Banyak yang meyakini bahwa, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah jalan terbaik. Namun, berbagai kemungkinan buruk muncul dalam konsekuensi demokratisasi langsung. Manggandeng birokrasi dalam pemilhan kepala daerah menjadi modal tersendiri dalam pemilihan.

Merunut penjelasan Mifta Thoha (2002), Birokrasi tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik, selain itu birokrat juga memilki kekuatan tersendiri sebagai pejabat yang permanen dan memilki keahlian. Kekuatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi politisi yang akan menghadapai pemilihan. Janji-janji politik mulai ditawarkan oleh calon kepala daerah, dari janji kenaikan pangkat sampai janji memasukkan sanak-saudara dalam birokrasi.

Hal ini sudah lazim terjadi di berbagai daerah di bumi pertiwi. Sejatinya anomali ini bukan lagi produk baru dalam politik, jauh sebelum Indonesia merdeka birokrasi juga diwarnai nuansa politik sampai merdeka nuansa politik masih tercium. Sedikit refleksi di Orde Baru, bahwa birokrasi menjadi mesin politik Soeharto dalam menjalankan dan mempertahankan rezimnya. Dalam hal ini, menjadi wajar jika birokrasi sekarang masih bernuansa politik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemenangan seorang kepala daerah berkat dukungan birokrasi yang kuat di belakangnya. Pasalnya tim kemenangan kepala daerah notabene seorang birokrat. Kemenangan seorang kepala daerah menjadi dua hal yang berbeda, dikarenakan bagi pendukung kepala daerah yang menang akan mendapatkan kue kekuasaan seperti jenjang karier yang baik dalam birokrasi, dan nonpendukung akan mendapatkan penurunan karir dalam birokrasi.

Nuansa politik dalam birokrasi semakin berembus kencang saja. Benar bahwa ketika kepala daerah sudah duduk di bangku kekuasaan maka ada agenda yang ditunggu mereka (birokrat) sudah tiba. Agenda kerja pertama kepal daerah adalah perombakan birokrasi---istilah populernya Reformasi Birokrasi---menjadi sebuah konsekuensi logis apabila seorang pemimpin baru melakukan reformasi birokrasi melalui mutasi dan promosi jabatan secara besar-besaran.

Fenomena mutasi dan promosi jabatan yang menjadi tren tersendiri di berbagai daerah, namun realitas yang terjadi mutasi dan promosi jabatan di lingkunngan pemerintah kabupaten/kota merupakan hasil kontrak politik atau politik balas jasa karena telah mendukung calon kepala daerah merupakan sebuah realitas yang tak bisa dipungkiri, yang berimbas dalam penempatan pegawai yang tidak kompeten sesuai dengan jabatannya.

Dengan demikian, proses mutasi dan promosi jabatan tidak lagi mengedepankan profesionalisme, jenjang karier, melainkan sebagai pembagian kue kekuasan atas kemenangan kepala daerah. Tidak berhenti berbagai kritikan muncul tentang kepemimpinan kepala daerah, dalam aspek wewenang yang dimiliki kepala daerah bahwa wewenang adalah hak prerogatif dari kepala daerah.

Wewenang merupakan alat atau dasar hukum untuk bertindak. Sama-sama kita ketahui hal pertama yang dilakukan pemimpin lokal adalah merombak pembantunya untuk mendukungnya dalam pemerintahan. Balas jasa politik adalah warna yang tidak pernah hilang dalam penempatan pegawai dalam menempati jabatan tertentu.

Warna lain yang berada dalam tubuh birokrasi adalah tawar-menawar politik antara birokrasi dan calon kepala daerah terhadap jenjang karier dan jabatan seorang birokrat. Sejatinya mutasi dan promosi jabatan merupakan tanggung jawab kepala daerah, dapat memilih birokrat yang handal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Namun, terkadang persyaratan yang telah ditentukan terabaikan, karena adanya faktor pendukung seperti kedekatan dengan kepala daerah yang sering menjadi indikator utama dalam mutasi atau promosi jabatan yang dilakukan di berbagai daerah.

Dalam hal ini, menurut hemat saya hanya segelintir kepala daerah yang mengedepankan asas profesionalisme dalam proses mutasi dan promosi jabatan di daerah. Tak bisa dipungkiri kepemimpinan daerah dalam proses mutasi dan promosi jabatan sudah menjamur di berbagai daerah di Indonesia.