Mahasiswa
2 tahun lalu · 123 view · 4 menit baca · Agama disability-month-awareness.jpg

Kontekstualisasi Fikih Ramah Difabel

Fikih dalam artian luas adalah hukum Islam yang bersifat dinamis. Oleh karenanya produk hukum yang dihasilkan fikih dari masa lampau sekarang bercorak dan berwarna-warna. Kita tahu dalam sejarah fikih tradisional ada 4 aliran (mazhab) yang menguasai dinamika keilmuan Islam pada waktu itu yaitu mazhab hanafi, maliki, syafi’i, dan hanbali. Faktanya, dari empat mazhab besar tersebut terdapat beragam corak produk hukum yang dihasilkan.

Ini tak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Seperti perbedaan metode yang digunakan, tempat dan kultur budaya yang berbeda dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa fikih itu bersifat fleksibel dan dialektis terhadap apa yang dihadapinya. Dengan kata lain, fikih bersifat kontinuitas sesuai perkembangan zaman.

Suatu ide ataupun gagasan yang jarang muncul dari produk fikih adalah fikih difabel. Di sisi lain perkembangan kalangan disabilitas mulai berkembang pesat. Tentu ini juga butuh respon dari fikih bagaimana ia bisa mengaktualisasikan perannya bagi penyandang disabilitas. Mengingat fikih juga mempunyai peran dalam merespons dalam segala permasalahan yang dihadapi umat manusia sebagai mukallaf.

Ada beberapa penyebab kenapa masalah disabilitas kurang mendapat perhatian dari fikih. Ro’fah dalam bukunya fikih (ramah) difabel menyebutkan salah satu faktor kurangnya perhatian penyandang disabilitas dalam ruang lingkup fikih adalah bias normalisme. Umumnya produk hukum fikih adalah bersinggungan langsung terhadap orang yang bersifat abilitas (bukan penyandang disabilitas). Penyandang disabilitas dinomor duakan bahkan dimarjinalkan.

Mengapa demikian? Dalam pandangan masyarakat umum masih menganggap penyandang disabilitas adalah seorang yang terkena penyakit atau dengan kata lain adalah (maaf) cacat. Pandangan ini bermula sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Dimulai dari bangsa Yunani. Ada sebuah kisah yaitu seorang bernama Oedipus rex yang menikahi ibunya sendiri dan mengalami kebutaan disebabkan dosa keturunan sebelumnya.

Pun juga terjadi pada masyarakat Indonesia, yaitu masih mengaggap penyandang disabilitas adalah orang-orang yang terkutuk. Narasinya juga sama yakni akibat dosa keturunan sebelumnya. Paradigma ini masih cukup melekat di masyarakat kita.

Padahal sejatinya orang-orang penyandang disabilitas adalah makhluk ciptaan tuhan seperti kita. Mereka sebenarnya normal, namun ada hal lain yang membedakan kita yang abilitas dengan mereka yang lazimnya hal tersebut dicitrakan sebagai sesuatu yang negatif.

Kalau boleh mengatakan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang istimewa. Karena dalam kesehariaannya mereka berkutat pada permasalahan yang mereka hadapi yang notabene perlu tenaga ekstra dalam menjalaninya. Itu yang membuat mereka lebih istimewa.

Lalu bagaimana seharusnya fikih merespons keadaan yang berbeda itu? Dalam literatur Islam klasik tidak banyak dibahas permasalahan disablitas ini. Permasalahan ini dibahas hanya bersifat pheriperal, tidak secara komprehensif. Salah satu penyebab terbesarnya adalah seperti yang disebutkan di atas: bias normalisme.

Dari sinilah kita memerlukan adanya kontekstualisasi fikih difabel yang responsif. Mengapa? Karena penyandang disabilitas juga mempunyai hak-hak yang sama dengan kita baik sebagai manusia ciptaan tuhan maupun sebagai warga negara.

Memang ada beberapa literatur fikih yang membahas tentang permasalahan ini. namun hanya sedikit, semisal pembahasan tentang boleh tidaknya seorang tuna rungu menjadi imam shalat. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini.

Sebagian ulama tidak memperbolehkannya karena beralasan kalau bacaannya salah ia tidak bisa ditegur. Sedangkan ulama yang berpendapat boleh menentang alasan pertama yakni illat khawatirnya tidak bisa ditegur tersebut terlalu dipaksakan karena belum tentu ia pelupa atau sering salah dalam bacaannya.

