Mahasiswa
7 bulan lalu · 428 view · 5 min baca · Politik 86251_54172.jpg
i.ytimg.com

Konsep Negara Terbaik menurut Thomas Aquinas

Konsep negara yang digagas oleh Thomas Aquinas didasari dari argumennya tentang hukum alam. Manusia, dijelaskan oleh Aquinas, sebagai seorang individu yang hidup dalam alam bebas sehingga memungkinkan juga mengalami dan menyelesaikan setiap tantangan dan kekacauan[1].  

Hal tersebut dapat dilakukan oleh manusia karena, menurut Aquinas, manusia adalah makhluk yang paling unggul dibanding dengan makhluk lainnya. Penalaran, intelegensi, dan akal budi (reason) yang menjadikan manusia dapat menyelesaikan tantangan dan kekacauan yang terjadi di dalam alam bebas, terlebih sebagai modal untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Hal ini berbeda dengan makhluk lainnya yang hanya diberi kemampuan insting (instinct) belaka[2].

Keunggulan manusia yang lainnya yakni ia yang bersifat sosial dan politis. Bagi Aquinas, manusia membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut yang disebut oleh Aquinas bahwa manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (man is a social and political animal)[3]. Sifat-sifat alamiah manusia inilah yang kemudian menjadi gagasan Aquinas dalam tesisnya akan eksistensi negara. 

Dalam pandangannya akan kehidupan manusia, Aquinas juga melihat adanya hukum yang mengatur. Hukum alam (natural law) adalah satu gagasan dari Thomas Aquinas yang menjelaskan bagaimana kehidupan manusia dalam kehidupan di dunia diatur. 

Baca Juga: Negara Kebebasan

Kembali lagi ke dalam keunggulan yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang unggul. Hukum alam merupakan hukum yang lahir dari kegiatan akal dan budi manusia yang dituntun oleh Tuhan, di mana Tuhan memiliki partisipasi dalam Hukum yang Abadi yang mewujudkan diri dalam rasio makhluk hidup. Inilah yang menjadi ciri khas pemikir zaman skolastik di mana alam pikiran manusia masih sangat terikat oleh ikatan doktrin keagamaan, dalam hal ini adalah Katolik Roma.

Dirincikan lebih lanjut oleh Aquinas bahwa hukum alam teraplikasi dalam kemampuan di mana manusia mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Menurutnya, sesuatu yang baik adalah yang sesuai dengan kecenderungan alam dan harus dilakukan oleh manusia[4]. 

Sebaliknya, sesuatu yang jahat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum alam. Bentuk inilah yang mengingat setiap masyarakat, sehingga Aquinas memandang perlu suatu sistem yang mengatur dan memuat prinsip-prinsip hukum alam tersebut.

Negara

Dalam perkembangannya, manusia membutuhkan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial yang lebih kecil seperti desa dan kota[5]. Di situlah yang menjadi alasan terbentuknya negara. Ia dipandang bukan hanya sebagai saran pengikat masyarakat politik, namun juga sebagai lembaga yang menjamin manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Aquinas merincikan lebih lanjut bagaimana bentuk negara yang ia cita-citakan. Baginya, negara merupakan bagian integral dari alam semesta sehingga negara juga memiliki sifat dan karakter yang serupa dengan semesta. Negara juga dicita-citakan Aquinas berbentuk hierarki, di mana yang berada di atas memiliki fungsi untuk memerintah, menata, membimbing, dan mengatur yang berada di bawah atau lebih rendah. 

Gagasannya akan negara memang tidak berbeda jauh dengan apa yang digagas Aristoteles. Setidaknya hal tersebut dapat terlihat kesamaannya antara Aquinas dengan Aristoteles ketika menyangkut jumlah penguasa (satu orang/beberapa orang/banyak orang), dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara (negara dipandang memiliki tujuan untuk kepentingan penguasanya atau kepentingan dan kesejahteraan umum (bonum commune).

Setidaknya Aquinas menggagas empat bentuk negara. Yang pertama yakni disebut sebagai Monarki. Negara dengan bentuk ini akan diperintah oleh satu orang dengan tujuannya yakni mencapai kebaikan dan kesejahteraan umum (bonum commune). Namun Aquinas tak mengingkari bahwa negara dengan bentuk monarki seperti ini memungkinkan terjadinya penyimpangan ke arah tirani, yakni munculnya penguasa tunggal yang hanya memikirkan keuntungan sendiri sebagai tujuan negara dan bertindak bengis.

