Berita duka kembali datang dari Aceh. Sekelompok massa membubarkan kegiatan Aceh Culinary Festival atau ACF 2019 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, Aceh, Minggu (7/7) malam. Kegiatan tersebut menghadirkan grup band Base Jam. 

Grup band tersebut seyogianya menampilkan 10 lagu. Namun, memasuki lagu ketiga, massa datang dan memaksa agar kegiatan dihentikan. Katanya, tidak sesuai syariat Islam. 

Massa tersebut, dua hari sebelumnya, juga memprotes poster kegiatan. Ini duka dalam kehidupan bernegara maupun beragama.

Saya terheran-heran sembari bertanya, apakah Aceh tidak memiliki pemerintah sehingga seenaknya kelompok massa menghentikan kegiatan konser musik? Bila alasan syariat, maka yang mengurusi bukan mereka, namun polisi syariah. 

Anehnya, pihak kepolisian juga diam tak berdaya sehingga grup band Base Jam harus undur diri. Negara telah gagal menghadirkan keamanan bagi warganya. Kelompok fanatik itu sepertinya tidak menghargai warga lain yang juga muslim. 

Sebelumnya, kelompok itu juga yang menghentikan kegiatan dakwah seorang ustaz yang katanya beraliran Wahabi. Terlepas apa pun aliran sang ustaz, pembubaran bukanlah solusi etis. Sikap intoleran tersebut sangat mencederai nilai-nilai Islam yang cinta damai. 

Pada kegiatan Aceh Culinary Festival, penonton perempuan dan laki-laki bahkan dipisah. Gejala fanatisme agama yang salah kaprah disertai amarah bukanlah subtansi ajaran Islam. Bukan pula karakter rakyat Aceh yang memuliakan tamu.

Para pendakwah, sebelum rakyat Aceh menganut Islam, tidak pernah diusir. Padahal Islam pastilah bertentangan dengan agama dan kepercayaan sebelumnya. Itu artinya, rakyat Aceh dapat menerima perbedaan, termasuk perbedaan agama.

Lalu mengapa sekarang ada kelompok yang merasa paling benar? Mereka juga bertindak main hakim sendiri. Mereka bahkan telah mencaplok wewenang Wilayatul Hisbah. 

Negara tak boleh kalah maupun diam atas kejadian itu. Konflik berbasis agama yang diteruskan dengan kekerasan menjadi wewenang negara untuk mencegahnya.

Pembiaran atas kelompok fanatik akan meresahkan masyarakat; akan memunculkan konflik horizontal. Bukan hanya mengganggu stabilitas kehidupan warga, tetapi juga daerah bahkan negara.

Pembiaran akan melahirkan kesombongan pada diri mereka. Tanpa ada sanksi tegas, maka mereka akan terus bertindak sesuai dengan yang mereka pahami. Sikap intoleran bukan hanya melanggar syariat Islam, melainkan pula hukum negara. Karenanya, negara jangan dungu menyaksikan sikap-sikap intoleran. 

Bila konflik berbasis syariat Islam terus terjadi dan syariat Islam dijadikan alasan melakukan tindakan semaunya, lebih baik syariat Islam dicabut saja dari Aceh.

Islam bukan agama amarah, bukan pula agama yang memaksakan kehendak. Islam bukan agama yang menjadikan kekerasan sebagai solusi. Islam tidak akan berperang apabila tidak diperangi.

Syariat Islam di Aceh harusnya menjadi solusi atas persoalan hidup rakyat Aceh. Angka kemiskinan masih tinggi, angka stunting malah menduduki peringkat tiga nasional. Jika ingin tegakkan syariat Islam, hal-hal begini yang mestinya menjadi prioritas dicarikan solusi.

Bukankah korupsi masih merajalela di Aceh? Bukankah perilaku koruptif sangat bertentangan dengan syariat Islam? Mengapa mereka diam saja menyaksikan perilaku yang jelas-jelas merugikan dunia dan akhirat?

Mengapa mereka tidak datangi kantor-kantor pemerintahan yang terindikasi melakukan korupsi? Mengapa mereka diam terhadap para orang tua yang menelantarkan anaknya hingga angka stunting meningkat? Bukankah perilaku-perilaku tersebut melanggar syariat Islam?

Jangan tebang pilih jika ingin menerapkan syariat Islam. Masih banyak pelanggaran yang sifatnya berkali-kali dilakukan namun didiamkan. Misalnya, praktik suap-menyuap dalam pilkada atau suap-menyuap dalam pengadaan barang/jasa.

Mengapa mereka diam terhadap orang-orang yang membuang sampah sembarangan? Padahal MUI sudah mengharamkan perilaku itu. Bahkan perilaku itu bukan hanya merugikan manusia, tetapi juga lingkungan ikut tercemar.

Mengapa mereka juga diam menyaksikan para pemuda Aceh berjudi online? Bukankah judi melanggar syariat Islam? Inilah yang saya katakan paradoks dalam menyikapi persoalan. Ada tebang pilih kasus per kasus.

Apa yang dilakukan grup band Base Jam adalah hanya ingin mengakhiri kegiatan dengan lantunan lagu. Mereka mengikuti arahan dinas pelaksana. Bukan konser seperti Nissa Sabyan beberapa waktu yang lalu. Anehnya, konser Nissa Sabyan malah lancar saja.

Apakah mereka kemudian bangga dengan sikap tersebut? Aceh bukan milik mereka, bukan milik saya, bukan pula milik Jokowi maupun para pemangku jabatan di Aceh. Aceh adalah titipan generasi masa depan Aceh.

Syariat Islam harusnya menjadikan rakyat Aceh makin cerdas. Cerdas melihat peluang masa depan, dalam berdakwah, cerdas menyikapi perbedaan, cerdas pula dalam mengatasi persoalan-persoalan keduniawian lainnya.

Jangan sampai negeri syariat Islam dipenuhi orang-orang dungu yang tidak bisa membedakan lampu dan bulan di malam hari meski sama-sama bercahaya. Jangan sampai negeri syariat Islam mengalami kejumudan berpikir, masih mengira gelap petang dan subuh itu sama. Padahal yang satu menuju kegelapan yang gulita dan satu lagi gelap menuju terang.

Saya malah berharap, semua pemikiran dan mazhab dalam Islam singgah di Aceh. Ibarat meja makan yang dipenuhi menu pilihan, senang rasanya bisa mencicipi menu-menu tersebut. Pada akhirnya akan terpilih yang terbaik. 

Kemerdekaan berpikir harus dimulai dari sana. Kapan kita mulai groundbreaking peradaban bila urusan fikih masih memecah belah kita? Kapan kita sadar bahwa fanatisme telah menjajah diri sendiri dan negeri ini?