Diskursus Islam dan politik memasuki babak baru dalam politik-agama di Indonesia, khususnya setelah pemilihan gubernur DKI tahun 2017 dan pemilihan presiden tahun 2019. Ada gelombang kebangkitan Islam konservatif dalam isu-isu sosial dan politik di Indonesia, yang eskalasinya terus meningkat.

Baru-baru ini, sebagian besar partai dan kandidat terutama mereka yang mencalonkan diri di tingkat nasional dan kepala daerah menggunakan internet dan media sosial sebagai bagian dari pemasaran politik mereka. Sejak kemenangan Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin pada pemilihan Presiden 2019, keunggulan kampanye melalui keahlian media sosial menjadi semakin penting. Salah satu isu yang hari ini berkembang dan mempengaruhi preferensi pemilih lewat media sosial adalah agama. Khususnya di media sosial, kebangkitan konservatisme Islam dan isu islamisme kini mulai tampak mempengaruhi isu-isu politik di Indonesia. Bersamaan dengan itu, penggunaan Internet dan media sosial dalam persaingan politik juga berlaku di kalangan masyarakat sipil untuk terlibat dalam kekuasaan diskursif dan meninggalkan tekanan kepada pemerintah. Akibatnya, kerumitan seperti itu membuat kepentingan pemilu, dan wacana publik tumpang tindih.

Kekuatan menggunakan kesan religius di media sosial mengambil momentum yang menentukan dalam pemilihan umum Presiden 2019. Konservatisme Islam terus menggulirkan sentiment keagamaan dan melakukan mobilisasi massa melalui media sosial. Dengan dukungan ustadz dan kelompok ulama konservatif, seperti PA 212, Maher Tuwailib, Felix Siauw, Gus Nur serta FPI, kebangkitan konservatisme Islam mulai mencoba mempengaruhi perolehan suara dan simpati politik lewat konten internet yang cenderung konsevatif.

Andrée Feillard & Rémy Madinier mengatakan bahwa merebaknya konservatisme Islam Indonesia akhir-akhir ini merupakan keragaman (diversity) beragama dan tidak akan membahayakan kebinekaan Indonesia. Meski demikian, perkembangan politik Indonesia antara tahun 2017-2019 menampilkan fakta yang kontradiktif. Di sisi lain, muncul kelompok Islam populer, yang mendapatkan pengajaran Islam secara digital melalui platform seperti Youtube, Instagram atau Facebook. Meskipun tak tampak adanya perseteruan secara terbuka di ruang digital, secara ideologi, ada pertarungan yang ingin mendominiasi agama di jagat maya.

Namun, upaya politik yang dimediasi melalui bentuk komunikasi berbasis internet, seperti melalui Facebook dan Twitter, dianggap marjinal dan belum secara signifikan mempengaruhi demokrasi perwakilan. Kurangnya batas dan ketidakberdayaan membatasi perjuangan politik berdasarkan media sosial. Situasi yang tidak jelas dapat menyebabkan volatilitas sasarannya tanpa perspektif yang jelas dan konsisten tentang metode untuk mencapai misi (Milner, 2013).

Efektivitas media sosial dalam membentuk identitas cukup berpengaruh dalam konstelasi politik. Fakta bahwa kemenangan Jokowi-Ma’ruf sejajar dengan popularitas mereka di media sosial memperkuat kesan bahwa media sosial adalah instrumen yang kuat dalam membentuk persepsi publik yang mempengaruhi kekuatan politik. Pada gilirannya, kekuatan politik akan menentukan keberpihakan negara dalam ruang terbuka dan menggoyang konfigurasi penguasaan wacana yang sebelumnya didominasi oleh Muslim konservatif.

Terkait meningkatkan konservatisme Islam, sebuah survei Pusat Studi Islam dan Masyarakat mencatat bahwa lebih dari 50% siswa yang disurvei tidak toleran terhadap agama minoritas dan sepertiga tidak akan menentang kekerasan yang disebabkan oleh minoritas. Pusat Penelitian Alvara dan Mata Air Foundation juga mensurvei para profesional, birokrat, dan milenial pada 2017. Minoritas yang cukup besar tidak mendukung para pemimpin non-Muslim yang terpilih secara demokratis (31,3% pegawai negeri dan 25,9% profesional di perusahaan swasta dan milik negara). Selain itu, jajak pendapat yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) pada Oktober 2016 menunjukkan bahwa 78% guru Islam mendukung pemberlakuan syariah di Indonesia dan organisasi Islam dengan tujuan seperti itu. Survei lain oleh PPIM menemukan bahwa guru-guru Islam tidak ingin non-Muslim dalam posisi otoritas dan tidak mau memberikan izin untuk pembangunan rumah ibadah untuk agama lain (Darmadi, tempo).

Selain itu, telah terjadi peningkatan jumlah milisi Islam yang terlibat dalam penganiayaan gaya main hakim sendiri. Para Islamis ini menggunakan ancaman online, pelecehan verbal, dan intimidasi fisik terhadap individu yang mengekspresikan pendapat mereka tentang masalah agama dan tokoh agama, terutama yang mereka pantau dari lini masa dan platform media sosial seperti Instagram, facebook atau twiter.

