Sebuah eskapisme politik terjadi hari ini. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1915 adalah tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Mari kita lihat isi Pasal 7 ayat (2) huruf e berbunyi, "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota."

Di situ sudah jelas batas-batas umur yang dikehendaki. Mahkamah Konstitusi (MK) tentunya akan menolak gugatan yang diajukan 4 politikus yakni Faldo Maldini (PSI), Tsamara Amany (PSI), Dara Adinda Kesuma Nasution (PSI), dan Cakra Yudi Putra (PKPI) yang berupaya untuk memberikan perubahan mengenai batas usia calon kepala daerah. 

Hal-hal mendasar inilah (tentang gugat dan tolak) yang sering disebut dengan eskapisme politik. Akan selalu noise (penolakan/gangguan)  dan voice (suara) dalam sebuah kehidupan berpolitik.

Pemain-pemain  utama di panggung politik tak lepas dari usaha eskapisme atau penghindaran. Mereka akan mencari gampangnya saja. 

Dalam artian, ketika ada usulan baru, sedang di sisi lain sudah ada perundangan yang baku dan telah ditetapkan, mereka akan cenderung menghindar dari usaha-usaha yang lebih berat, semisal menerima usulan dan melakukan perombakan yang baku.

Itulah eskapisme politik. Para tua atau politikus tua sangat dekat dan rentan dengan sikap eskapisme ini.

Menurut beberapa pengertian yang lebih bebas, eskapisme adalah sikap hidup yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala kesulitan, terutama dalam menghadapi masalah yang seharusnya diselesaikan secara wajar.

Eskapisme juga berarti cara memusatkan perhatian pada hal-hal menyenangkan yang bertentangan dengan realitas keras dari kehidupan sehari-hari.

Para muda atau dalam hal ini politikus (jamak: politisi) muda juga merupakan persona yang mempunyai hak terlibat dalam politik, terutama hak yang sama untuk memimpin. Mereka para muda sudah mampu dan kadang juga termasuk dalam jabatan sebagai ahli politik. Politikus muda adalah figur politik yang harus ada dan ikut serta dalam pemerintahan.

Meraka berhak untuk mendapakan jabatan-jabatan yang diperjuangkan tanpa diskriminasi usia atau umur. Sekarang bukan lagi zaman kecerdasan tradisional yang hanya bergantung pada variabel umur saja.

Sekarang adalah zaman  kecerdasan emosional yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengekspresikan dan mengelola perasaan dengan tepat dan juga menghormati perasaan orang lain. 

Artinya, para muda sudah mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Mampu dalam sisi kecerdasan, kemampuan dan emosionalnya. 

Benar memang apa yang dikatakan anggota Majelis Hakim I Dewa Gede Palguna yang menyebut bahwa pengaturan batas usia merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik, adalah tidak beralasan secara hukum. Tapi, cukupkah berhenti sampai di situ saja. Kalau berhenti, ia telah melakukan eskapisme politik. 

Menurut dia, dalam pengisian jabatan tertentu, tak berarti harus meniadakan persyaratan atau pembatasan yang secara rasional dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Bahkan lebih jauh dia mengatakan bahwa pembatasan tersebut sejalan dengan Pasal 28 huruf j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Gugatan ke MK ini diajukan oleh beberapa kader muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang hendak maju dalam pilkada. Akhirnya mereka para muda atau anak-anak muda hanya bisa berharap nantinya yang bisa mengubah UU ini. 

Mereka para muda juga berharap nantinya anggota DPR dapat mengubah kebijakan terkait batas usia tersebut. Batasan-batasan usia yang sudah tidak relevan di pilkada merupakan bentuk diskriminasi usia yang sudah tak tren lagi.

Sudah saatnya masyarakat mulai membutuhkan tokoh-tokoh intelektual muda yang mampu melepaskan diri dari kepentingan politik praktis. Harus ada penyegaran pilitikus, tokoh intelektual maupun cendekiawan yang mampu mengartikulasikan fakta-fakta di tengah keriuhan politik ini.

Situasi-situasi seperti kejadian di atas memang wajar dalam sebuah alam demokrasi. Tetapi jika model-model eskapisme membudaya, di mana pemerintah enggan atau malas melakukan tindakan-tindakan perubahan yang tentunya menguras banyak energi, jelas ini tidak sehat.

Sudah saatnya gairah muda dalam perpolitikan menemukan kontestasinya yang tepat dan jelas. Kontestasi yang berimbang dan adil dalam penilaian kemampuan yang akan selalu merindukan hadirnya tokoh-tokoh muda dan para intelektual serta cendekiawan untuk kembali menyuarakan kejernihan. 

Mereka para muda semoga tetap diberi kesempatan dalam mencari peluang-peluang untuk menjadi bagian perpolitikan bangsa ini. Klasifikasi umur yang banyak terpaut dan ditanyakan tentang berpengalaman atau tidak, jelas ini belum tentu terjawab dengan egoisme dan diskriminasi umur saja. 

Mereka para muda janganlah dianggap masih di level objek politik ataupun subordinat atau sasaran pragmatisme politik Mereka para muda juga punya kesempatan yang sama untuk tampil membuktikan kemampuannya. 

Anak muda masih harus mmpu bersahabat dengan perjalanan waktu. Tentunya anak muda juga tak boleh hidup dalam zona nyaman jika ingin berkontestasi dalam panggung politik Indonesia.

Pentas anak muda dalam politik saat ini sangat cocok dengan kemampuan menahan gelombang dan geliat politik yang semakin hari makin berat. Golongan tua pada elite politik yang lebih suka menghindari tema-tema yang berat, sudah saatnya memberikan kesempatan ini. 

Artinya, para tua di elite politik lebih memilih cara yang paling mudah untuk memenangkan kontestasi politik alias melakukan eskapisme.

Tak hanya soal kejernihan, situasi politik dan demokrasi sekarang ini juga dinilai telah kehilangan daya nalarnya ketika masih menyukai eskapisme-eskapismenya. Ayo, para muda! Maju terus, hantam eskapisme para tua yang sudah tak nalar itu.