Siapa bilang media massa hanya memproduksi berita saja? Dewasa ini media massa memiliki dwikarakter, yaitu karakter sosial-budaya-politik dan karakter ekonomi. Media massa sering kali hanya dipandang sebagai institusi sosial, politik, dan budaya saja. Akan tetapi kenyataannya saat ini media tidak lagi dilihat semata-mata dalam lingkup sosial, politik, dan budaya, melainkan juga sebagai institusi ekonomi, setidaknya itulah yang dikatakan Dennis McQuail.

Sementara itu Wilbur Scramm menjabarkan media massa sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Perkembangan global tak ayal telah menjadikan media massa bukan hanya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, melainkan juga sebagai industri atau institusi ekonomi.

Konglomerasi Media Massa di Indonesia

Karena saat ini media massa lebih menonjolkan sisi ekonominya, banyak pengusaha besar yang menanamkan modalnya dalam bisnis media massa. Setiap pengusaha yang terjun ke industri media tentu berharap, modal yang mereka tanam dapat kembali atau bahkan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Terjunnya pengusaha besar dalam industri media memunculkan fenomena konglomerasi media.

Di Indonesia, sebanyak 12 kelompok media besar menguasai saluran informasi (Merlyna Lim: 2012). Ke-12 kelompok media ini menguasai saluran informasi mulai dari media cetak koran, majalah, radio, televisi, serta jaringan berita daring (online).

Di antaranya Media Nusantara Citra (MNC) Group, Mahaka Media Group, Kompas Gramedia Group, Jawa Pos Group, Media Bali Post Group, Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Group, Lippo Group, Bakrie & Brothers (Visi Media Asia), Femina Group, Media Group, Mugi Raka Abadi (MRA) Group, Trans Corp (Para Group).

Dari deretan 12 kelompok media besar tersebut, terdapat 5 (lima) kelompok yang menjadi perhatian karena nama yang ada dibalik layar, yaitu Viva Group (dulu Bakrie & Brothers), Media Group, MNC Group, Trans Corporation, dan Jawa Pos Group.

Konglomerasi Media dan Politik

Konglomerasi media di Indonesia juga diperparah dengan masuknya pemilik media ke dalam ranah politik. Misalnya Hary Tanoe Sudibyo (CEO) MNC Group yang kini membentuk partai sendiri yaitu Partai Persatuan Indonesia Raya (Perindo). MNC Group menaungi beberapa stasiun televisi terkemuka seperti RCTI, Global TV, MNC TV, dan beberapa televisi berbayar. Di lingkup media cetak ada Koran Sindo, juga ada radio, majalah, dan media online.

Ada juga Jawa Pos Group yang dikepalai Dahlan Iskan. Jawa Pos grup merupakan raja media cetak. Di antaranya yang terbesar yaitu Koran Jawa Pos serta menaungi beberapa koran-koran lokal. Dahlan Iskan ialah mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lalu Media Group milik Surya Paloh yang membawahi Metro TV, dan Koran Media Indonesia. Saat ini Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Ada pula Chairul Tanjung dengan Trans Corporanya. Memiliki Trans TV dan juga Trans 7. Tidak ketinggalan website berita terkenal yaitu www.detik.com. CT merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya Visi Media Asia atau Viva Group yang dipimpin oleh putera Aburizal Bakrie yaitu Anindya Bakrie. Viva Group menaungi TV One, ANTV, juga www.vivanews.com. Aburizal Bakrie (Ical) merupakan tokoh penting di Partai Golongan Karya (Golkar). Ical juga mantan Ketua Umum Partai Golkar sebelum digantikan Setya Novanto.

Media Massa dan Demokrasi

Salah satu pilar dari demokrasi adalah media (massa). Kenyataan bahwa para pemilik perusahaan media yang mendominasi bermacam-macam anak perusahaan media (baik televisi, media cetak, radio, dan lainnya) masuk ke dalam kancah perpolitikan jelas mencederai proses demokrasi. Dalam wacana demokrasi, media dikenal sebagai ruang publik (public sphere) yang berfungsi sebagai saluran komunikasi dan penyampaian informasi.

Hal ini sangat penting karena ruang publik inilah yang membentuk opini publik. Ketika media massa sudah keluar dari kodratnya sebagai ruang publik, maka opini-opini yang terbentuk di masyarakat akan tercampur kepentingan-kepentingan segelintir orang atau kelompok saja.

