjadi ruang bagi sejumlah elite untuk memframing posisinya sendiri kepada citra/gambaran yang baik-baik saja. Atau bahkan, memframing posisi lawan politiknya kepada gambaran yang kurang baik. Tentu saja publik harus peka untuk menyerap dan membedakan informasi agar mampu mengetahui data yang faktual, dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Artikel yang ditulis Judith Donath (2005) berjudul “Identity and Deception in the Virtual Comunity”, memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus di jejaring komputer (internet), ada kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas dan kepura-puraan untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Menurut Donath, sumber petunjuk pertama untuk menggali identitas seseorang di dunia maya ialah melalui pemeriksaan terhadap akun nama individu itu sendiri. (Smith dan Kollock, 2005)

Baca Juga: Panggung Politik

Artinya, diperlukan kehati-hatian ketika hendak mengkonsumsi informasi yang terdapat di media sosial. Proses selektif dapat dilakukan dengan melihat identitas dari pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Karena sejatinya, media sosial kerap dipergunakan oleh interest group untuk menggiring opini dan persepsi publik. Selain itu, masyarakat juga harus berhati-hati ketika membaca berita. 

Berita yang baik tentu saja memiliki kaidah jurnalistik yang memiliki tahapan redaksional yang mumpuni, yaitu isi pemberitaan yang berimbang dan sifatnya tidak menghasut. Langkah bijak yang dapat kita lakukan ketika menemukan pemberitaan yang berat sebelah, dan bersifat provokatif adalah dengan bersikap abai dan tidak menyebarkan berita abal-abal tersebut.

Berdasarkan hal itu, ruang demokrasi tentu saja memberikan kesempatan yang cukup besar bagi publik, untuk menentukan calon wakil rakyat yang berhak mendapatkan tahta kekuasaan. Sebagai pemegang mandat konstitusi untuk mengutus calon-calon wakil rakyat di Pemilu 2019, tentu ada baiknya perkembangan arus informasi dan teknologi dimanfaatkan untuk melihat track record kandidat yang tengah bersaing. 

Dan, membedah secara logis visi dan misi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang bertarung di 2019 mendatang. Dengan begitu, publik dapat secara rasional menentukan kandidat terbaik, seorang negarawan yang berhak mewakili rakyat dan duduk di tahta kekuasaan.

Jangan sampai kita terjebak dengan strategi politik praktis para elite/politisi yang sedang bertarung untuk merebut ‘kue’ kekuasaan itu. Terjebak karena money politic ataupun black campain.  Karena, elite/politisi yang menggunakan cara-cara ‘kotor’ untuk merebut kekuasaan, pada akhirnya akan mengabaikan kepercayaan rakyat yang sudah diberikan. Menggunakan hak dan wewenang secara semena-mena ketika bertahta.

Bila melihat data bahwa, OTT yang dilakukan terhadap Bupati Kabupaten Pakpak Barat, di provinsi Sumut itu merupakan tindakan penanganan kasus korupsi yang ke-27 oleh KPK di sepanjang tahun 2018. Jika dihitung sejak KPK berdiri pada 2004, maka sudah lebih dari 100 kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi. Belum lagi kalau digabungkan dengan lembaga pemerintahan lainnya dari pihak kepolisisan, kejaksaan, hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan daerah.

Tentu kita berharap, agar wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang terpilih pada kontestasi Politik 2019 mendatang adalah putra-putri terbaik Bangsa. Disinilah momentum bagi publik untuk selektif memilih pemimpin yang ideal, dan menjadikan Pemilu 2019 sebagai kesempatan untuk ‘menghukum’ elite/politisi yang tidak amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan tidak memberikan “ruang” di tengah masyarakat.