Researcher
2 tahun lalu · 538 view · 5 menit baca · Politik kampanye1.jpg
Indonesia buat Semua

Konsep Kemanusiaan dan Pembangunan Indonesia yang Gagal

Apa yang kita sebut dengan kemanusiaan? Apakah kemanusiaan tentang kesetaraan? Apakah kemanusiaan tentang kebahagiaan menjadi jenis apa pun dari manusia atau ia tentang “memanusiakan manusia” yang lama-lama, kalimat ini terdengar sangat klasik? Apa standar dari memanusiakan manusia? Manusia mana yang menjadi standar?

Pikiran kita barangkali telah terbiasa dibajak oleh pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat dari yang disebut dengan “para ahli”, sehingga kita nyaris tak bisa independen lagi dalam memandang suau permasalahan. Padahal, bukankah kemanusiaan seharusnya justru tak memberi tempat bagi penghinaan terhadap suatu pemikiran?

Bukankah setiap individu adalah berharga? Mengapa kita seakan tak bisa lari dari konstruk yang menciptakan berbagai jenis kelas yang diciptakan oleh “siapa-siapa”.

Dunia akademis bertanya, “Apa strata dia untuk kita undang sebagai pembicara?” Kemudian dunia kerja bertanya, “Lulusan mana Anda?” Kemudian lagi, dunia media bertanya, “Tulisan ini karya siapa untuk dipublikasi?”

Selanjutnya, dalam kelas ekonomi, muncul pertanyaan-pertanyaan berbau materialisme, yang membuat saya bertanya, “Lalu di mana tempat yang dunia sediakan untuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terluar dan terpencil? Mereka yang berasal dari kalangan paling bawah? Mereka yang tidak punya akses untuk mobilitas?”

Kemanusiaan seperti apa sebenarnya yang ingin dibangun oleh dunia? Apakah kemanusiaan yang bertolak dari pemikiran modern, yang hingga saat ini menjadi konsumsi terbatas para akademisi? Atau kemanusiaan yang dibangun dari permasalahan-permasalahan bangsa?

Sudahkah kita bertanya kepada mereka yang paling sulit untuk melakukan mobilitas, tentang apa arti kemanusiaan bagi mereka?

Jika kemanusiaan identik dengan kesetaraan, kesetaraan apa yang kita bicarakan? Apakah kita telah selesai dalam menafsirkan apa itu kemanusiaan dan sepakat mengenai cita-cita kemanusiaan? Setidaknya, cita-cita kemanusiaan untuk bangsa kita sendiri.

Kesempatan untuk Memperoleh Kebahagiaan

Saya berpandangan bahwa kemanusiaan adalah memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk apa yang kita sepakati sebagai “hidup yang bahagia”. Bukan kebahagiaan yang subjektif, tetapi kebahagiaan yang cenderung dapat diukur. Bahagia karena dapat memperoleh pendidikan yang baik dan tinggi, dapat memilih pekerjaan yang beragam, tinggal di tempat yang layak, bebas dari rasa takut dan ancaman, dapat berbuat lebih, dan memiliki kasih sayang yang cukup.

Lalu, pertanyaannya, apakah semua orang telah menerima kemanusiaan itu?

Minggu lalu saya menghadiri acara “Malam Budaya Pertemuan Nasional, No One Left Behind” di Hotel Aryaduta, Menteng. Saya pikir acara ini akan mengakomodasi semua kelompok tertinggal yang ada di Indonesia (mulai dari masyarakat pedesaan, masyarakat di perbatasan, masyarakat adat yang masih hidup di pedalaman-pedalaman pulau terpencil, hingga yang saya saksikan setiap hari, yakni anak-anak jalanan, pedagang kaki lima, dan buruh kota).

Tetapi ternyata, tendensinya adalah mengakomodasi salah satu kelompok marginal, yaitu teman-teman LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Saya amat menyayangkan hal itu, karena menurut saya, masalah pembangunan yang paling krusial justru adalah minimnya tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang telah saya sebutkan tadi, bukan masalah LGBT. Mana yang lebih krusial, kelaparan dan kemiskinan ataukah kebebasan berkespresi?

