Kertas dapat dikatakan kebutuhan pokok semua manusia. Era siber dan kampanye ramah lingkungan memang menurunkan ketergantungan terhadapnya. Tetapi faktanya tidak signifikan. Kertas masih dibutuhkan perkantoran dan dunia administrasi.

Kebutuhan kertas memberikan implikasi ekologis terkait lahan dan sampah. Lahan menjadi kunci hulu dari produksi kertas, yaitu terkait hutan kayu dan lokasi pabrik. Sering terjadi kebutuhan lahan menimbulkan konflik hingga sengketa, baik terkait adat maupun individual.

Seiring perkembangan zaman dan berkembangnya kegiatan atau usaha, maka potensi terjadinya sengketa hingga konflik makin tinggi. Salah satunya di sektor lingkungan hidup. 

Sengketa dapat terjadi di antara korporasi, warga, dan pemerintah. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat namun hasilnya tetap menjunjung keadilan hukum. Khusus dalam sektor lingkungan hidup, prinsip utamanya adalah perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Penyelesaian kasus melalui jalur pidana makin lama prosesnya dan berbiaya tinggi. Jumlah kasus  yang ditangani menumpuk banyak. Di sinilah peran strategis muncul dari jalur arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. 

Pihak bersengketa makin banyak yang memilih alternatif ini. Kondisi ini menuntut perbaikan dan penguatan arbitrase sendiri. Regulasi mesti memadai dan sumber daya pendukungnya mesti tersedia secara berkualitas.

Konsepsi dan Regulasi

Konsep resolusi konflik terdapat tiga pendekatan, yaitu politik, administrasi, dan yudisial (Baiquni dan Rijanta, 2008). 

Pertama, pendekatan politik dilakukan melalui lembaga-lembaga politik yang dibuat melalui proses pemilihan yang melibatkan masyarakat melalui lobi dan penggunaan pengaruh orang atau tokoh tertentu. 

Kedua, pendekatan administratif merupakan proses resolusi konflik melalui suatu proses dan mengikuti aturan birokrasi tertentu yang hanya sesuai untuk solusi konflik-konflik yang sifatnya rutin dalam jajaran administrasi. 

Ketiga, pendekatan yudisial yang dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan yang akan menghasilkan pihak pemenang dan pihak yang kalah serta biasanya akan memakan waktu yang panjang.  

Pendekatan di atas sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk resolusi konflik sumber daya yang sifatnya meluas, kompleks, dan banyak stakeholders. Oleh karena itu, ada juga pendekatan alternatif yang sekarang banyak dianut untuk penyelesaian konflik di berbagai bagian dunia. Pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik sumber daya tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Alternatif ini menjadi lebih banyak diminati pelaku bisnis karena beberapa hal, antara lain karena lebih efisien (baik dari sisi waktu maupun biaya) dan menerapkan prinsip win-win solution. Proses persidangan dan putusan arbitrase pun bersifat rahasia sehingga tidak dipublikasikan, tetapi tetap bersifat final dan mengikat. 

Di samping itu, arbiter yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara pun merupakan seorang yang ahli dalam permasalahan yang tengah disengketakan sehingga dapat memberikan penilaian lebih matang dan objektif.

Segala macam sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. 

Persetujuan ini dilampirkan dalam klausula arbitrase, baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya. Pihak-pihak yang bersengketa dalam klausul arbitrasenya juga harus menyertakan apakah penyelesaian kasus ini akan dilaksanakan secara lembaga (institusional) atau ad hoc.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dimungkinkan upaya hukum banding atau kasasi. 

Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apa pun. Sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Strategi Optimalisasi

Penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa lingkungan memerlukan strategi optimalisasi. Pertama, sosialisasi  mesti digencarkan ke publik. Arbitrase umumnya baru digunakan sektor swasta. Warga masyarakat penting menjadi prioritas sasaran sosialisasi. 

Selama ini, warga merasa kesulitan jika melakukan gugatan menggunakan jalur peradilan umum. Selain membutuhkan advokasi kuat, jalur pengadilan juga rawan terbalik dengan pencemaran nama baik kepada warga.

Kedua, penguatan regulasi terkait arbitrase. Arbitrase, meskipun sebagai alternatif, penting dikuatkan fungsinya. Pemberian efek jera mesti diprioritaskan arbiter. 

Selama ini, sektor swasta lebih memilih arbitrase; selain cepat dan murah, vonisnya juga sebagian besar berupa denda. Revisi regulasi penting dilakukan, dalam hal ini Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Vonis arbitrase, meskipun berupa denda, mesti menggunakan perhitungan rinci yang memberikan efek jera. Perkembangan pemidanaan bagi pelaku perusak lingkungan, baik individu maupun korporasi, mesti diimbangi juga oleh lajur arbitrase.

Ketiga adalah komitmen pelaksanaan vonis. Pemerintah selama ini masih dianggap lemah dalam komitmen ini jika sebagai pihak yang kalah. Eksekusi arbitrase penting lebih dimudahkan tidak harus melalui MA atau tidak harus ada klausul mengganggu ketertiban umum. 

Terobosan lain dapat memasukkan salah satu arbiter dari unsur hakim. Sehingga vonis arbitrase tidak diragukan lagi kualitasnya.

Keempat adalah prioritas perhatian kepada kepentingan publik dan penyelamatan lingkungan. Warga mesti dimudahkan dalam mengakses jalur arbitrase. Regulasi dapat mengakomodasinya, misal, dengan menyediakan layanan gratis kepada warga miskin yang berperkara. Penguatan arbitrase bidang lingkungan mesti dilaksanakan dengan penyediaan arbiter dari pakar atau praktisi lingkungan hidup.  

Kelima, publik dan pemerintah mesti memanfaatkan jalur arbitrase dalam menyasar korporasi perusak lingkungan. Pengajuan sengketa melalui arbitrase sebaiknya dilaksanakan sejak awal. Hal ini guna menghindari kerusakan lingkungan yang terlanjur parah.

Lingkungan adalah penjamin keberlanjutan pembangunan. Konflik lingkungan dengan demikian cukup mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa. Resolusi yang berkeadilan menjadi harga mati demi kebaikan bersama ke depannya.