Sebagian orang masih memandang problem sosial seperti kemiskinan sekadar persoalan domestik-individual. Problem kemiskinan cenderung dipandang sebagai persoalan domestik yang seakan tidak mempunyai kausalitas dengan problem sosial yang lebih luas seperti ketidakadilan dan ketimpangan.

Pandangan yang mereduksi problem kemiskinan dari konteks sosial telah menafikan fakta panjang ketidakadilan dan penindasan akibat manipulasi, kecurangan, dan akumulasi primitif dari relasi kuasa yang timpang.

Manusia (individu) tidak diciptakan tuhan sekonyong-konyong menjadi miskin dan bodoh tanpa sejarah dan faktor-faktor determinan secara sosial di mana ia dilahirkan. 

Memang kemiskinan dan kebodohan disebabkan oleh berbagai faktor, baik individual maupun sosial. Namun dalam konteks masyarakat beradab (civil society) atau negara yang berlandaskan hukum, di mana kompromi sosial niscaya berlaku demi stabilitas dan kovergensi sosial, maka adanya kemiskinan patut dipertanyakan sebagai akibat kecurangan dan manipulasi sosial.

Maka di dalam konteks masyarakat modern yang beradab, kemiskinan adalah problem kegagalan sosial bukan individual. Sebaliknya, di dalam lingkup masyarakat barbar di mana konvergensi dan kompromi sosial tidak menjadi nilai yang disepakati bersama, maka kemiskinan maupun persaingan menang-kalah adalah karena seleksi alam, hukum survivalisme antarmanusia, adu kuat otot dan otak dari tiap individu manusianya sendiri (survival of the fittest). 

Siapa yang lebih besar kekuatannya akan memenangi pertarungan atau seperti kata pepatah Jawa, Asu Gedhe Menang Kerahe.

Kemiskinan Struktural

Penelitian ilmiah dari The SMERU Research Institute mengungkapkan mengapa anak dari keluarga miskin cenderung berpendapatan lebih rendah ketika dewasa. Penelitian tersebut menunjukkan pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal di keluarga berkecukupan. (Mengapa anak dari keluarga miskin cenderung akan tetap miskin ketika dewasa: penjelasan temuan riset SMERU, The Conversation, Desember, 3, 2019). 

Riset tersebut dengan kata lain membuktikan bahwa status kelas sosial sangat berpengaruh bagi masa depan seseorang. Orang yang terlahir dari keluarga miskin sebagian besar akan tetap miskin di usia dewasa karena minimnya akses terhadap kebutuhan mendasar dan aktualisasi sosial. Belenggu kemiskinan yang turun temurun inilah yang kemudian disebut sebagai kemiskinan struktural.

Jika persoalan kemiskinan pada dasarnya lebih disebabkan karena faktor ketimpangan struktural, mengapa masih muncul anggapan bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan individual (privat) padahal kemiskinan seharusnya adalah persoalan yang berada di ranah sosial (publik).

Lantas dari manakah domestifikasi problem sosial bermula? James T. Siegel dalam bukunya Penjahat Gaya (Orde) Baru (1998) memandang bahwa Orde Baru secara sistematis melalui tangan kekuasaan negara telah mendistorsi problem sosial dengan mendomestifikasi dan mengeksklusi berbagai persoalan publik dari konteks sosial.

Salah satu contohnya adalah persoalan kriminalitas. Orde Baru mengeksklusi persoalan kriminalitas dari konteks sosial sekadar persoalan kejahatan jalanan, kriminal murni, semata tanpa melihat persoalan ketimpangan sosial sebagai variabel penting yang melatarbelakangi munculnya kriminalitas itu sendiri.

Meskipun persoalan sosial seperti kemiskinan yang menjadi akar persoalan kriminal tersebut dalam banyak hal lebih disebabkan karena faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial namun kini persoalan kemiskinan cenderung tereksklusi dari konteks sosial. 

Salah satu contohnya adalah narasi yang menyimpulkan persoalan kemiskinan semata berasal dari problem individual. Bahwa orang menjadi miskin karena malas, kurangnya etos kepribadian, enggan bekerja keras serta tidak mau mengupgrade diri.

Dalam persoalan berbeda, narasi yang mendistorsi problem sosial dari konteks sosial kini juga telah mempengaruhi cara pandang kita bahwa maraknya korupsi di ranah publik hanyalah persoalan lemahnya penegakan hukum, maladministrasi, tata kelola yang tidak efektif sehingga mengaburkan masalah esensial menyangkut persoalan kegagalan struktural.

Akibatnya, persoalan korupsi hanya dianggap perbuatan kriminal dari oknum berengsek sehingga melokalisasi persoalannya sekadar persoalan moral individual bukan lagi persoalan kegagalan institusional. 

Ini juga terkait dengan bagaimana sesungguhnya persoalan kriminal pada umumnya dicitrakan dan dieksklusifkan sebagai kejahatan jalanan atau perbuatan individu jahat semata tanpa melihat persoalan ketimpangan dan ketidakadilan sosial sebagai pemicu munculnya kriminalitas itu sendiri.

Melanggengkan Ketimpangan

Saya kira, apatisme dan kegagalan pemahaman sebagian di antara kita dalam memandang persoalan sosial seperti kemiskinan juga disebabkan karena distorsi cara pandang terhadap narasi sosial itu sendiri. Bahwa narasi sosial kita hari ini tidak perlu mempersoalkan problem struktural (sistemik).

Barangkali mereka mengira bahwa problem sosial seperti kemiskinan akan teratasi dengan menganjurkan kedermawanan personal di ranah domestik/privat dengan aksi charity, seperti di masa Orde Baru dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GOT) atau di masa kini dengan berbagai komodifikasi melalui give away, reality show yang hanya menjadi ajang ungkapan belas kasih semata tanpa refleksi terhadap persoalan sosial dan struktural yang lebih urgen.

Bahkan sering kali kedermawanan personal, belas kasih dari “orang-orang baik” yang dikomodifikasi di ruang publik tidak mencerminkan kesetaraan harkat dan martabat karena pihak penerima hadiah sering kali digambarkan bernasib papa, memelas, kurang beruntung sebaliknya pihak pemberi amal digambarkan sebagai bernasib baik, menginspirasi dan dermawan. 

Superioritas moral dan kedudukan yang ditampilkan dalam citra kedermawanan personal sesungguhnya adalah cermin langgengnya persoalan struktural yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan kelas sosial tertentu di atas kelas sosial lain.