Well, hingga saat ini, saya belum menemukan program Pemerintah yang efektif menangani masalah anak terlantar dan minimnya tingkat pendidikan di daerah-daerah. Padahal, upaya tersebut amat dibutuhkan untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara. Kemanusiaan terlebih dahulu harus menjamin terbukanya kesempatan bagi setiap orang untuk hidup layak secara ekonomi dan pendidikan.

No one left behind, katanya. Lalu bagaimana cara untuk tidak tertinggal jika tidak ada perbaikan ekonomi dan pendidikan?

Ibn Khaldun, bapak sosiologi dan ilmu sejarah, mengatakan bahwa peradaban hanya dapat maju apabila ekonomi berkembang dengan baik. Ekonomi yang baik dan stabil selanjutnya akan mendorong kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Lalu muncul lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, sehingga berkembanglah kebudayaan dan teknologi. Kedua hal tersebut, akan menjadi mesin peradaban yang akan terus berjalan.

Hanya setelah ekonomi menjadi baik, masyarakat akan terdorong pada kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Sebab, pada keluarga kurang mampu, mayoritas pola pikir yang berkembang, anak merupakan mesin ekonomi untuk menunjang kehidupan.

Institusi Politik yang Inklusif dan Perbaikan Ekonomi

Saya baru selesai membaca buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Meskipun kedua penulis tidak memberikan gambaran detail terhadap semua negara-negara yang masih “gagal”, termasuk Indonesia, tapi faktor yang menyebabkan negara gagal tentu menjawab mengapa Indonesia masih menjadi negara berkembang yang belum juga selesai dengan perkembangan di tingkat bawahnya.

Di buku itu amat terang dikatakan bahwa penyebab sebuah negara gagal adalah tidak adanya institusi politik dan ekonomi yang inklusif. Inklusif yakni, terbuka untuk semua kalangan masyarakat, dan tidak dikuasai oleh kelompok atau golongan tertentu.

Institusi politik yang inklusif merupakan fondasi dari berjalannya institusi ekonomi yang inklusif, sehingga Pemerintah perlu menjamin inklusifitas berbagai lembaga politik dan penyelenggara negara. Tidak boleh ada nepotisme, dan Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk memberantas kejahatan ekonomi strukturalis, yang dampaknya terepresentasi dari kalimat “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”.

Tidak hanya itu saja, sebuah negara juga harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Salah satunya adalah dengan menjamin kebebasan media dan melakukan kritik.

Oposisi prorakyat mutlak diperlukan untuk menjamin kepentingan rakyat dan terpenuhinya janji kampanye para politisi. Kita tidak ingin seperti Turki, Rusia, dan Italia yang saat ini tidak memiliki oposisi yang kuat, sehingga kebijakan Pemerintah nyaris tanpa kendali.

Hanya dengan distribusi kekuasaan yang baik lah, pemerintahan tidak dikuasai oleh para oligarki dan aristokrat. Melalui kontrol yang kuat dan pemerintahan yang seimbang, penguasa tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu yang menghambat pertumbuhan ekonomi bagi semua rakyat.

Pasalnya, pemerintahan eksklusif seperti di Cina dan Kongo cenderung berkuasa untuk memperkaya kelompoknya dan hartawan pemilik modal besar melalui kebijakan-kebijakannya. Hal tersebut membuat rakyat yang berada di lapisan paling bawah dalam struktur ekonomi, tetap tak menikmati kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Saya tidak peduli, ideologi apa yang dapat membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Apakah itu Islam, sosialisme, atau komunisme sekalipun (yang jelas bukan kapitalisme), bagi saya, ideologi yang hebat adalah ideologi yang dapat menggerakkan revolusi sekali lagi, dan revolusi itu sanggup menciptakan kesetaraan pada hak kemanusiaan yang utama (perbaikan ekonomi dan pendidikan) bagi semua individu.

Kita tidak membutuhkan pembangunan yang hanya mempertegas batas antara yang miskin dengan yang kaya. Bukan pembangunan untuk penduduk dengan pendapatan empat juta rupiah per bulan. Bukan pembangunan yang mendorong materialisme dan konsumerisme. Pun bukan pembangunan yang hanya berpusat di kota-kota besar.

Tetapi, pembangunan yang mendorong tumbuhnya semangat perbaikan pada peradaban, yang hanya bisa berjalan apabila kondisi ekonomi dan pendidikan tiap-tiap individu membaik.