Selain dibuka dengan genangan, 2020 juga dibuka dengan menghangatnya hubungan diplomatik RRT-RI. Menghangatnya hubungan tersebut terjadi karena kapal RRT memasuki wilayah Natuna. Bahkan, video kejar-kejaran kapal Komando Armada I TNI AL dengan kapal Coast Guard Tiongkok di perairan Natuna menjadi viral. Dengan kata lain, sudah terjadi penyerobotan terhadap wilayah laut Indonesia.

Lantas, bagaimana respons dari para pemangku kebijakan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi salah satu yang pertama berkomentar. "Kita cool saja, kita santai," tandas Pak Menhan (Karunia dalam money.kompas.com, 2020). Mungkin Pak Prabowo bermaksud untuk mendinginkan suasana. Akan tetapi, pernyataan ini justru menimbulkan kesan lembek terhadap RRT. Wilayah diserobot kok nyantai?

Selanjutnya, respons yang lebih keras diberikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. "Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," tegas Ibu Menlu (Sari dalam nasional.kompas.com, 2020). Menurut kesepakatan tersebut, laut Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

"South China Sea Tribunal itu keputusannya China tidak punya hak atas itu semua sudah selesai," tegas Mahfud MD kembali (Sari dalam nasional.kompas.com, 2020). Artinya, RRT tidak punya hak apapun terhadap wilayah laut Natuna. Ia adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan NKRI. Sehingga, RRT tidak semestinya mengklaim, apalagi bercokol di wilayah tersebut.

Terakhir, Presiden Jokowi melalui juru bicaranya Fadjroel Rachman menyatakan, "Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia." Akan tetapi, pemerintah tetap memprioritaskan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini (cnnindonesia.com, 2020). Selama diplomasi tersebut dilakukan, TNI AL menambah jumlah personel dan kapal yang siaga di Natuna untuk menjaga perairan tersebut just in case.

Melihat perkembangan ini, penulis teringat kepada suatu peristiwa. Sebuah peristiwa konflik kedaulatan yang berujung pada perang terbuka. Apa peristiwa tersebut? Konflik Falklands 1982. 

Peristiwa yang terjadi 38 tahun yang lalu ini adalah konflik antara Inggris dan Argentina. Sebagai negara selatan, Argentina mengklaim kedaulatan atas wilayah Kepulauan Falkland (Las Malvinas). Padahal, pulau tersebut sudah menjadi British Overseas Territory sejak 1833. Mayoritas dari penduduk pulau tersebut adalah British descent. Bahkan, Inggris adalah bahasa resmi pulau tersebut. Bukan bahasa Spanyol seperti Argentina.

Sayang, Argentina tetap bersikukuh. Bahkan, ketika Junta Militer yang memerintah Argentina mengalami penurunan popularitas, mereka menggunakan Malvinas sebagai senjata. Iya, senjata untuk mengembalikan simpati rakyat. Sehingga, mereka pun melakukan invasi terhadap Kepulauan Falkland pada 2 April 1982. Sampai saat ini, invasi ini dikenal sebagai Operasi Rosario.

Saat melakukan invasi tersebut, mereka menyangka Inggris akan bertindak lembek. After all, Inggris saat itu dipandang sebagai an ex-colonial power in decline, sebuah negara pulau seluas Jawa dan Sunda Kecil yang sedang krisis nasionalisme. Namun, Argentina melupakan satu faktor; The Thatcher Factor. Mereka tidak menyangka bahwa seorang Perdana Menteri wanita seperti Margaret Thatcher bisa menanggapi mereka sekeras itu.

Setelah Kepulauan Falkland diserang, Thatcher langsung memanggil sidang Parlemen darurat. Pada Sabtu, 3 April 1982 itu Thatcher langsung memberikan pertanggungjawaban pada House of Commons. Dalam kesempatan tersebut, Beliau menyatakan hal berikut ini:

I must tell the House that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is the Government's objective to see that the islands are freed from occupation and are returned to British administration at the earliest possible moment. 

The Government have now decided that a large task force will sail as soon as all preparations are complete. HMS “Invincible” will be in the lead and will leave port on Monday. 

Ternyata, Beliau tidak main-main. Setengah dari kekuatan militer Inggris dikirimkan ke Atlantik Selatan untuk merebut kembali Kepulauan Falkland. Inggris yang kecil harus melawan kekuatan militer sebesar Argentina. Jadi, ini hampir seperti pertarungan Daud dan Goliath. Belum lagi, Argentina memiliki keuntungan besar secara geografis.

Sepuluh minggu kemudian, Inggris keluar sebagai pemenang perang tersebut. Ternyata, Jenderal Galtieri berhasil di-handbag oleh emak-emak seperti Margaret Thatcher. Kepulauan Falkland tetap berada dalam wilayah kedaulatan Inggris. Selain itu, ketika rakyat Inggris menemukan identitasnya kembali sebagai proud people, rakyat Argentina justru menemukan alasan untuk menggulingkan Junta Militer pada tahun 1983.

Kini, sebuah peristiwa yang mirip sedang menimpa kita. Bedanya, kita harus mempertahankan sebuah lautan yang kaya akan SDA. Maka dari itu, kita harus mencontoh respons Margaret Thatcher ketika Kepulauan Falkland diinvasi. Hajar sang agresor! Jangan kasih kendor!

“Kalau ada maling masuk rumahmu, usir dia keluar, kalau perlu pukul! Jangan ajak dia berunding," tandas Tan Malaka. Dalam tahap ini, perundingan dan straight-talking memang perlu dilakukan dengan RRT. Namun, jika RRT tetap berpegang pada "klaim historisnya", konflik terbuka tidak bisa kita elakkan. We should prepare to win this fight for sovereignty. And win we shall.