Saat akhir pekan, menonton film kesukaan menjadi salah satu cara menghibur diri. Sabtu sore,  saya memutar film Double Jeopardy di laptop. Film sederhana tentang pembunuhan dan salah tangkap dengan alur cerita kompleks. Dibintangi oleh Ashley Judd sebagai Libby, Bruce Greenwood sebagai Nick, dan Tommy Lee Jones sebagai Travis. Sebelum masuk ke dalam paragraf kedua, saya sarankan pembaca untuk menonton filmya terlebih dahulu biar lebih maknyus membahasnya.

Judul film tersebut diadopsi dari istilah hukum Amerika yaitu Double Jeopardy Clause. Sebuah prosedur  dalam pembelaan bagi terdakwa bahwa ia tak dapat diadili lagi berdasarkan dakwaan yang sama atas suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim.

Dalam konteks film  Double Jeopardy, Libby didakwa selama enam tahun karena membunuh suaminya. Kemudian, saat Libby masih dalam tahanan terbongkar bahwa suaminya ternyata masih hidup. Teman  Libby  sesama narapidana menginformasikan kalau Libby bisa membunuh suaminya -secara nyata-  ketika keluar dari penjara dan tidak akan dikenakan sanksi hukum karena ada pasal dalam regulasi  di Amerika Serikat yang menyatakan “apabila seseorang dianggap telah mati secara hukum, maka apabila orang itu dibunuh maka pelakunya tidak dihukum (double jeopardy).”

Double Jeopardy Clause di Amerika Serikat

Sebenarnya, isi film Double Jeopardy  tidak menggambarkan sebuah konsep hukum  Double Jeopardy Clause di Amerika Serikat karena Amerika Serikat mengenal doktrin Dual Sovereignty, sebuah prinsip hukum yang menjelaskan bahwa individu dapat dituntut lebih dari satu tanpa melanggar larangan Double Jeopardy Clause  jika individu melakukan tindak pidana di setiap yurisdiksi  hukum negara bagian dan federal.

Lebih lanjut, dalam konsep Double Jeopardy Clause di Amerika Serikat setiap individu dapat diadili dua kali berdasarkan fakta yang sama selama unsur-unsur setiap kejahatan berbeda. Jadi Double Jeopardy Clause  melarang hanya lebih dari satu penuntutan pidana berdasarkan fakta yang sama dan kejahatan yang sama. Dengan demikian, bahkan setelah terdakwa dibebaskan dari vonis atas tindak pidana yang dilakukannya, gugatan perdata masih dapat diajukan.

Menurut saya, konsep Double Jeopardy Clause  tidak tepat digunakan dalam kasus Libby karena Libby didakwa membunuh suaminya (Nick) di suatu wilayah negara bagian Amerika Serikat ketika sedang berlayar. Apabila Libby melakukan tindak pidana pembunuhan lagi kepada Jonathan, laki-laki yang notabene itu adalah  suaminya yang telah berganti identitas hukum menjadi orang lain (Jonathan) dan telah pindah ke wilayah negara bagian lainnya, maka Libby  tetap dapat didakwa kembali. Karena secara hukum status suami Libby yang bernama Nick Person telah mati (belum pernah ada pembuktian bahwa Nick Person masih hidup). Jadi ketika dia membunuh Jonathan artinya dia telah membunuh orang lain dan di wilayah berbeda pula.

Selain itu, perlu diingat, Double Jeopardy Clause hanya melindungi terhadap penuntutan atas pelanggaran yang sama, tetapi tidak mencegah pemerintah setempat untuk menuntut terdakwa atas kejahatan yang sama dengan banyaknya tuduhan pelanggaran.  Dalam film ini, diperlihatkan terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan Libby setelah bebas dari penjara dimana pelanggaran tersebut bisa dijadikan celah untuk mendakwa Libby kembali.

Penjelasan di atas merupakan analisis dari satu peristiwa hukum yang terjadi dalam film dengan locus di Amerika Serikat. Apabila hal itu terjadi di Indonesia, bagaimana hukum pidana Indonesia mengaturnya?.

Double Jeopardy Clause di Indonesia

Tentu saja hukum pidana Indonesia tidak mengenal Double Jeopardy Clause melainkan dikatakan hampir sama dengan nebis in idem. Perbedaannya, pada nebis in idem seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan sama yang sebelumnya sudah diputus hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Double Jeopardy Clause memiliki prosedur dalam pembelaan bagi terdakwa bahwa ia tak dapat diadili lagi berdasarkan dakwaan yang sama berdasarkan suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Di Indonesia,   berlakunya Ne bis in idem disebabkan oleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi  yaitu:

  • Penjatuhan hukuman (veroordering). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya;
  • Pembebasan dari penuntutan hukuman (onslag van rechtsvervolging). Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu bukan ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwa kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu;
  • Putusan bebas (vrijspraak) putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peritiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Bila hakim telah memutuskan seperti ketiga hal di atas, individu tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga. Namun hal itu bukan berarti tidak ada upaya hukum lain. Terdakwa atau para pihak masih bisa melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Seandainya locus kasus Libby berada di Indonesia, saat Libby  tidak puas pada putusan hakim di pengadilan tingkat pertama, Libby dapat mengajukan upaya hukum banding. Setelah banding masih ada kasasi dan peninjauan kembali. Mungkin saja Libby dimenangkan dalam upaya hukum lain karena  Libby memiliki bukti baru bahwa suaminya masih hidup dan telah berganti identitas. Bahkan suaminya telah melakukan banyak perbuatan melawan hukum yaitu penipuan, penggelapan uang asuransi, perselingkuhan, pemalsuan identitas, dan percobaan pembunuhan terhadap Libby dan Jaksa pendambing Libby.

Saat mengetahui kenyataan suaminya masih hidup, menempuh upaya hukum lain itu merupakan cara terbaik daripada menunggu bebas kemudian secara nyata membunuh suaminya yang telah berganti identitas.

Selama dalam perjalanan Libby mengejar suaminya, banyak perbuatan melawan hukum dilakukannya seperti vandalisme, mencuri mobil, mencuri senjata tajam, dan kabur dari tahanan kota. Peristiwa-peristiwa hukum tersebut dapat menjerat Libby kembali hingga  mengantarnya ke hotel prodeo.

Apabila Libby bingung, sebenarnya Libby dapat meminta bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, yaitu tempat layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang berada di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Ya, film Double Jeopardy ini terkesan ribet. Namanya juga film. Kalau alurnya flat pasti akan garing dan sepi penonton.