Edmund Burke dilahirkan di Dublin pada tahun 1729 dari seorang ibu pengikut Katolik Romawi, sementara ayahnya adalah seorang pengikut Anglikan. Burke sendiri mengikuti agama yang dianut oleh ayahnya. Seperti ayahnya juga, Burke menikahi seorang perempuan Katolik.

Burke dididik di Trinity College, Dublin. Setelah lulus dari Dublin, ia kemudian belajar hukum di Middle Temple London. Pada tahun 1765, ia menjadi sekertaris perdana menteri Inggris. Tahun-tahun berikutnya, ia mengawali kariernya sebagai anggota partai Whig.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Burke adalah seorang intelektual sekaligus politisi.

Sebagai seorang pemikir politik, Burke menghasilkan beberapa karya, yakni: Thoughts on the Causes from the Present Discontens (1770), Speech on Conciliation with America (1775), Reflections on the Revolution in France (1790), dan An Appeal from the New to the Old Whings (1791). Dalam berbagai buku yang ditulis oleh Burke tersebut, karyanya yang dianggap paling penting dan mendapat banyak perhatian adalah Reflections on the Revolution in France (McDonald,1968).

Dalam pandangannya soal watak negara, Burke dengan tegas menolak argumen bahwa masyarakat adalah suatu kontrak yang bisa dibubarkan menurut kepentingan generasi. Manusia tidak terikat satu sama lain oleh kertas dan pena. 

Negara bukanlah mesin buatan manusia, melainkan suatu organisme sosial atau moral yang tumbuh dan berkembang menurut kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dipahami secara utuh. Sebagai lembaga sosial, negara disatukan oleh ikatan kepentingan bersama, loyalitas, tradisi, sentimen, dan kebiasaan (Schmandt, 2002).

Dengan kata lain, Burke jelas menolak perjuangan revolusi yang mengubah tatanan hingga ke akar, menolak perubahan secara menyeluruh dengan mengabaikan tradisi, historis, dan sebagainya, terlebih lagi ketika perubahan tersebut diiringi dengan tindakan kekerasan.

Di samping itu, apa yang dikemukakan oleh Burke tersebut memperlihatkan bagaimana Burke menolak doktrin kontrak sosial (seperti pemikiran Locke misalnya) yang menjadi arus utama dalam diskursus modern.

Bagi Burke, apa yang disebutnya sebagai kontrak sosial, itu berbeda dengan pemikiran Locke dan sebagainya. Burke menggambarkan kontrak sosial sebagai sebuah kemitraan bukan saja antara mereka yang hidup, namun antara mereka yang hidup, mereka yang mati, dan mereka yang akan lahir.

Burke digolongkan sebagai pemikir konservatif atau biasa disebut juga dengan istilah tradisional, pandangan-pandangan politiknya dikenal juga dengan sebutan politik anti-pencerahan. Ia banyak melakukan kritik terhadap doktrin-doktrin pencerahan yang dinilainya penuh dengan keangkuhan, seperti bagaimana doktrin-doktrin antroposentris yang menekankan manusia dapat menciptakan dunia sosial ataupun menjadi sebuah fabrikasi.

Oleh sebab itu, Burke menganggap revolusi Prancis sebagai puncak dari keangkuhan tersebut. Burke melakukan kritik terhadap kaum intelektual yang meyakini bahwa mereka adalah pemegang kunci perbaikan masyarakat, karena bagi Burke, moral berakar di dalam keuniversalan kepercayaan Kristiani yang tidak dibatasi waktu (Shapiro, 2006).

Bagi Burke, tipe pemerintahan yang paling memuaskan adalah pemerintahan gabungan yang berada di antara monarki absolut dan demokrasi dengan adanya partisipasi rakyat. Teori pemerintahan yang digagas oleh Burke disebut juga dengan istilah monarki konstitusional yang terbatas, suatu lembaga keturunan seperti House of Lords yang mewakili kelas orang kaya dan aristokrasi bangsa, dan lembaga yang dipilih rakyat.

Pembuatan hukum dilakukan sejalan dengan keinginan mayoritas, tetapi mayoritas ini tidak berasal dari semua penduduk, melainkan hanya mereka yang dianggap pantas, yang ditentukan berdasarkan kekayaan, pendidikan, tradisi, keturunan. Kelompok mayoritas ini biasa disebut dengan istilah proper Majority (Schmandt,2002).

Dengan kata lain, Burke menentang doktrin egalitarianisme yang menjadi salah satu ciri khas doktrin politik pada abad pencerahan.

Kritik terhadap Konservatisme Burke

Dalam tradisi Yunani, kritik dipahami sebagai sebuah kegiatan berpikir untuk memisahkan nilai-nilai yang tidak relevan dan nilai yang relevan dalam suatu pandangan ataupun realitas yang berkembang. 

Dengan kata lain, tugas kritik adalah menunjukkan hal-hal yang dinilai tidak relevan. Bagi penulis, pandangan Burke tidak relevan dengan kondisi-kondisi di era modern, terlebih lagi dalam konteks kehidupan di Indonesia.

Pertama, menyoal doktrin bahwa Kristiani menjadi sumber moral yang kesahihannya bersifat universal. Tentu itu sangat tidak tepat digunakan dalam konteks masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia.

Ketidakrelevanan ajaran konservatif itu bukan hanya ajaran konservatif yang berdasarkan tradisi Kristiani, tetapi konservatisme yang bersumber dari tradisi-tradisi lainnya juga, karena yang paling relevan dengan konteks kehidupaan di Indonesia adalah sebuah sistem yang memungkinkan adanya kesetaraan atau mendasarkan pada prinsip egaliter antarwarga negara dengan tidak melihat identitas-identitas partikular, seperti identitas keagamaan, suku, dan sebagainya.

Dengan begitu, peluang untuk terciptanya keadilan sosial lebih terbuka, salah satunya karena negara tidak memaksakan suatu sumber moral yang berasal dari salah satu identitas partikular kepada kelompok partikular lainnya.

Dengan kata lain, negara hukum modern (yang mendasarkan pada teori kontrak) yang demokratis adalah sistem yang paling relevan dengan konteks kehidupan Indonesia yang teramat heterogen.

Ketidakrelevanan lainnya dalam pemikiran Burke, yakni berkait dengan teori pemerintahan yang digagasnya. Pemerintahan yang monarki absolut dapat mengarahkan kepada praktik-praktik otoritarianisme bahkan totalitarianisme yang berpotensi melakukan penindasan-penindasan terhadap kemanusiaan.

Indonesia mempunyai pengalaman buruk berkait pemerintahan yang otoritarian, seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru. Selain itu, konsep proper Majority dalam partisipasi politik yang digagas oleh Burke pun tidak relevan, karena dapat makin melanggengkan kesenjangan sosial, mengingat yang dapat berpartisipasi dalam urusan politik hanya mereka yang dari kalangan terpandang. 

Oleh karenanya, aspirasi-aspirasi politis yang bermunculan dapat makin melanggengkan status quo, karena berpotensi besar hanya didadasrkan pada kepentingan kelompok-kelompok yang mapan.

Daftar Pustaka

  • McDonald, Lee Cameroon.1968. Western Political Theory. Harcourt Brace Jovanovich
  • Schmandt, Henry J. 2002. Filsafat Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  • Shapiro, Ian. 2006. Asas Moral dalam Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia