Saya ingin mengawali tulisan ini dengan pertanyaan ekstrem, “Apakah agama telah berfungsi efektif serta ideal mewujudkan perdamaian dunia atau justru sebaliknya?” Tindakan kekerasan atas nama agama tak kunjung selesai di belahan dunia, termasuk di negeri kita.

Tindakan kekerasan terhadap kelompok tertentu yang secara ideologi berbeda dengannya selalu menggunakan dalil-dalil normatif agama untuk membenarkan bahwa tindakan kekerasan tersebut secara ilmiah bisa dibenarkan. Teks-teks agamalah yang menjadi justifikasi tindakan kekerasan yang mereka lakukan.

Begitu juga soal intoleransi, kerap terjadi di beberapa daerah. Pelarangan pendirian rumah ibadah, kebebasan beribadah bagi pemeluk agama tertentu masih menyisakan persoalan hukum yang tak ketemu ujung pangkalnya, dan sejumlah kasus lain yang bersumber dari aduan masyarakat terhadap Komnas HAM, juga beberapa laporan lembaga nirlaba menyoal buku atau laporan tahunan tentang kebebasan dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang bertanggung jawab atas ‘kemandulan’ agama di atas. Sejatinya agama menjadi problem solver, semacam obat mujarab yang manjur menyembuhkan segala penyakit tanpa terkecuali. 

Pemimpin agama, dalam konteks ini, tentu mempunyai tanggung jawab besar untuk mengembalikan ‘jimat’ agama agar berfungsi efektif lagi. Tangan dingin para pemuka agama berpengaruh besar membimbing umat ke jalan lurus dan damai yang diridai Tuhan.

Para pemimpin agama harus segera melakukan refleksi sejujurnya tentang posisi teologis agama masing-masing dalam upaya perdamaian, karena diakui atau tidak, ada norma-norma ortodoksi yang masih saja mendorong segregasi (pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa), diskriminasi, dan konflik.

Tak sedikit di antara kita membenci agama lain dan kelompoknya secara apriori. Menurutnya, membenci dan memusuhi adalah bagian dari norma agama karena jika tak ada rasa kebencian dan permusuhan, maka ia anggap tak beriman dengan kaffah atau lebih ekstrem sama dengan  tak beriman.

Harus diakui, memang ada norma-norma tertulis dalam kitab suci agama masing-masing yang substansinya bisa ditafsirkan sebagai permusuhan dengan agama lain. Tetapi kita perlu memahami bahwa norma-norma itu merupakan respons terhadap realitas.

Hal di atas sejalan dengan pernyataan Katib Aam PBNU KH. Yahya Cholil Staquf dalam Forum Inisiatif  Agama-agama Ibrahimiyyah (Abrahamic Faiths Initiative) yang telah  berlangsung pada 14-17 Januari 2020 di Vatikan, Roma.

Bahkan Gus Yahya mengutip salah satu keputusan  Musyawarah Nasional Alim-ulama Februari 2019 soal istilah ‘kafir’, ia tak lagi relevan untuk ruang publik dalam konteks negara dan bangsa modern (Kompas, 18/1/2020). Dimensi sosial-politik dari terma kafir sebenarnya terkait konteks keberadaan satu teokrasi tunggal yang universal, yang sekarang sudah tidak ada lagi.”

Kehadiran sejumlah tokoh agama yang mewakili agama-agama Ibrahimiyah tersebut  bersepakat bahwa perdamaian dunia bisa diwujudkan dengan cara berupaya merekonsteksualisasi agama itu sendiri. 

Konkretnya, norma-norma agama harus disesesuaikan dengan realitas kekinian. Konflik antaragama tak mungkin lagi dilokalisasi karena akan memicu benturan universal yang kaotis dan akhirnya fatal, yaitu bisa meruntuhkan peradaban dunia.

Norma agama atau yang disebut sebagai syariat harus dipahami bahwa Tuhan menurunkannya untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum agar bisa hidup lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan Al-Syatibi dalam kitabnya, Al-Muwafaqat: “Sesungguhnya diturunkannya syariat bertujuan untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat (Daar Ibn Affan : 41, 1997)

Dengan demikian, ketika manusia mengamalkan norma-norma agama tersebut harus memperhatikan bagaimana norma itu dijalankan sehingga ia berfungsi memperbaiki hidup, bukan sebaliknya, menimbulkan kerugian bagi orang lain dan lingkungan sekitar.

Satu hal penting saat memahami norma agama, manusia tak bisa melepaskan diri dari konteksnya. Dan konteks harus memperhatikan tujuan dasar norma itu. Jangan sampai tujuan dasar ditinggalkan pula.

Reinterpretasi dan rekontekstualisasi agama harus dilakukan bersama-sama karena menyangkut urusan publik. Ia bukan proyek pemuka agama Islam semata. Ia pekerjaan rumah semua agama. 

Dalam catatan sejarah, Islam yang diwakili ormas NU pada 1984 telah melakukan rekontekstualisasi fikih dengan meletakan kerangka teologis bagi “ukhuwwah basyariyah”, persaudaran dalam kemanusiaan. Sebuah kesadaran aktif yang muncul secara orisinil untuk kepentingan di atas.    

Katolik, pada 1962, dengan gerejanya telah memulai upaya rekontekstualisasi agama dengan mendirikan Dewan Ekumenikal Vatikan Kedua. Pula Yahudi ultra-ortodoks melalui Rabinat Adina Bar-Shalom berupaya mengajak dan memobilisasi seluruh komunitas Yahudi ortodoks di Israel untuk ikut serta melakukan rekontekstualisasi. 

Dia mengatakan bahwa segala kekerasan, pembunuhan harus dihentikan. Seluruh hamparan tanah di muka bumi ini tak sebanding nilainya dengan satu nyawa manusia.  

Angin segar yang datang dari beberapa agama Ibrahimiyah mengindikasikan bahwa perdamaian dunia akan bisa segera terwujud jika peran seluruh pemuka agama-agama di dunia ini melakukan hal yang sama secara serentak dan masif. 

Upaya rekonstekstualisasi agama memberikan ruang pada pesan-pesan agama untuk dibaca, dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat konteks kekinian terlebih dahulu.

Klaim kebenaran dan klaim keselamatan terikat erat pada setiap agama. “Agama saya paling benar, agama anda salah; agama saya bisa menjamin keselamatan dunia dan akhirat, agama anda tak demikian”, merupakan bagian norma agama yang paling ortodoks yang melekat dalam setiap agama, yang memicu segregasi, diskriminasi serta konflik.

Dua hal utama tersebut yang menjadi tantangan berat bagi para pemuka agama untuk melakukan reinterpretasi dan rekontekstualisasi agama di hadapan umat. Kualitas pemuka-pemuka agama, dalam konteks ini adalah kemampuan metodologis pemahaman agama yang mereka miliki, akan menjadi penentu bahwa proyek perdamaian dunia ini bisa diwujudkan atau bahkan sebaliknya.