Bentuk kedua yakni yang dikenal dengan Aristokrasi. Bentuk ini menekankan kepemimpinan negara yang dipegang oleh golongan bangsawan (aristokrat) dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umum (bonum commune). 


Namun, tak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menyimpang. Semula yang digagas yakni kepemimpinan oleh sekelompok bangsawan, namun bergeser menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah yang justru memimpin kendali negara. 

Hal tersebut justru dipandang Aquinas sebagai hal yang berbahaya. Karena, selain akan terbentuknya kesenjangannya yang semakin luas (golongan borjuis dan proletariat), akan terjadi pula di mana para pemimpin tersebut akan menindas rakyat melalui sektor ekonomi karena mereka yang memiliki kekayaan.

Bentuk lainnya yakni yang disebut dengan timokrasi atau politea. Pada bentuk ini dijelaskan bahwa negara bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama yang tercapai jika pemimpinnya terdiri dari banyak orang. Sedangkan sebaliknya, ketika negara dipimpin beberapa orang, bentuk tersebut dinamakan Aquinas sebagai bentuk negara demokrasi. 

Bentuk negara ini, jika tidak diawasi dengan baik, akan berdampak pada munculnya negara Tirani. Sehingga, dalam negara yang di mana dipimpin oleh banyak atau beberapa orang, rakyat penting untuk melakukan kontrol atas jalannya pemerintah tersebut. Dan terakhir, yakni sebuah bentuk negara di mana terdapat hak kontrol dari warga masyarakat kepada pemerintah yang sedang berjalan. Bentuk tersebut dikenal sebagai demokrasi.

Bentuk Terbaik

Dari berbagai penjelasan berbagai bentuk negara, Aquinas menyebutkan bahwa negara dengan penguasa tunggal yang menjadi bentuk negara terbaik. Hal tersebut dilandasi berbagai faktor, seperti (1) sinergisitas dengan hukum alam yang sudah Aquinas jabarkan. Hukum tersebut menuntut bahwa alam selalu diperintah oleh satu pengendali. 

Berlawanan dari hal tersebut,  tirani dianggap oleh Aquinas sebagai bentuk negara yang paling buruk. Begitu juga dengan demokrasi, walaupun Aquinas masih bisa memaklumi keburukannya jika dibandingkan dengan Tirani karena dalam demokrasi tidaklah ditemukan terjadinya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh satu orang, berbeda dengan tirani.

Lebih dari itu, Aquinas merincikan lebih lanjut berbagai faktor yang harus dijalankan ketika negara monarki, yang dianggap paling baik oleh Aquinas, dijalankan. Yang pertama yakni pentingnya pemilihan pemimpin yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat yang dipilih berdasarkan kompetensi dan kualitasnya yang baik. 


Hal tersebut bertolak belakang dengan tradisi yang terjadi di zaman Thomas Aquinas di mana pemimpin hanya dipilih berdasarkan keturunan darah. Hal tersebut dinilai Aquinas dapat mengecilkan peluang atau potensi pemimpin menjadi penguasa tiran.

Yang kedua, Aquinas memandang bahwa pentingnya membatasi kekuasaan dari penguasa yang sudah terpilih. Hal tersebut harus dilakukan karena Aquinas kerap kali melihat bahwa penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan yang besar dan tak terbatas justru melakukan penyimpangan di dalam negara. Maka penting bagi Aquinas untuk terlaksananya pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Catatan kaki:

  1. Syarbaini, Syahrial dkk. 2011. Pengetahuan Dasar Ilmu Politik. Bogor:Ghalia Indonesia, hlm. 29
  2. Losco, Joseph & Leonard William. 2005. Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer. Jakarta: Raja Gravindo Persada, hlm. 419
  3. Suhelmi, Ahmad. 1999. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Darul Falah, hlm. 73
  4. Huijibers, Theo. 1980. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 40 
  5. Achmad, Abdilla Fauzi. 2012. Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik. Jakarta: Golden Terayon Press, hlm. 49

Artikel Terkait