Setiap kali ada even politik sekala nasional maupun lokal, akhir-akhir ini terutama setelah reformasi, isu-isu SARA sering kali menguat, seperti yang dipopulerkan oleh Jenderal Soedomo (Kepala Pangkopkamtip era Soeharto). Apakah hal serupa pernah terjadi sejak awal atau hanya gejala sesaat untuk kepentingan jangka pendek?

Saya melihat peristiwa politik bernuansa SARA telah terjadi sejak menit-menit awal republik ini didirikan. Dengan kata lain, selalu ada kelompok-kelompok agama di negeri ini yang sejak semula sangat menginginkan sebagau negara Islam. Sehingga setiap konsesus yang dibangun seringkali disepakati setengah hati.

Meskipun sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah dipermaklumkan sebagai sila pertaman dasar negara, namun tidak serta-merta diterima oleh kalangan Islamist di negeri ini. Sebagaimana diketahui bersama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan perubahan ketiga dari tawaran pertama yang diajukan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dan usulan kedua oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945.

Soekarno sebagai seorang yang visioner di zamannya menawarkan “Philosofische grondslag“ yang dia sebut Pancasila sebagai jembatan emas menuju proklamasi kemerdekaan. Soekarni menawarkan sintesis lima sila dengan runutan sila kebangsaan, sila internasionalisme atau perikemanusiaan, sila mufakat atau demokrasi, sila kesejahteraan sosial, disusul sila kelima: ketuhanan yang berkebudayaan.

Soekarno bukanlah seorang atheis. Meletakkan sila ketuhanan sila kelima dapat dimaknai sebagai intisasi dari sila-sila Pancasila. Ia menegaskan “Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.

Tetapi, marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!”.

Rumusan visoner sebagai negara ber-Tuhan terlihat jelas pada pemikiran Soekarno pada visi “negara ber-Tuhan yang kebudayaan”. Yakni sikap bangsa berketuhanan tanpa “egoisme agama”. Dengan rumusan ini satu sisi Soekarno mengambil saripati agama (“berTuhan”), tetapi pada sisi lain tidak terjebak ke dalam “egoisme agama” yang sempit.

Maka, dengan itu, negara Indonesia nantinya berada  “di seberang jembatan emas” dimana “tiap-tiap orang sebagai warganya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Namun lagi-lagi, rumusan visioner yang ditawarkan Soekarno tidak serta-merta dipandang indah oleh para pendiri bangsa. Pada rapat panitia Sembilan 22 Juni 1945 yang sepertinya diinspirasi oleh memori kolektif kelompok Muslim tentang “Piagam Madinah” lahirnya apa yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”.

Ada dua perubahan penting dalam rumusan prinsip ketuhanan di situ: pertama, posisinya sila ketuhanan pindah diurutan pertama sedang yang kedua, penambahan “tujuh kata” tambahan pada sila pertama “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Bagi kelompok Islam, sepertinya penambahan “tujuh kata” itu sangat penting sebagai sebentuk politik recognisi, mengingat posisi umat Islam yang mayoritas tetapi selama ini pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang terus-menerus merasa terpinggirkan. Jelas sekali usulan panitian Sembilan tersebut memancing reaksi dan perdebatan keras selama masa persidangan kedua BPUPK, tanggal 10 – 16 Juli.

Akhirnya detik-detik penting sehari setelah Indonesia diproklamasikan Bung Hatta bermanufer setelah melobi singkat Tengku Hasan dan Ki Bagus Hadikusumo pada 18 Agustus 1945 Sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal lain yang menunjukkan menggebunya politik pengakuan dari kelompok Islam sebagai warga negara “mayoritas” pada persidangan tanggal 13 Juli tentang batang tubuh UUD 1945, KH. Wahid Hasyim mengusulan dua pasal kontroversial yakni: 1) bahwa yang dapat menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli “yang beragama Islam”; dan (2) ada penegasan bahwa “Agama negara ialah agama Islam” di pasal 28 (yang kemudian menjadi pasal 29 dalam UUD sekarang).

Usulan Ayahnda Gus Dur yang didukung oleh Soekiman Wirosanjoyo lagi-lagi ditolak oleh tokoh visioner berdasar Minangkabau bernama H. Agus Salim langsung menolak usulan Ayahda Gus Dur itu. Menurut Salim apakah kita akan mementahkan kompromi yang sudah dicapai. “Jika Presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap Wakil Presiden, duta-duta, dan sebagainya,” tanya Agus Salim.

“Apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain? Pertanyaan Agus Salim tentu sangat menohok. Negara yang dibayangkan, dicita-citakan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, adalah negara yang mampu melindungi dan memberi tempat bagi seluruh kelompok agama tanpa kecuali – walau sekaligus mengakui peran penting Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. 

Seperti tidak puas dengan consensus-konsensus bersama setelah melalui perdebatan sengit di ruang publik pembentukan negara seperti yang diusulkan oleh John Rawls (Rawls, 2009). Kelompok Islam terus menerus berupaya memasukkan muatan-muatan Islam dalam setiap produk kebijakan.

Rumadi ketua Komisi Informasi Indonesia menyatakan, aspirasi ingin menjadikan Islam bernuansa syari’ah dosisnya terus meningkat seperti orang sakit kronis meminum obat. Dan dosis itu semakin waktu kian meninggi, dimulai hal-hal teknis particular, wajib pandai baca tulis al-Qur’an, wajib berbusana Muslim dan seterusnya yang setelah gagal melalui kebijakan pusat, seperti hendak dimulai dari daerah-daerah bagaikan desa ngepung kota tempoe doeloe.

Bagaimana menempatkan Aspirasi Mayoritas?

Persoalan peliknya adalah bagaimana mendudukkan Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk oleh rakyat, namun sekaligus tetap melindungi  agama-agama lain meminjam pertanyaan Trisno Sutanto (2016)? Di sini dituntut kesadaran bahwa negara yang didirikan seharusnya mampu mengayomi seluruh kelompok keagamaan.

Dengan kata lain, prinsip “anti-diskriminasi” yang sudah menjadi semangat sejak awal penyusunan UUD 1945. Pertanyaan kedua bolehkah aspirasi-aspirasi agama masuk ke dalam kebijakan publik.

Meminjam gagasan Charles Tylor, baginya sekularisai tidak serta merta harus dimaknai sebagai hubungan pelik antara agama dan negara. Tylor ekplisit menyatakan bahwa sekularisasi sesuanggunya bagaiman negara demokrasi dengan fitur pemanen kemajemukan itu harus dikelola. Singkatnya sekularisasi sesungguhnya alat mengelola keberagaman pada suatu bangsa yang majemuk. Beberapa prinsip yang ditawarkan Taylor:

Pertama, pada ranah kemajemukan masyarakat adalah memastikan agar tak seorang pun dapat dipaksa dalam ranah agama atau kepercayaan dasar lainnya. Inilah pokok soal dari apa yang selama ini disebut “kebebasan beragama”, termasuk di dalamnya tentu berkaitan dengan kebebasan untuk tidak beragama.

Kedua, bagaimana memastikan kesetaraan di antara warga, baik mereka yang beragama maupun tidak. Itu berarti tidak ada satu pun pandangan keagamaan, maupun pandangan non-keagamaan, yang dapat memperoleh privilese negara atau mendapatkan preveledge prerogative meminjam istilah Alfred Stepan, apalagi diambil sebagai pandangan resmi negara.

Ketiga, setiap kelompok keagamaan maupun non-keagamaan memperoleh akses yang sama di dalam bersama-sama menentukan identitas masyarakat yang hendak dibangun maupun mekanismemekanisme guna mewujudkan cita-cita itu.

Dengan kutipan panjang dari Charles Taylor, saya ingin menegaskan, sesungguhnya tidaklah fear jika kelompok agama dominan selalu ingin menang sendiri, apalagi mengindap penyakit inferiority complex plus mayoritas bermental minoritas. Antara lain selalu mengusung isu sebagai kelompok besar yang dipinggirkan.

Dilihat dari politik akomodasi sebagai bagian dari politik pengakuan, sesungguhnya sudah amat sangat besar aspirasi Muslim yang diakomodasi oleh negara meski tidak sesuai lagi pakemnya, karena politik akomodasi seharunya diberikan kepada kelompok “minoritas”.

Dalam hal politik redistribusi, tidak bisa dipungkiri umat terbesar adalah penikmat paling besar dari kue pembangunan di negeri ini. Sekedar ilustrasi 93 % dari 57 triliun anggaran Kementerian Agama itu diperuntukkan bagi kepentingan umat Islam sejak dari pembangunan sarana ibadah, sumbangan sosial, kegiatan haji, zakat infak dan shadaqah, pendidikan agama dan pernikahan.