Kerusakan sumber daya alam sudah semakin jelas terlihat peningkatannya. Kerusakan merupakan suatu akibat yang timbul karena adanya ketidakbaikan tindakan yang terjadi. Baik itu berasal dari tindakan yang dilakukan manusia, atau merupakan suatu bentuk timbal balik alam. Kerusakan tersebut dapat memicu ketidakstabilan ekosistem dan kelestarian lingkungan alam itu sendiri. Selanjutnya akan berdampak pula pada penghidupan manusia dan berbagai spesies yang ada di ekosistem.

Ancaman kerusakan alam merupakan sinyal tanda bahaya yang harus segera ditangani jika tidak ingin terus merambah kepada kerusakan yang semakin parah dan mengancam kepunahan habitat. Oleh karena itu, program atau strategi konservasi alam menjadi sangat penting mengingat realitas pada kerusakan alam yang sudah terjadi.

Konservasi alam yang dimaksud merupakan suatu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan kesinambungan sumber daya alam dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati, (Departemen Kehutanan, 2013: 3).

Konservasi alam dirasa sangat perlu sebab kondisi ekosistem harus diupayakan agar homeostatis. Kualitas dan kestabilan ekosistem sangat berpengaruh untuk kelangsungan kehidupan. Sebab di dalamnya baik flora maupun fauna itu mempunyai nilai berarti untuk ekologis, kesosialan, bahkan sampai pada nilai perekonomian.

Pemerintah dan masyarakat harus tanggap dalam melakukan konservasi alam. Terutama untuk perlindungan hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah.

Konservasi alam dimaksudkan sebagai perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

Namun gangguan terhadap sumber daya alam atau hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat. Pada akhir dekade 1980-an, hutan tropis Indonesia tercatat sebagai hutan tropis ketiga terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Namun sekarang, kondisi hutan Indonesia sudah sangat menurun potensinya karena “kultur pengelolaan” yang sangat tidak layak.

Menurut Hardin (1968: 162), pemanfaatan sumber daya milik bersama yang tak lain adalah alam, harus mempertimbangkan faktor internalitas lingkungan dan faktor eksternalitasnya. Yang dimaksud dengan internalitas lingkungan adalah mengambil peran untuk mengelola dampak lingkungan yang dapat merugikan keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya dengan sikap bertanggung jawab. Sedangkan eksternalitas lingkungan adalah perilaku yang tidak bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukannya sehingga dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Faktor eksternalitas lingkungan inilah yang harus dihindari dan diberikan tanggapan secara tegas kepada orang-orang yang melakukannya. Pengelolaan hutan secara benar yang berasaskan pada kelestarian alam dan kelestarian usaha, telah membuat penutupan vegetasi hutan dunia semakin bergeser kepada negara-negara maju yang pada umumnya beriklim sedang dan dingin. Kondisi ini akan semakin menurunkan daya saing negara-negara sedang berkembang yang sebagian besar masih mengandalkan perekonomiannya pada pemanfaatan sumber daya hutannya.

Dalam 20 tahun mendatang hutan dan kehutanan Indonesia akan menghadapi tantangan yang kian besar. Pesatnya pertambahan penduduk, meningkatnya kebutuhan lahan dan komsumsi kayu untuk pembangunan dan perumahan, persaingan global dalam industri kehutanan dan dinamika kehidupan masyarakat akan akses terhadap sumber daya hutan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sektor kehutanan dalam masa–masa mendatang. Dari sudut sumber daya hutan sampai dengan akhir tahun 2004 pemerintah telah mengakui (klaim) hutan negara seluas 120,35 juta ha. Tetapi dari luasan tersebut Menteri Kehutanan baru menunjuk seluas 109,9 juta ha.

Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konservasi seluas 23,24 juta ha, hutan lindung seluas 29,1 juta ha, hutan produksi terbatas seluas 16,21 juta ha, hutan produksi seluas 27,74 juta ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13,67 juta ha. Berdasarkan hasil-hasil penelitian, hutan dan perairan Indonesia memiliki kekayaan alam hayati yang tinggi, tercermin dengan keanekaragaman jenis satwa dan flora. Sejauh ini kekayaan tersebut diindikasikan dengan jumlah mamalia 515 jenis (12 % dari jenis mamalia dunia), 511 jenis reptilia (7,3 % dari jenis reptilia dunia), 1.531 jenis burung (17 % jenis burung dunia), 270 jenis amphibi, 2.827 jenis binatang tak bertulang, dan 38.000 jenis tumbuhan.

Populasi dan distribusi kekayaan tersebut saat ini mengalami penurunan sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya hutan (SDH) yang kurang bijaksana antara lain: pemanfaatan yang berlebihan, perubahan peruntukan kawasan hutan (legal dan ilegal), bencana alam, dan kebakaran hutan. Sebagai contoh kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997/1998 tercatat seluas 5,2 juta ha. Sampai dengan tahun 2002 tercatat luas kawasan hutan yang terdegradasi seluas 59,7 juta ha, sedangkan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan tercatat seluas 42,1 juta ha. Sebagian dari lahan tersebut berada pada daerah aliran sungai (DAS) yang diprioritaskan untuk direhabilitasi.

Sampai dengan tahun 2004, pemerintah telah memprioritaskan 458 DAS, diantaranya 282 merupakan prioritas I dan II. Pemerintah telah menetapkan perlindungan terhadap 57 jenis tumbuhan dan 236 jenis satwa yang terancam punah dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Dalam upaya menangani perdagangan tumbuhan dan satwa yang mendekati kepunahan, Indonesia telah menandatangani konvensi CITES dan mendaftarkan sejumlah 1.104 jenis tumbuhan dan sejumlah 614 jenis satwa dalam appendix I dan II. Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, sampai dengan tahun 2004 

Pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan yaitu: 44 unit Taman Nasional (TN), 104 unit Taman Wisata Alam (TWA), 17 unit Taman Hutan Raya (TAHURA), 14 unit Taman Buru (TB), 214 unit Cagar Alam (CA), dan 63 unit Suaka Margasatwa (SM). Sedangkan wilayah konservasi lauttelah ditetapkan: 6 unit TN, 9 unit CA, 6 unit SM, 18 unit TWA. Pada tataran global, selain aktif di CITES, Indonesia meratifikasi dan terlibat aktif dalam UNCCC, Kyoto Protocol, UNCBD, UNCCD, Konvensi RAMSAR dan  World Heritage. Selain itu Indonesia juga berperan aktif dalam committee on forest (COFO)/FAO, ITTO dan UNFF serta kesepakatan-kesepakatan lain yang bersifat global dan regional.

Selain berperan aktif dalam organisasi atau civitas kelembagaan global maupun regional, untuk perlindungan hayati pun perlu diadakan kembali konservasi alam yang berkelanjutan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi tersebut bisa meliputi pemanfaatan yang lestari dengan merumuskan kebijakan konservasi alam yang berkelanjutan, membuat mekanisme koordinasi antara perencanaan dan pemanfaatan alam dan mengembangkan kemitraan dalam pemanfaatannya.

 Sedangkan strategi perlindungan bisa meliputi penetapan wilayah pelestarian yang membutuhkan perlindungan mendesak (urgen), dan menetapkan zonasi perlindungan; serta menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dalam pelestarian, membangun sarana dan prasarana pelestarian untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan apresiasi dan kesadaran nilai dan kebermaknaan keanekaragaman hayati yang dikandung oleh alam baik di hutan maupun yang lain.

Namun, untuk melaksanakan strategi konservasi alam yang berkelanjutan, harus didukung komitmen dari stakeholder (pihak-pihak yang terkait) di konservasi alam diiringi dengan penerapan etika lingkungan berdasarkan prinsip ekosentrisme.