Pandangan konstruktivisme dari dulu selalu menjadi primadona terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan dari zaman ke zaman. Pandangan konstruktivisme memahami dalam belajar sebagai aktvitas manusia dalam membangun dan melahirkan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya.

Dalam arti, pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru kepada orang lain. Hal ini dikarenakan setiap manusia mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Salah satu teori yang sangat terkenal berkaitan dengan pandangan konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Jean Piaget.

Piaget memandang bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran anak melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran anak, sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran dikarenakan adanya informasi baru yang membuat informasi tersebut mempunyai tempat.

Pandangan Piaget ini mendapat protes dari Vygotsky yang menyatakan bahwa siswa dalam mengonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Konstruktivisme bukan suatu gagasan yang baru. Hal ini dikarenakan apa yang dilalui dalam kehidupan ini adalah himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman yang menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis terhadap perubahan zaman.

Satu prinsip yang mendasar dari pendekatan konstruktivisme ini ialah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa juga harus berperan aktif dalam membangun sendiri pengetahuan yang ada di dalam memori otaknya.

Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makariem, baru saja melakukan gebrakan kebijakan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan “Merdeka Belajar”.

Kebijakan menteri muda di kabinet Indonesia maju menjadi kontroversial dan melahirkan pro-kontra di masyarakat. Kebijakan tersebut mendapat protes dan juga dukungan dari berbagai praktisi pendidikan kita. 

Salah satu poin kebijakan yang dbuat adalah menghapus ujian nasional yang dimulai pada 2021 dan menggantikannya dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter.

Hal ini mendapat protes dari mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Kalla menyebut seandainya ada penghapusan UN, maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti tahun 2003, saat UN belum diberlakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada standar mutu pendidikan di nasional, karena sistem kelulusan dipakai dengan rumus “dongkrak nilai”.

Menurut Kalla, UN masih relevan untuk diterapkan sebagai tolok ukur dalam melihat kualitas pendidikan di Indonesia. Setiap UN dilaksanakan, memang perlu dievaluasi setiap tahunnya untuk memperbaiki hasil pendidikannya. 

Nadiem mengatakan bahwa perubahan sistem UN menjadi penilaian kompetensi minimum dan survei karakter justru membuat siswa dan sekolah menjadi tertantang.

Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya dan bukan sekadar penghafalan semata. Kebijakan Nadiem ini menekankan pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Nadiem menilai materi UN cenderung mengajarkan materi dan menghafalkan materi. Hal ini membuat UN hanya menilai pada satu aspek kognitif saja. Tidak semua kompetensi dalam aspek kognitif yang dinilai oleh UN dan lebih banyak dalam menekankan penguasaan materi membuat UN belum menyentuh karakter siswa secara holistik.

Dari kebijakan Nadiem di atas, dapat dilihat bahwa pentingnya penekanan bahwa pembelajaran yang sesungguhnya bisa ditemukan dan diterapkan dari ide-ide siswa itu sendiri dan menjadi sadar dalam menggunakan strategi atau cara belajar mereka sendiri. Hal ini membuat siswa bisa belajar dari pengalaman yang mereka hadapi secara langsung terhadap apa yang mereka alami secara langsung dalam kehidupan sosial.

Dengan membangun kembali pengetahuan baru yang mereka dapat dengan pemahaman mereka sendiri, bahasa mereka sendiri, dan kata-kata mereka sendiri, hal ini membuat pengetahuan yang mereka dapat lebih terarah dan sesuai dengan karakter yang mereka punya dengan keunikan sendiri. 

Dengan memahami konsep, ide, dan gagasan secara sendiri, tentu akan membuat siswa terhindar dari pembelajaran yang mengarah pada menghafal.

Penyederhanaan RPP yang diusulkan Nadiem dalam paket merdeka belajar adalah salah satu dedikasinya untuk para guru agar dapat meringankan beban administrasi dalam birokrasi sekolah. RPP yang sebelumnya memiliki belasan komponen akan menjadi tiga komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen penilaian atau penilaian pembelajaran.

Menurut Nadiem, pentingnya suatu RPP bukan tentang penulisannya, tetapi tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi di kelas. Proses refleksi itu menjadi bahan evaluasi guru dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang dikehendaki.

Dengan adanya kebijakan tersebut, guru bebas mengembangkan RPP sesuai dengan efisiensi dan keefektifan yang berorientasi pada siswa. Kebijakan Nadiem tersebut senada dengan prinsip dari pendekatan konstruktivis yang mana guru hanyalah berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada siswa.

RPP yang dirancang secara sederhana tersebut memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikontruksi oleh peserta didik dalam memecahkan masalah melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Semoga kebijakan tersebut dapat memperbaiki kualitas pendidikan di negara kita guna mencapai tujuan untuk menciptakan generasi yang maju dan berkualitas.