Situas konflik bersenjata yang terjadi di Jalur Gaza semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan korban yang luar biasa. Serangan roket, disertai dengan hujanan tembakan senjata berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina, di Jalur Gaza per-17 Mei 2021 telah berjatuhan 212 korban jiwa, termasuk 61 anak-anak meninggal. 

Ditaksir sekitar 1.500 masyarakat Palestina terluka dari invasi yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina (Aljazeera.com, 17/05/21). Jumlah ini akan tersu bertambah mengingat tidak ada tanda-tanda konflik bersenjata ini berakhir.

Perang yang baru-baru saja terjadi pecah setelah setelah serangan tentara Israel pada Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs suci umat Muslim, dengan dalih melumpuhkan teroris Hamas. Padahal, serangan itu dimulai saat umat muslim sedunia menjalankan hari-hari terakhir ibadah Ramadhan (New York Times, 10/05/2021). 

Serangan tersebut mengembalikan memori atas kebrutalan serangan yang dilakukan oleh etnis Yahudi yang telah berlangsung sejak tahun 1948 sampai saat ini.

Eksistensi dari etnis Yahudi yang mendapatkan wilayah untuk keamanan dari pembantaian etnis yang dilakukan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia ke-II dengan menempati wilayah Palestina melalui Deklarasi Balfour 1917 (dimana Inggris yang menjajah Palestina memberikan akses tempat perlindungan bagi warga Yahudi yang alami persekusi) ternyata dibalas dengan kepedihan luar biasa. 

Bagaimana perang besar yang terjadi selama bertahun-tahun tersebut selain meninggalkan trauma luar biasa bagi penduduk Palestina, juga berdampak pada hilangnya wilayah yang diokupasi oleh Israel mulai 1948, 1967, hingga saat ini hanya tersisa di sisi Jalur Gaza dan West Bank.

Peristiwa pembunuhan secara meluas dan sistematis, penganiayaan,  hingga okupasi yang dilakukan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip universal HAM serta pelanggaran serius terhadap hukum internasional sesuai dengan Pasal 2 (7) dan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa/ PBB (The Charter of UN). 

Bagaimana menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menahan diri dalam aktivitas yang berkenaan dengan penggunaan senjata dan ancaman kekerasan.

Tulisan ini ingin menguraikan, bagaimana pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel di satu sisi dalam kacamata hukum internasional serta politik internasional. Serta bagaimana konsolidasi internasional dapat menjadi salah satu agenda mendesak dalam mewujudkan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat Palestina yang menghadapi situasi terancam dalam konteks hukum HAM internasional.

Pertanggungjawaban Atas Kejahatan Internasional Bagi Israel

Aktivitas serangan yang meluas dan sistematis yang dilakukan oleh Israel masuk kategori kejahatan Agresi, Robert Cyrer dalam bukunya an introduction of international criminal court menyebutnya sebagai pertanggungjawaban kepala negara yang bertindak atas nama negara yang bertanggung jawab atas unlawful use of force dan crime against peace (2007: 262).

Kejahatan agresi memang belum memiliki aturan yang kuat terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban kriminal individual, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) jo.Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta Roma 1998, kejahatan agresi perlu ada mekanisme amandemen dan revisi statuta, untuk menjerat Benyamin Netanyahu ataupun komandan militer dari Israel yang bertanggung jawab atas invasi yang dilakukan.

Dalam konteks akumulasi kejahatan yang dilakukan oleh Israel sebagai kejahatan agresi,  William Schabas (2007:138) menjelaskan terkait pertanggungjawaban negara (state responsibility) yang melakukan kejahatan agresi dapat dituntut dalam Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) sebagai negara yang merintangi prinsip perdamaian internasional yang tunduk pada Bab VII dari Piagam PBB.

Mekanisme ajudikasi dapat dianggap sebagai salah satu solusi dan efek jera bagi negara seculas Israel untuk mempertanggungjawabkan kejahatan aliens occupation, istilah ini dapat ditemukan dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang pada intinya mengatur mengenai hukum humaniter internasional, yang dilakukan selama ini dan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat internasional dalam mewujudkan perdamaian internasional yang sesungguhnya.

Human Rights Watch (HRW Reports, 2020) bahkan menyebut kejahatan Israel terhadap masyarakat Palestina sebagai kejahatan Apertheid dimana istilah ini juga pernah terjadi di Afrika Selatan akibat penindasan atas nama ras, suku,etnis, dan bangsa yang terjadi. Setidaknya, ada dua mekanisme internasional kunci, yaitu Convention Elimination Racial Discrimination (CERD). 

Serta, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang menyebut kejahatan tersebut sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan kejahatan perang (war crimes).

Konsolidasi Internasional Bagi Palestina

Diluar mekanisme ajudikasi, ada mekanisme diplomasi  dengan mendesak peran Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk memihak pada prinsip kemanusiaan. Jangan sampai preseden kejahatan kemanusiaan berulang karena ada pembiaran kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terjadi. 

Serta menahan diri dalam menggunakan kepentingan politik yang mengaburkan dan menjustifikasi kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel atas motif apapun.

Termasuk, memanfaatkan organisasi internasional lainnya seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta Liga Arab untuk berkonsolidasi dalam mewujudkan perdamaian dan menghentikan gencatan senjata di Palestina. Walaupun akan menghadapi situasi terjal karena political driven yang dilakukan negara sekutu Israel dengan dalih perdagangan minyak dan pasar bebas.

Konsolidasi internasional ini wajib dilakukan untuk Palestina dan untuk kemanusiaan universal, serta menjadi batu uji bagi mekanisme hukum internasional apakah betul-betul efektif dapat dijalankan. Agar kedepan perang segera dihentikan, pelaku kejahatan agresi dapat diadili sesuai dengan mekanisme hukum internasional, serta perdamaian dan keamanan internasional betul-betul terwujud.