Lewat bantuan jejaring internet, konsolidasi kekuatan konservatif telah menemukan momentumnya.  Sekarang diterima secara luas bahwa, setelah Aksi Bela Islam, tren konservatif agama (Islam) menjadi lebih jelas, karena kelompok-kelompok seperti FPI tidak sekedar merupakan kekuatan pendorong sosial-keagamaan tetapi juga kekuatan politik yang dapat membentuk lanskap politik negara. Pemilihan Gubernur Jakarta  dan Pemilu Presiden 2019 menunjukkan tren semacam itu yang menunjukkan semakin pentingnya keberadaan mereka. Dalam Pilkada Jakarta, FPI dengan Gerakan 212 memainkan "kartu Islami" dengan tegas, meskipun hasil Pilkada di daerah lain pada 2020 tidak berhasil bagi kaum konservatif seperti halnya di Jakarta. Dalam pemilihan presiden 2019, pemilihan Jokowi untuk Kiyai Ma'ruf Amin yang konservatif telah mendorong kubu konservatif yang digawangi FPI dan PA 212 mengeluarkan fatwa politik untuk kemenangan Prabowo-Sandi.

Konservatisme Islam Setelah FPI

FPI yang didirikan pada 1998 awalnya merupakan Gerakan sosial keagamaan yang lahir sebagai anak kandung reformasi. Setelah tumbangnya orde baru, ormas ini mulai melakukan aksi-aksi penegakan syariat yang diwujudkan lewat aksi sweeping tempat hiburan, tempat makan yang buka pada bulan Ramadhan serta tempat yang dianggap maksiat. FPI juga terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan di tanah air, termasuk yang paling terkenal adalah penyerangan terhadap AKKBB (Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) di monas pada tahun 2008.

Rekam jejak Tindakan kekerasan FPI dapat dilacak dalam hasil riset berbagai Lembaga. Pada tahun 2011, The Wahid Institute mengeluarkan rilis bahwa Front Pembela Islam adalah ormas yang paling banyak melakukan tindak kekerasan dan intoleransi atas nama agama terhadap kelompok lain dengan 38 kali kasus kekerasan (18%). Bahkan pada tahun 2015, tempo telah merilis daftar Tindakan kekerasan FPI di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Makasar, Jawa Tengah dan  Jawa Timur. Bahkan Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC) menyebut FPI sebagai organisasi teror domestik.

Meskipun pemerintah telah menekan kelompok dan Gerakan radikal dengan membubarkan FPI pada 30 Desember 2020, karakteristik konservatisme Islam tetap tumbuh subur sebagai ideologi yang bercokol dalam organisasi, kelompok bahkan individu-individu. Konservatisme Islam tidak musnah dengan pembubaran FPI, ini salah satunya dapat dilihat dari ideologi konservatisme Islam yang marak di jejaring sosial dengan Gerakan yang lebih massif.

Konservatisme Islam akan tumbuh lebih subur bahkan setelah FPI dibubarkan. Meningkatnya konservatisme ini akan ditandai dengan banyaknya tokoh agama dan penceramah yang mendapatkan popularitas karena platform media sosial, terutama YouTube. Misalnya, Abdul Somad (5,3 juta pengikut di Instagram), seorang pengkhotbah Islam, adalah lulusan Universitas Al Azhar yang terkenal di Kairo dan telah memposting ratusan ceramah video di YouTube.

Yang perlu diantisipasi selanjutnya tidak sekedar membabat Gerakan radikal yang bersemayan dalam organisasi-organisasi semisal FPI, tetapi bagaimana memantau pertumbuhan konservatisme Islam di media sosial. Media sosial memungkinkan partisipasi mikro yang memfasilitasi individu yang tertarik pada isu-isu tertentu.

Setiap individu dapat mengeklik tombol bagikan pada berita atau media konten lainnya dan menambahkan pendapat jika mereka ingin ditanggapi oleh orang lain. Informasi sosial atau politik yang mereka bagikan di media sosial bersifat real-time, sehingga informasi yang dibuat terlihat oleh orang lain dapat mengolah digital secara kolektif.

Reaksi berantai memengaruhi kehidupan individu untuk seluruh kelompok orang yang memberi energi pada potensi aksi kolektif kelompok konservatif. Ketika wacana berpusat pada masalah politik, media sosial memberikan jalan bagi pengguna yang berbagi ideologi konservatif atau pendapat mereka untuk melakukan pertemuan virtual, dan kadang-kadang mereka melanjutkan dengan interaksi tatap muka. Sejalan dengan itu, sebagaimana hasil penelitian Akhavan di Iran dalam pemilihan presiden pasca-2009, kombinasi interaksi tatap muka dan media sosial memberikan ruang yang aman untuk melintasi batas dan bertukar ide (Akhavan, 2013). Gerakan sukses yang didorong kelompok Islam konservatif dalam ruang virtual dapat memperbesar mobilisasi politik. Dalam ranah kontestasi politik, mobilisasi politik Islam konservatif dapat menguntungkan satu partai atau kelompok. Dalam keadaan ini, media sosial menyerupai 'medan perang' diskursif untuk aktor atau lembaga politik yang berjuang untuk tujuan mereka. Masing-masing pihak berusaha membengkokkan opini publik, mengumpulkan dukungan dan mendapatkan perhatian media massa yang sesuai dengan minat mereka.

 Selanjutnya, pemerintah perlu menerapkan strategi yang lebih spesifik dalam mendorong ideologi konservatif ke pinggiran landskap politik tanah air, tidak hanya bagi ormas tapi strategi yang akan digunakan dalam medan tempur digital seperti jejaring maya. Pembubaran FPI sebagai upaya meredam kelompok radikal dan konservatif hanyalah Langkah kecil dalam menyelamatkan demokrasi. Lebih dari itu, Langkah utama yang perlu dilakukan adalah dengan memutus mata rantai konservatisme Islam yang menyebar jauh lebih cepat di jejaring internet.