70437_51063.jpg
www.kupasmerdeka.com
Hukum · 3 menit baca

Konstitusionalitas Penghayat Kepercayaan

Empat penganut penghayat kepercayaan, masing-masing Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  jo UU No.24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( UU Adminduk) kepada Mahkamah Konstitusi. Uji materil tersebut terkait dengan status Penghayat Kepercayaan di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Para pemohon menyebutkan alasan pokok permohonan uji materil UU Adminduk adalah tentang pengaturan pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP-el bagi penghayat kepercayaan. Pengaturan ini dinilai merugikan hak konstitusional warga penghayat kepercayaan dan bersifat deskriminatif.

Pengaturan pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan mengakibatkan mereka sulit mengakses dokumen kependudukan, seperti akte nikah dan akte kelahiran serta kesulitan untuk mengakses pekerjaan. Dalam konteks yang lebih luas, Pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP-el mencakup ihwal yang mendasar, yaitu tentang status hukum penghayat kepercayaan dalam kerangka kewarganegaraan (citizenship). 

Tiga Pilar Penting 

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 97) mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan. Putusan MK 97 meletakkan tiga pilar penting jaminan konstitusional terhadap penghayat kepercayaan, yaitu :

Pertama, Putusan MK 97 menyebutkan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) (2) dan Pasal 64 ayat (1) (5) UU Adminduk bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak termasuk “kepercayaan.” Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran original intent atas rumusan Pasal 29 UUD 1945 untuk mempertegas gagasan awal tentang istilah “kepercayaan” adalah bagian yang tidak terpisahkan dari istilah “agama” dalam konstitusi kita.

Kedua, Putusan MK 97 menyebutkan bahwa hak atas agama termasuk kepercayaan adalah hak konstitusional warga (Constitutional Rights) dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak tersebut bersifat “natural rights,” yaitu hak yang melekat secara alamiah pada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, dan bukan sebagai hak pemberian Negara.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi mempertegas posisi Negara sebagai pengemban tanggung jawab (Duty Bearers) untuk memenuhi, melindungi dan menghormati setiap individu penghayat kepercayaan (Rights Holders) untuk menikmati hak-haknya. 

Ketiga, Putusan MK 97 meletakkan prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum sebagai dasar menguji konstitusionalitas UU Adminduk. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menguji pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut secara substantif, bukan secara tekstual – formal belaka, sehingga menghasilkan makna substansialnya.

Makna substansialnya adalah bahwa pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan di dalam KK dan KTP – el melahirkan ketidakjelasan status hukum penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Pengaturan tersebut bersifat desktiminatif yang melahirkan ketidakpastian hukum, serta melanggar prinsip persamaan di depan hukum.

Tiga pilar penting Putusan MK 97 di atas meletakkan kembali posisi status kewarganegaraan (citizenship) penghayat kepercayaan secara utuh. Status utuh kewarganegaraan adalah pintu masuk bagi penghayat kepercayaan untuk berpartisipasi secara sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, dasar ratio legis Putusan MK 97 sebenarnya adalah penolakan segala bentuk deskriminasi.

Implementasi Putusan MK 97

Putusan MK sebagai negative legislation bersifat final dan mengikat. Sebagai putusan yang tidak mengadili secara in concreto persoalan hukum namun mengadili norma hukum, maka tingkat kepatuhan konstitusional Pemerintah mesti diiringi dengan implementasi Putusan. Dalam konteks ini, Pemerintah berdasarkan kewenangannya mesti menyediakan aturan teknis dan perangkat yang memadai agar keputusan MK tersebut terlaksana secara konkrit.

Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian sektor yang berwenang untuk implementasi Putusan MK 97 berdasarkan mandat UU Adminduk. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri cukup melahirkan aturan pada tingkat Peraturan Menteri untuk memastikan perangkat teknis dan anggaran dalam pelaksanaan Putusan MK 97 tersebut.

Demikianlah, Putusan MK 97 adalah momentum penting perubahan untuk mengembalikan marwah konstitusional hak warga negara dan Hak Asasi Manusia sebagai pondasi negara modern konstitusional. Perubahan tersebut akan lebih bermakna jika implementasi Putusan MK 97 tersebut dilaksanakan secara konsisten dan konkrit oleh Pemerintah sebagai penerima mandat konstitusi.