Beberapa waktu lalu, ada kehebohan mengenai Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang mana berbeda dengan tahun sebelumnya. Dilansir dari laman berita Tirto.id yang mengatakan bahwa pemerintah kembali memberlakukan sistem zonasi untuk PPDB yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.17 Tahun 2017 dan diperbarui melalui Permendikbud 14/2018.[4]

Berdasarkan peraturan tersebut, PPDB Tahun 2018 diselenggarakan berdasarkan sistem zonasi. Sistem tersebut menuntut taman kanak-kanak dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah tersebut sebanyak 90 persen dari total keseluruhan penerimaan siswa.[3] Perkemendikbud No.14 Tahun 2018 tentang PPDB juga memiliki tujuan untuk pemerataan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu.

Walaupun kehebohan tentang sistem zonasi ini telah usai tetapi keresahan tentang masa depan anak masih dirasakan oleh sebagian orang tua. Sebab, secara tidak langsung sistem zonasi ini sudah membatasi keinginan dan impian anak untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan atau dengan kata lain mencederai hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Melihat keresahan tersebut, sepatutnya sistem zonasi masih sangat perlu dikritisi dan diperbaiki pada beberapa aspeknya.

Aturan sistem zonasi untuk memeratakan pendidikan tercermin dari ketetapan angka 90 % pada PPDB nya. Seperti sebuah simbol pemerataan angka 90 menjadi sebuah kepatenan yang harus djalankan oleh semua sekolah. Dikutip dari laman berita Antara "Ke depan kita tidak ingin ada lagi 'kastanisasi' sekolah. Kita tidak ingin ada sekolah favorit dan tidak favorit," [2] kata Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Melalui perkataan Bapak Muhadjir seakan mengatakan bahwa sudah ada nya cap antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit memunculkan ‘status sosial’ di masyarakat.

Memang terlihat merata, sebab sistem tersebut mencegah para calon siswa yang memiliki potensi dan kemampuan di atas rata-rata berkumpul di satu sekolah favorit atau unggulan. Jadi, tidak akan ada lagi yang namanya dikotomi antara sekolah favorit dan sekolah biasa (tidak favorit). Tetapi, dampaknya adalah terjadi penumpukan siswa pada satu sekolah lalu kekurangan pada sekolah lain. 

Meskipun bertujuan menghilangkan kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah biasa tetapi tetap saja orang tua tentu masih sangat selektif dalam pemilihan sekolah untuk masa depan anaknya. Maka dari itu, sekolah yang sudah dicap favorit masih menjadi sebuah pertimbangan. Kemudian keresahan orang tua juga muncul ketika tidak ada sekolah favorit yang letaknya dekat dengan tempat tinggal calon siswa.

Ketetapan aturan pada sistem zonasi yang lebih mementingkan jarak ketimbang nilai juga menjadikan keresahan di tahun ajaran mendatang. Jika digambarkan, sistem zonasi yang terjadi kemarin seperti berikut. Siswa dari SMP X mendapatkan nilai sebesar 36,00 tetapi ia tidak bisa masuk sekolah yang ia inginkan yakni SMA A, sebab secara administratif wilayah desa nya tidak masuk zona A. Ia secara tidak langsung kalah dengan siswa-siswa yang berada pada zona SMA A padahal siswa-siswa tersebut memiliki nilai yang lebih rendah daripada siswa X.

Tujuan pemerintah baik menjadikan semua rata tetapi apakah dengan merata begitu anak juga merasakan keadilan? Apakah hanya pemerataan siswa juga telah diimbangin denganpemerataan kualitas sekolahnya? Apakah pemerintah juga sudah memperhatikan pemerataan kualitas tenaga pengajarnya? Sepatutnya bukan hanya sekedar siswa yang di plotting menjadi rata tetapi kualitas sekolah terutama fasilitas dan fasilitator (tenaga pengajar) juga harus diperhatikan.

Selain, permasalahan ketimpangan daya tampung yang tidak merata, pemerataan kualitas sekolah yang masih belum berjalan serta konsistensi nilai atau jarak yang masih menjadi pertanyaan. Dampak dari sistem zonasi ini yang paling parah adalah kecurangan yang dilakukan saat regulasi pendaftaraan. Ada ‘permainan’ pada sistem zonasi, hal yang sama juga ada pada laman berita Tirto yang mengatakan bahwa FSGI menemukan kasus, salah seorang siswa asal Cibinong, Bogor, menumpang nama di Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur, demi bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah itu, alih-alih di tempat asalnya. 

Dengan kata lain, sistem zonasi bisa dikelabui[1]Kecurangan dan kerancauan semacam itu tentu mengkhawatirkan. Hanya agar diterima di sekolah favoritnya orang tua memasukkan anaknya ke KK (kartu keluarga) kerabat yang berada pada zonasi sekolah favorit. Sepatutnya, kelengkapan dan kejujuran secara administratif masih perlu diawasi dengan ketat.

Melihat masih banyak ketimpangan dan pro-kontra yang lumayan besar dari masyarakat, apakah sistem zonasi ini masih akan menjadi sistem PPDB pada tahun mendatang. Alih-alih ingin memeratakan anak, sistem zonasi ini masih perlu diperbaiki dan diperbarui lagi. Sehingga tujuan nyata dari sistem zonasi yakni kemerataan dapat tercapai hingga ke semua aspek di pendidikan Indonesia. Kejelasan akan sistem zonasi ini sangat perlu disosialisasi kan bukan hanya kepada sekolah tetapi juga pada orang tua karena masa depan anak mereka yang menjadi jaminannya.

Penulis, mahasiswi S1 Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

 

Referensi : 

[1] Apinino, R. 2018. Empat Kelemahan Sistem Zonasi dalam PPDB 2018. Tirto.id, https://tirto.id/empat-kelemahan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-2018-cNP9 (diakses pada 26 November 2018).

[2] Mujayatno,A. 2017. Mendikbud: Katakan Sistem Zonasi Untuk Pemerataan.  AntaraNews,https://www.antaranews.com/berita/639947/mendikbud-katakan-sistem-zonasi-untuk-pemerataan (diakses pada 27 November 2018).

[3] 2017. Pemerataan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Zonasi PPDB. Jendela Pendidikan dan Kebudayan. Edisi XII. Jakarta.

[4] Khalika, N. N. 2018. Sistem Zonasi dan Mimpi Bersekolah di Sekolah Favorit. Tirto.id, https://tirto.id/sistem-zonasi-dan-mimpi-bersekolah-di-sekolah-favorit-cMRN (diakses pada 27 November 2018).