Dalam demokrasi, terdapat fungsi media massa sebagai anjing penjaga (kekuasaan). Fungsi media massa sebagai Watch Dog pun perlu digalakkan. Ini berkaitan dengan media massa yang berafiliasi dengan kepemerintahan akan membuat kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa akan kurang, bahkan kemungkinan untuk melindungi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

James Curran mengatakan bahwa saat ini ada kecenderungan "state-linked watchdogs can bark, while private watchdogs sleep". Kenyataannya media sebagai Watch Dog ada dalam keadaan kaki terikat dan dijinakkan gonggongannya. Ini gambaran bahwa media pun sudah 'diikat' dan 'dijinakkan' oleh pemilik media yang berafiliasi dengan kehidupan politik.

Masalah yang Timbul

Frekuensi milik publik. Karena itu frekuensi harus diatur negara agar penggunaanya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Agar dapat ditonton atau didengar di rumah kita, stasiun televisi dan radio menggunakan gelombang frekuensi.

Tanpa frekuensi, siaran televisi dan radio tidak ada artinya karena tidak akan dapat menjangkau penonton ataupun pendengar. Menjadi masalah ketika kepentingan publik dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok.

Hal tersebut terjadi ketika Pemilihan Umum Presiden 2014 lalu, bagaimana frekuensi milik publik dimanfaatkan oleh pemilik media yang terjun ke dunia politik. Persaingan antara Prabowo-Hatta yang didukung Aburizal Bakrie dan Hary Tanoesudibjo (TV One dan MNC Group) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ditopang Surya Paloh (Metro TV).

Para pemilik media yang “bertarung” saat Pilpres 2014 menggunakan kekuasaannya untuk mendukung calon presiden yang mereka dukung saat itu. Dukungan pemilik media terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya iklan di televisi masing-masing ataupun acara televisi yang menghadirkan narasumber-narasumber yang berada di lingkaran capres saat itu.

Keadaan ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menikmati frekuensi publik. Opini masyarakat menjadi tergiring oleh kampanye-kampanye yang berulang kali dilakukan Metro TV dan TV One, masyarakat juga hanya menerima sudut pandang yang terbatas.

Masyarakat (publik) hanya dijadikan pasar untuk mendulang suara saat itu. Bukan sebagai warga negara yang sah dan berhak menerima informasi yang benar, jujur, netral, dan objektif. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun mengeluarkan teguran kepada Metro TV pada tanggal 24 Juni 2014.

Teguran itu berisi bahwa Metro TV sudah melakukan pelanggaran “perlindungan kepentingan publik dan netralisasi isi program siaran jurnalistik atas penayangan pemberitaan tentang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla”. Tak berbeda dengan Metro TV, TV One pun mendapat teguran yang sama. Bahkan stasiun televisi ini mendapat lebih banyak perhatian dari masyarakat.

Dampak konsentrasi kepemilikan ini juga terkait dengan kontrol pemilik terhadap media dan para profesional yang bekerja di dalamnya. Pemilik sering kali memiliki kekuatan, pengaruh, atau kontrol pada media dan para profesional media. Pemilik punya kekuatan untuk melarang memproduksi suatu berita, bahkan sering memecat para profesional media jika tidak memproduksi “berita” sesuai yang dia inginkan.

Seperti kasus televisi milik Rupert Murdoch, Fox TV pada tahun 1998 yang menghentikan penayangan film tentang pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Clarence Thomas, seorang teman Murdoch yang menjabat sebagai hakim agung. Murdoch juga memaksa Harold Evans mundur dari Times dalam perselisihan tentang suatu kebijakan politik yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan.

Sebetulnya, untuk membatasi konsentrasi kepemilikan media, negara telah menerbitkan regulasi. Di Amerika, misalnya, terdapat aturan yang melarang konsentrasi kepemilikan. Di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2005 membatasi kepemilikan silang untuk televisi berlangganan.

Dengan adanya konglomerasi di media massa akan membataskan ruang publik untuk kita (masyarakat). Demokrasi terkikis. Hal ini terjadi karena ketidakberagaman opini yang terjadi akibat dari penyeragaman konten-konten yang disediakan oleh media massa.

Keadaan tersebut lebih diperparah karena konten-konten yang disajikan berbau muatan politis yang hanya menguntungkan pemilik-pemilik media yang berafiliasi dengan terjun ke dunia politik. Pesan-pesan yang disampaikan hanya yang menguntungkan pemilik. Jauh dari marwah media massa sebagai wadah untuk menyampaikan informasi yang benar, jujur, objektif, dan netral juga lebih menjauhi dari kata mendidik masyarakat pada umumnya.