Contoh di atas hanya terlalu kecil jika dihadapkan pada permasalahan disabilitas yang bersifat kompleks. Lalu di mana letak masalahnya sehingga penyandang disabilitas begitu termarjinalkan dari percaturan subjek hukum?

Dalam usul fikih kita mengenal adanya mukallaf (subjek hukum) yaitu manusia yang terbebani hukum. Dalam artian mukallaf tersebut adalah yang dikenai hukum. Lalu apakah status mukallaf tersebut sama antara orang-orang normal dengan para penyandang disabilitas?

Jawabanya tentu sama. Yakni sama-sama sebagai subjek hukum. Namun kemudian perlu dibedakan antara orang normal dengan difabel. Mengapa? Karena keadaan orang normal dan penyandang disabilitas itu berbeda. Disinilah kemudian kita mengenal rukhsoh yaitu keringanan beban hukum pada keadaan-keadaan tertentu.

Namun perlu digarisbawahi keringanan tersebut bukan berarti perbedaan perlakuan dalam hal diskriminai hak. Karena bagaimanapun paradigma bahwa disabilitas itu adalah sebuah pengecualian akan berdampak pada penyandang diabilitas itu sendiri. Yaitu gangguan psikologi yang akan membuat mereka semakin tidak percaya diri dan semakin menekankan kepada mereka bahwa mereka adalah kelompok yang harus dinomorduakan.

Tentu logika ini menjadi tidak adil bagi kita yang bersifat setara di hadapan Allah SWT.

Lalu bagaimana implementasi terhadap konsep kontekstualisasi fikih ramah difabel tersebut? Di sini ada pendekatan yang berbeda yang harus dilakukan. Yaitu pendekatan kewajiban penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan pendekatan hak.

Pendekatan hak ialah bagaimana seorang dalam keadaan berbeda bisa mendapatkan hak-hak yang harus dimilikinya sehingga ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai subjek hukum dengan baik. Karena bagaimanapun penyandang disabilitas dalam keadaannya adalah berbeda dengan kita dan tak boleh disamakan.

Banyak realita di sekitar kita yang menyodorkan adanya diskriminasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Begitupun konsep fikih klasik. Saya ambil contoh lagi dalam hal kepemimpinan. Bagaimana al-mawardi mensyaratkan seorang pemimpin itu haruslah sempurna fisiknya atau tidak mengalami kecacatan khususnya panca indra.

Hal inilah yang menjadi landasan golongan fundamenatalis Islam untuk tidak memperbolehkan gusdur menjadi presiden pada waktu itu. Komisi pemilihan umum juga tidak memperkenankan gusdur untuk mengikuti pemilihan presiden dengan alasan yang sama.

Contoh di atas adalah bentuk diskriminasi yang nyata terhadap orang-orang penyandang disabilitas. Bagaiamana posisi mereka sebagai subjek hukum dalam agama maupun negara tidak terpenuhi dengan baik. Padahal sejatinya mereka sama dengan kita. Sama-sama mempunyai hak yang sama.

Namun pendekatan hak ini sulit untuk direalisasikan. Arif Maftuhin mengatakan ada dua faktor mengapa pendekatan ini sulit untuk dilakukan. Pertama, yaitu fikih hanya bersifat fokus pada kewajiban manusia, bukan pada haknya. Kedua, objek fikih adalah personal, bukan institusional. Padahal peran institusi juga sangat vital pada masa sekarang. Seperti ibadah haji yang tergantung pada pelayanan negara dalam memberikan fasilitas kepada jamaahnya.

Dengan demikian, meskipun kontekstualisasi fikih difabel sulit untuk dilakukan. Setidaknya ada upaya dari cendekia muslim kontemporer untuk lebih memperhatikan hal ini karena sebagai manusia ciptaan tuhan mereka seharusnya mempunyai hak istimewa melebihi hak orang abilitas.

Sebagai kausalitas dari “kekurangan” mereka yang tidak dimiliki orang abilitas.  Bias normalisme sudah seharusnya dihilangkan supaya tidak terjadi keberlanjutan dalam pendiskriminasian dan termarjinalkannya kaum disabilitas dari percaturan dinamika kehidupan.